ANGGOTA BAWASLU LAMTENG MENGIKUTI RAKERNIS PENYELESAIAN SENGKETA PROSES ANTARPESERTA

Anggota Bawaslu Lampung Tengah Wahid Tedi menghadiri kegiatan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) penyelesaian sengketa proses pemilu antarpeserta dalam menghadapi pemilu tahun 2024 gelombang I yang digelar di Four Points by Sheraton Makassar, 16-18 Oktober 2023.

Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Anggota Bawaslu Totok Hariyono menegaskan, kelembagaan Bawaslu divisi penyelesaian sengketa merupakan juru damai yang diberi mandat oleh negara untuk meminimalisir potensi konflik baik vertikal maupun horizontal yang muncul dalam proses tahapan pemilu.

Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa ini mengimbau kepada jajaran pengawas pemilu agar memanfaatkan masa kerja selama lima tahun untuk meningkatkan kompetensi dalam menyelesaikan konflik sengketa proses. Hal itu disampaikan Totok dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) penyelesaian sengketa proses pemilu antarpeserta dalam menghadapi pemilu tahun 2024 Gelombang 1.

"Sebentar kok kita ini, kerja kita cuma sebentar, cuma lima tahun. Setelah lima tahun tidak ada jaminan kita akan terpilih lagi. Maka kesempatan yang pendek ini harus kita jadikan sebagai momen untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi kita serta juga mempererat ikatan persaudaraan satu dengan lainnya," ucapnya di hadapan peserta yang belum lama ini dilantik sebagai anggota Bawaslu Provinsi dan Kabupaten kota.

Totok juga mengatakan, dalam tahapan pemilu yang tengah berjalan akan ditemukan banyak terjadi perbedaan pendapat. Hal ini, lanjutnya, jika dibiarkan bisa meluas, sehingga menjadi tidak terkendali.

"Bung Karno pernah mengatakan, jangan jadikan pemilu sebagai ajang perpecahan, ajang permusuhan. Jadikan pemilu sebagai ajang yang dapat menyatukan kita semua. Di sinilah peran juru damai untuk dapat mengatasi bahkan jika perlu pengantisipasi sebelum meluas dan tak terkendali," katanya.

"Teman-teman nantinya punya kewajiban untuk melatih teman-teman di kecamatan, tapi saya ingatkan untuk terus mencatat dalam setiap laporan dan form penyelesaian sengketa antarpeserta (PSAP), pentingnya jejak administrasi dalam setiap penyelesaian sengketa yang dilakukan," tegas Totok.

"Karena apa? Ini menjadi alat bukti kalau nanti ada gugatan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi, apalagi kalau sampai ditingkat Mahkamah Agung, kalau misalnya terjadi pelanggaran administratif terstruktur, sistemik dan massif," tambahnya.

Akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Dr. Wirdyaningsih menjadi narasumber dalam Studium Generale Penyelesaian Sengketa Antar Peserta Pemilu, Beliau menyampaiakan bahwa Bawaslu harus mengupayakan proses penyelesaian sengketa  yang sesuai prosedur serta menekankan sikap profesional, obyektif, netral dan independen.

pengawas pemilu dalam menyelesaikan sengketa AntarPeserta pemilu harus memiliki ketrampilan dan teknik dalam perundingan, organisatoris, fasilitasi dan komunikasi serta bekerja dengan cerdas dan efektif sebagai upaya untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi Antarpeserta Pemilu, tegas wirdya.

Koordinator Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah Wahid Tedi berharap dengan dilaksanakannya Rapat kerja teknis ini, akan lebih Memantapkan jajaran Bawaslu kabupaten/kota dalam menghadapi proses Sengketa yang terjadi AntarPeserta Pemilu sesuai dengan mekanisme dan alur proses penyelesaiannya. Tindak lanjut dari Rapat kerja teknis ini, akan kami teruskan ke jajaran pengawas pemilu tingkat kecamatan se-kabupaten Lampung Tengah, sebagai upaya penguatan jajaran kelembagaan Pengawas Pemilu dalam menghadapi sengketa proses AntarPeserta pemilu, tegas Tedi.