HARI KESAKTIAN PANCASILA 2026, IMAM NUROHIM AJAK PERKUAT PERSATUAN DAN DEMOKRASI

Lampung Tengah — Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lampung Tengah, Imam Nurohim, menyampaikan ucapan Selamat Memperingati Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2026. Peringatan tahun ini mengusung tema “Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur.”

Peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum penting untuk kembali merefleksikan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara, ideologi bangsa, sekaligus pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai tersebut menjadi fondasi penting dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia di tengah keberagaman suku, agama, budaya, bahasa, maupun perbedaan pandangan yang berkembang di tengah masyarakat.

Imam Nurohim menyampaikan bahwa semangat Hari Kesaktian Pancasila hendaknya tidak berhenti pada kegiatan seremonial semata, tetapi dapat diwujudkan melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nilai persatuan, kemanusiaan, musyawarah, keadilan, serta semangat gotong royong perlu terus dihidupkan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam membangun demokrasi yang sehat dan berintegritas.

Menurutnya, Pancasila memiliki peran strategis dalam menjaga masyarakat agar tetap bersatu di tengah berbagai dinamika kehidupan demokrasi. Perbedaan pilihan politik merupakan bagian dari proses demokrasi yang harus dihormati, namun perbedaan tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk menghilangkan rasa persaudaraan dan persatuan sebagai sesama anak bangsa.

Pancasila sebagai Landasan Demokrasi yang Berintegritas

Dalam penyelenggaraan Pemilu, nilai-nilai Pancasila memiliki relevansi yang sangat kuat. Demokrasi harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi kejujuran, keadilan, kebebasan yang bertanggung jawab, serta penghormatan terhadap hak setiap warga negara.

Sebagai bagian dari jajaran Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah, Imam Nurohim menekankan pentingnya menjaga integritas dalam setiap tahapan pengawasan. Penanganan pelanggaran, pengelolaan data dan informasi, serta berbagai tugas pengawasan harus dilakukan secara profesional, objektif, transparan, dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penanganan pelanggaran Pemilu merupakan salah satu instrumen penting dalam menjaga kualitas demokrasi. Setiap dugaan pelanggaran harus mendapatkan perhatian dan penanganan sesuai dengan mekanisme yang berlaku, sehingga proses demokrasi dapat berjalan dengan baik serta memberikan rasa keadilan bagi seluruh pihak.

Semangat tersebut selaras dengan nilai-nilai Pancasila, terutama sila kedua mengenai kemanusiaan yang adil dan beradab serta sila kelima mengenai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Momentum Hari Kesaktian Pancasila juga menjadi pengingat bagi seluruh jajaran pengawas Pemilu untuk terus memperkuat upaya pencegahan terhadap berbagai potensi pelanggaran.

Pencegahan menjadi bagian penting dalam menciptakan Pemilu yang berkualitas. Pengawasan yang dilakukan secara optimal diharapkan mampu mengidentifikasi potensi kerawanan sejak dini sehingga berbagai bentuk pelanggaran dapat diminimalisasi.

Imam Nurohim mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam menjaga proses demokrasi. Masyarakat memiliki posisi yang sangat penting karena berada langsung di tengah lingkungan sosial dan dapat menjadi bagian dari pengawasan partisipatif.

Keterlibatan masyarakat dapat diwujudkan dengan memberikan informasi awal terkait dugaan pelanggaran, menjaga suasana kondusif, tidak melakukan provokasi, serta tidak menyebarluaskan informasi yang belum diketahui kebenarannya.

Semangat “Ayo Awasi Bersama” menjadi ajakan agar pengawasan Pemilu tidak hanya dipandang sebagai tanggung jawab lembaga pengawas, tetapi sebagai tanggung jawab bersama seluruh masyarakat.

Sebagai Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi, Imam Nurohim juga menekankan pentingnya pengelolaan data dan informasi yang akurat dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan.

Di tengah perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat, data dan informasi memiliki peran strategis dalam setiap proses pengambilan keputusan. Informasi yang akurat, dapat dipertanggungjawabkan, dan dikelola dengan baik menjadi bagian penting dalam mendukung transparansi serta akuntabilitas kelembagaan.

Pada saat yang sama, perkembangan teknologi digital juga menghadirkan tantangan berupa penyebaran hoaks, disinformasi, misinformasi, dan berbagai konten yang berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Karena itu, masyarakat perlu memiliki kemampuan untuk melakukan verifikasi terhadap informasi yang diterima. Tidak semua informasi yang beredar di media sosial dapat langsung dipercaya maupun disebarluaskan.

Sikap kritis dan bijak dalam menggunakan media digital merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sebagai warga negara. Dengan demikian, ruang digital dapat menjadi sarana edukasi dan partisipasi masyarakat dalam membangun demokrasi, bukan menjadi tempat berkembangnya informasi yang dapat memecah persatuan.

Pancasila sebagai pemersatu bangsa juga mengandung pesan penting mengenai pentingnya keadilan dan penghormatan terhadap hak setiap warga negara. Dalam konteks demokrasi, salah satu praktik yang perlu terus dicegah adalah politik uang.

Politik uang berpotensi mencederai nilai-nilai demokrasi karena dapat memengaruhi kebebasan masyarakat dalam menentukan pilihan. Demokrasi seharusnya memberikan ruang kepada masyarakat untuk menentukan pilihan berdasarkan hati nurani, gagasan, rekam jejak, dan pertimbangan yang rasional.

Imam Nurohim mengajak masyarakat untuk bersama-sama menolak segala bentuk praktik yang dapat merusak integritas Pemilu. Masyarakat juga diharapkan berani menyampaikan informasi apabila menemukan dugaan pelanggaran sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Dengan pengawasan yang dilakukan secara bersama-sama, potensi pelanggaran dapat dicegah sejak dini dan kualitas demokrasi dapat terus ditingkatkan.

Peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk mengingatkan kembali bahwa persatuan merupakan kekuatan utama bangsa Indonesia.

Dalam kehidupan demokrasi, perbedaan pendapat dan pilihan merupakan sesuatu yang wajar. Namun, perbedaan tersebut harus dikelola secara dewasa dan tidak boleh berkembang menjadi konflik sosial.

Imam Nurohim mengajak masyarakat Lampung Tengah untuk terus menjaga kerukunan, menghormati perbedaan, mengedepankan dialog, serta menghindari berbagai bentuk ujaran kebencian dan provokasi.

Terlebih dalam perkembangan komunikasi digital saat ini, setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat kepada publik. Kebebasan tersebut harus diiringi dengan tanggung jawab dalam menggunakan media sosial dan menyampaikan informasi.

Masyarakat diharapkan dapat menjadi pengguna media sosial yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab dengan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang dapat mengganggu persatuan.

Pengawasan partisipatif merupakan salah satu bentuk nyata keterlibatan masyarakat dalam menjaga demokrasi. Masyarakat tidak hanya menjadi objek dalam proses Pemilu, tetapi juga dapat menjadi bagian dari upaya memastikan Pemilu berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi.

Partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai bentuk, mulai dari meningkatkan pemahaman mengenai aturan Pemilu, mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu, melaporkan dugaan pelanggaran, hingga ikut menyebarluaskan informasi edukatif mengenai kepemiluan.

Kolaborasi antara Bawaslu dan masyarakat akan semakin memperkuat sistem pengawasan. Dengan dukungan masyarakat, berbagai potensi pelanggaran dapat lebih cepat diketahui dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan.

Semangat gotong royong yang menjadi bagian dari nilai Pancasila dapat diwujudkan dalam bentuk kepedulian bersama terhadap keberlangsungan demokrasi.

Imam Nurohim menegaskan bahwa nilai Pancasila harus terus menjadi pedoman bagi seluruh elemen bangsa dalam menjalankan kehidupan demokrasi.

Integritas, kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap kepentingan bersama merupakan nilai-nilai yang harus terus diperkuat. Nilai tersebut tidak hanya penting bagi penyelenggara Pemilu, tetapi juga bagi peserta Pemilu, masyarakat, aparatur pemerintahan, serta seluruh pemangku kepentingan.

Dengan menjadikan Pancasila sebagai pedoman, demokrasi diharapkan dapat berkembang menjadi demokrasi yang tidak hanya berorientasi pada proses pemilihan, tetapi juga menjunjung tinggi etika, hukum, keadilan, serta kepentingan masyarakat.

Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah berkomitmen untuk terus menjalankan tugas pengawasan sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penguatan pencegahan, penanganan pelanggaran, pengelolaan data dan informasi, serta peningkatan partisipasi masyarakat menjadi bagian dari upaya bersama menjaga kualitas demokrasi.

Tema “Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur” mengandung pesan bahwa persatuan merupakan fondasi penting dalam mewujudkan cita-cita bangsa.

Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur membutuhkan masyarakat yang memiliki kesadaran kebangsaan serta menjunjung tinggi nilai-nilai hukum dan demokrasi. Untuk mewujudkannya, seluruh elemen bangsa perlu mengambil peran sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Dalam konteks pengawasan Pemilu, menjaga integritas proses demokrasi merupakan bagian dari kontribusi dalam membangun kehidupan berbangsa yang lebih baik. Pemilu yang jujur, adil, transparan, dan berintegritas akan menjadi salah satu fondasi penting bagi terciptanya pemerintahan yang mendapatkan legitimasi dari rakyat.

Melalui peringatan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2026, Imam Nurohim mengajak seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah dan masyarakat untuk terus memperkuat semangat persatuan, menjaga integritas, menaati hukum, meningkatkan literasi informasi, serta berpartisipasi aktif dalam pengawasan demokrasi.

Pancasila harus senantiasa menjadi kekuatan yang menyatukan seluruh perbedaan. Demokrasi harus dijaga dengan kejujuran dan tanggung jawab. Sementara pengawasan harus dilaksanakan secara profesional demi memastikan setiap tahapan Pemilu berjalan sesuai dengan ketentuan.