DORONG DEMOKRASI BERKUALITAS, BAWASLU LAMPUNG TENGAH GANDENG DPRD PERLUAS PENGAWASAN PARTISIPATIF

Lampung Tengah, Senin, 8 Juni 2026 – Dalam upaya memperkuat sinergi kelembagaan serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengawasan demokrasi, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lampung Tengah melaksanakan audiensi dengan Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah pada Senin (8/6/2026). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari langkah strategis Bawaslu dalam memperluas sosialisasi pengawasan partisipatif kepada seluruh lapisan masyarakat sebagai salah satu fondasi penting dalam menjaga kualitas demokrasi yang transparan, jujur, dan berintegritas.

Audiensi yang berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan semangat kolaborasi tersebut dihadiri oleh jajaran pimpinan Bawaslu Lampung Tengah dan diterima langsung oleh Ketua DPRD Lampung Tengah. Pertemuan ini tidak hanya menjadi sarana silaturahmi kelembagaan, tetapi juga forum diskusi untuk membahas berbagai program penguatan demokrasi, pendidikan politik masyarakat, serta strategi memperluas partisipasi publik dalam mengawasi setiap proses demokrasi di Kabupaten Lampung Tengah.

Dalam kesempatan tersebut, Bawaslu Lampung Tengah menyampaikan bahwa pengawasan partisipatif merupakan salah satu instrumen penting dalam menciptakan demokrasi yang berkualitas. Melalui keterlibatan masyarakat secara aktif, berbagai potensi pelanggaran dapat dicegah sejak dini sehingga proses demokrasi dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Ketua DPRD Lampung Tengah menyambut baik audiensi yang dilakukan Bawaslu dan menyatakan dukungannya terhadap berbagai program penguatan demokrasi yang dijalankan oleh lembaga pengawas pemilu tersebut. Menurutnya, DPRD sebagai representasi rakyat memiliki tanggung jawab moral untuk turut mendorong tumbuhnya kesadaran politik masyarakat serta mendukung setiap upaya yang bertujuan meningkatkan kualitas demokrasi di daerah.

Dalam dialog yang berlangsung, kedua lembaga juga membahas pentingnya membangun budaya pengawasan yang melibatkan masyarakat secara luas. Masyarakat dinilai memiliki peran strategis dalam menjaga integritas demokrasi karena menjadi pihak yang paling dekat dengan berbagai dinamika sosial dan politik yang terjadi di lingkungan masing-masing.

Anggota Bawaslu Lampung Tengah Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi, Imam Nurohim, S.H.I., menegaskan bahwa pengawasan partisipatif merupakan salah satu bentuk penguatan demokrasi yang harus terus disosialisasikan kepada masyarakat. Menurutnya, keberhasilan pengawasan tidak hanya bergantung pada kinerja lembaga pengawas, tetapi juga pada tingkat kepedulian dan keterlibatan masyarakat dalam menjaga proses demokrasi.

“Bawaslu memiliki tugas dan tanggung jawab dalam melakukan pencegahan, pengawasan, serta penanganan pelanggaran. Namun dalam praktiknya, keberhasilan pengawasan sangat membutuhkan partisipasi aktif masyarakat. Karena itu, melalui audiensi ini kami ingin memperkuat sinergi dengan DPRD Lampung Tengah agar sosialisasi pengawasan partisipatif dapat menjangkau lebih banyak kalangan, mulai dari tokoh masyarakat, pemuda, organisasi kemasyarakatan, hingga masyarakat di tingkat kampung dan kelurahan,” Ujar Imam.

Ia menjelaskan bahwa pengawasan partisipatif bukan hanya berbicara mengenai pelaporan dugaan pelanggaran pemilu, melainkan juga tentang membangun kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya menjaga nilai-nilai demokrasi. Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat, maka potensi terjadinya pelanggaran dapat diminimalisir karena masyarakat memiliki keberanian dan kesadaran untuk ikut mengawasi serta memberikan informasi kepada lembaga yang berwenang apabila menemukan adanya indikasi pelanggaran.

Menurut Imam Nurohim, tantangan demokrasi ke depan akan semakin kompleks seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan media sosial yang sangat cepat. Arus informasi yang begitu masif berpotensi menimbulkan berbagai persoalan apabila tidak diimbangi dengan literasi politik dan literasi digital yang memadai. Oleh sebab itu, edukasi kepada masyarakat harus terus dilakukan secara berkelanjutan agar masyarakat mampu memilah informasi yang benar, memahami hak dan kewajiban politiknya, serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Bawaslu Lampung Tengah berkomitmen untuk terus memperkuat program pencegahan melalui pendekatan edukatif dan kolaboratif. Menurutnya, pencegahan merupakan langkah yang lebih efektif dibandingkan penindakan semata, karena dapat membangun kesadaran masyarakat sejak awal untuk bersama-sama menjaga integritas demokrasi.

“Pengawasan partisipatif harus menjadi gerakan bersama. Demokrasi yang sehat tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilu, tetapi juga seluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu, kami terus membuka ruang kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk DPRD, lembaga pendidikan, organisasi kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, dan seluruh pemangku kepentingan yang memiliki komitmen terhadap penguatan demokrasi,” ujar Imam Nurohim.

Dalam audiensi tersebut juga dibahas berbagai peluang kerja sama antara Bawaslu dan DPRD Lampung Tengah dalam mendukung program pendidikan politik masyarakat. Kedua lembaga sepakat bahwa peningkatan kualitas demokrasi harus dilakukan secara berkesinambungan dan tidak hanya dilaksanakan menjelang tahapan pemilu maupun pemilihan. Masa non-tahapan justru menjadi momentum yang tepat untuk memperkuat pemahaman masyarakat mengenai demokrasi, kepemiluan, dan pentingnya pengawasan partisipatif.

Selain itu, Bawaslu Lampung Tengah juga menekankan pentingnya peran generasi muda sebagai agen demokrasi. Kalangan pemuda dinilai memiliki potensi besar dalam menyebarluaskan informasi positif terkait pengawasan partisipatif melalui berbagai platform digital yang saat ini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat.

Audiensi yang berlangsung produktif tersebut menghasilkan komitmen bersama untuk terus memperkuat koordinasi dan komunikasi antara Bawaslu dan DPRD Lampung Tengah dalam mendukung berbagai program yang bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan demokrasi. Sinergi yang terbangun diharapkan mampu memperluas jangkauan sosialisasi pengawasan partisipatif sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga integritas proses demokrasi.

Dengan adanya kolaborasi yang kuat antara lembaga pengawas pemilu dan unsur legislatif daerah, diharapkan tercipta ekosistem demokrasi yang semakin sehat, transparan, dan berintegritas. Bawaslu Lampung Tengah menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat melalui berbagai program edukasi, sosialisasi, dan penguatan pengawasan partisipatif guna mewujudkan demokrasi yang berkualitas serta berorientasi pada kepentingan rakyat.

Melalui audiensi ini, Bawaslu Lampung Tengah kembali menegaskan bahwa keberhasilan demokrasi tidak hanya ditentukan oleh penyelenggara pemilu, tetapi juga oleh keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawal setiap prosesnya. Oleh karena itu, penguatan pengawasan partisipatif akan terus menjadi prioritas sebagai bagian dari upaya bersama membangun demokrasi yang lebih kuat, bermartabat, dan berkelanjutan di Kabupaten Lampung Tengah.