AUDIENSI DENGAN KETUA DPRD, BAWASLU LAMPUNG TENGAH DORONG PENGUATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF

Lampung Tengah, Senin, 8 Juni 2026 – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lampung Tengah melaksanakan audiensi dengan Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi kelembagaan dalam membangun demokrasi yang sehat, transparan, dan partisipatif. Pertemuan yang berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan semangat kolaborasi tersebut menjadi momentum penting untuk membahas berbagai langkah strategis dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengawasan partisipatif dalam kehidupan demokrasi di daerah. Sejalan dengan agenda konsolidasi demokrasi yang terus digencarkan Bawaslu pada masa non-tahapan pemilu, audiensi ini menjadi salah satu bentuk penguatan koordinasi dengan unsur legislatif guna memperluas jangkauan pendidikan politik dan pengawasan berbasis masyarakat.

Dalam pertemuan tersebut, jajaran Bawaslu Lampung Tengah yang dipimpin langsung oleh Ketua Bawaslu Lampung Tengah, Yuli Efendi, menyampaikan berbagai program kelembagaan yang saat ini tengah dijalankan, khususnya terkait penguatan pengawasan partisipatif sebagai salah satu pilar utama dalam menjaga kualitas demokrasi. Menurutnya, keberhasilan pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab Bawaslu semata, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat, termasuk lembaga legislatif, organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, akademisi, pemuda, hingga komunitas-komunitas yang ada di tingkat desa dan kelurahan.

Audiensi tersebut juga membahas pentingnya membangun kesadaran kolektif masyarakat terhadap nilai-nilai demokrasi, integritas pemilu, serta pentingnya pengawasan publik terhadap setiap proses penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. Bawaslu menilai bahwa keterlibatan masyarakat secara aktif dalam mengawasi jalannya demokrasi akan menjadi kekuatan besar dalam mencegah berbagai potensi pelanggaran yang dapat mencederai prinsip-prinsip demokrasi.

Ketua DPRD Lampung Tengah menyambut baik kunjungan dan inisiatif yang dilakukan Bawaslu Lampung Tengah. Ia menegaskan bahwa DPRD sebagai lembaga representasi rakyat memiliki komitmen yang sama dalam menjaga kualitas demokrasi dan mendukung berbagai program pendidikan politik yang bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat. Menurutnya, pengawasan partisipatif merupakan instrumen penting dalam membangun budaya demokrasi yang sehat karena masyarakat tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek dalam proses demokrasi.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Bawaslu Lampung Tengah, Yuli Efendi, S.H., menegaskan bahwa masa non-tahapan pemilu bukanlah masa berhenti bekerja bagi Bawaslu. Justru periode ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat fondasi demokrasi melalui berbagai program sosialisasi, edukasi, dan penguatan kapasitas masyarakat. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan Bawaslu yang menekankan pentingnya konsolidasi demokrasi dan penguatan pengawasan partisipatif di luar tahapan pemilu.

“Pengawasan partisipatif merupakan kunci utama dalam menjaga kualitas demokrasi. Bawaslu tidak dapat bekerja sendiri. Kami membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat, termasuk DPRD sebagai representasi rakyat, untuk bersama-sama membangun kesadaran publik bahwa demokrasi yang berkualitas hanya dapat terwujud apabila masyarakat turut berperan aktif dalam mengawasi setiap prosesnya. Melalui audiensi ini, kami berharap terbangun sinergi yang semakin kuat antara Bawaslu dan DPRD Lampung Tengah dalam memberikan edukasi politik kepada masyarakat serta memperluas jangkauan sosialisasi pengawasan partisipatif hingga ke tingkat akar rumput,” Ujar Yuli.

Lebih lanjut, Yuli Efendi menjelaskan bahwa tantangan demokrasi saat ini semakin kompleks seiring perkembangan teknologi informasi dan media sosial. Oleh karena itu, masyarakat perlu dibekali dengan literasi demokrasi yang memadai agar mampu menyaring informasi, memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta berani melaporkan apabila menemukan dugaan pelanggaran pemilu maupun praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip demokrasi.

Ia juga menegaskan bahwa Bawaslu Lampung Tengah terus berupaya membangun kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan sebagai bagian dari strategi memperkuat pengawasan partisipatif. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kebutuhan mutlak dalam menciptakan ekosistem demokrasi yang inklusif, transparan, dan berintegritas. Upaya tersebut sejalan dengan berbagai langkah yang telah dilakukan Bawaslu dalam memperluas partisipasi masyarakat melalui pendidikan pengawasan, penguatan literasi kepemiluan, dan pembangunan sinergi dengan berbagai lembaga.

Selain membahas program sosialisasi pengawasan partisipatif, audiensi juga menjadi ruang diskusi mengenai pentingnya menjaga stabilitas demokrasi daerah pasca penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. Kedua lembaga sepakat bahwa demokrasi yang sehat tidak hanya diukur dari suksesnya penyelenggaraan pemilu, tetapi juga dari keberlanjutan pendidikan politik masyarakat, penguatan budaya hukum, serta meningkatnya kesadaran warga negara dalam menjalankan hak dan kewajibannya.

Pertemuan tersebut berlangsung konstruktif dan menghasilkan komitmen bersama untuk memperkuat koordinasi serta kolaborasi dalam berbagai program yang mendukung penguatan demokrasi di Kabupaten Lampung Tengah. Dengan terjalinnya komunikasi yang baik antara Bawaslu dan DPRD, diharapkan berbagai program sosialisasi dan pendidikan pengawasan partisipatif dapat menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat sehingga mampu mendorong terciptanya demokrasi yang semakin berkualitas, berintegritas, dan berkeadilan.

Audiensi ditutup dengan semangat kebersamaan untuk terus menjaga dan memperkuat nilai-nilai demokrasi di Kabupaten Lampung Tengah. Bawaslu Lampung Tengah menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat melalui berbagai program edukasi dan pengawasan partisipatif sebagai bagian dari upaya mewujudkan demokrasi yang lebih kuat dan berkelanjutan di masa yang akan datang.