HARI PARLEMEN INDONESIA 2026, LUKITO HADI SUMARTO TEKANKAN PENTINGNYA INTEGRITAS DAN AMANAH WAKIL RAKYAT

Lampung Tengah – Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lampung Tengah, Lukito Hadi Sumarto, menyampaikan ucapan Selamat Hari Parlemen Indonesia yang diperingati setiap tanggal 16 Oktober. Peringatan ini menjadi momentum penting untuk mengenang perjalanan sejarah parlemen sejak awal kemerdekaan Indonesia sekaligus merefleksikan peran strategis lembaga perwakilan rakyat dalam memperkuat demokrasi, menyalurkan aspirasi masyarakat, serta menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran demi kepentingan bangsa dan negara.

Dalam momentum Hari Parlemen Indonesia Tahun 2026, Lukito Hadi Sumarto mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus meningkatkan kesadaran berdemokrasi, memahami pentingnya peran lembaga perwakilan rakyat, serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Hari Parlemen Indonesia yang diperingati setiap 16 Oktober merupakan kesempatan untuk melihat kembali perjalanan lembaga perwakilan rakyat dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Sejak masa awal kemerdekaan hingga perkembangan demokrasi saat ini, parlemen menjadi bagian penting dalam proses pembentukan kebijakan, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, serta penyaluran aspirasi masyarakat melalui mekanisme konstitusional.

Keberadaan lembaga perwakilan rakyat, baik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di tingkat pusat maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di tingkat daerah, memiliki peran penting dalam memastikan bahwa kepentingan masyarakat memperoleh ruang dalam proses pengambilan keputusan. Melalui lembaga tersebut, aspirasi masyarakat diharapkan dapat disampaikan, dipertimbangkan, dan diperjuangkan menjadi kebijakan yang memberikan manfaat bagi kehidupan bersama.

Bagi Lukito Hadi Sumarto, peringatan Hari Parlemen Indonesia tidak hanya menjadi kegiatan seremonial tahunan, tetapi juga menjadi pengingat bahwa demokrasi membutuhkan lembaga yang kuat, wakil rakyat yang berintegritas, serta masyarakat yang aktif dalam mengawal jalannya pemerintahan.

Perjalanan parlemen Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah perjuangan bangsa dalam membangun sistem pemerintahan yang berlandaskan kedaulatan rakyat. Sejak Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, pembentukan lembaga-lembaga negara menjadi langkah penting untuk menjalankan pemerintahan dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam perkembangan ketatanegaraan Indonesia, lembaga perwakilan rakyat mengalami berbagai perubahan seiring dengan dinamika politik dan sistem pemerintahan yang berlaku. Perjalanan tersebut menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia terus berkembang melalui proses panjang yang melibatkan berbagai pemikiran, perjuangan, dan penyesuaian dalam membangun sistem perwakilan yang sesuai dengan kebutuhan bangsa.

Parlemen memiliki kedudukan penting sebagai lembaga yang menjalankan fungsi perwakilan dalam sistem demokrasi. Melalui parlemen, masyarakat memiliki saluran konstitusional untuk memperjuangkan kepentingannya melalui wakil-wakil yang memperoleh mandat dari rakyat. Oleh karena itu, keberadaan parlemen harus senantiasa diiringi dengan komitmen terhadap prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas.

Peringatan Hari Parlemen Indonesia menjadi kesempatan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat bahwa sejarah parlemen bukan sekadar catatan perjalanan lembaga negara, melainkan juga bagian dari upaya bangsa Indonesia membangun demokrasi yang mampu memberikan ruang bagi aspirasi rakyat.

Lukito Hadi Sumarto berharap semangat peringatan ini dapat mendorong masyarakat untuk semakin memahami sistem ketatanegaraan, menghargai proses demokrasi, serta berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam menjalankan tugasnya, lembaga perwakilan rakyat memiliki tiga fungsi utama yang saling berkaitan, yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Ketiga fungsi tersebut menjadi instrumen penting untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum serta mengutamakan kepentingan masyarakat.

Fungsi legislasi berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan. Melalui fungsi ini, parlemen berperan dalam merumuskan dan membahas regulasi yang menjadi landasan penyelenggaraan kehidupan bernegara. Produk hukum yang dihasilkan diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, melindungi hak masyarakat, serta mendukung terciptanya keadilan dan kesejahteraan.

Fungsi anggaran merupakan bagian penting dalam menentukan arah kebijakan keuangan negara maupun daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga perwakilan. Penganggaran yang baik harus memperhatikan kebutuhan masyarakat, prioritas pembangunan, serta prinsip efisiensi dan akuntabilitas. Dengan demikian, anggaran publik dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, fungsi pengawasan berperan dalam memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengawasan yang dilaksanakan secara efektif dapat membantu menjaga akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sekaligus mendorong perbaikan dalam pelaksanaan kebijakan publik.

Ketiga fungsi tersebut menunjukkan bahwa lembaga perwakilan rakyat memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan amanah masyarakat. Wakil rakyat tidak hanya dituntut untuk memahami kebutuhan konstituennya, tetapi juga harus mampu mengambil keputusan secara objektif, menjunjung tinggi etika, dan mengutamakan kepentingan umum.

Karena itu, integritas dan tanggung jawab menjadi nilai penting yang harus terus dijaga dalam menjalankan fungsi perwakilan. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara akan tumbuh ketika tugas dan kewenangan dilaksanakan secara terbuka, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Lebih lanjut, Lukito Hadi Sumarto menilai bahwa demokrasi yang berkualitas tidak hanya ditentukan oleh keberadaan lembaga perwakilan rakyat, tetapi juga oleh tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mengawal proses demokrasi.

Masyarakat merupakan pemegang kedaulatan yang memiliki hak untuk menentukan wakil rakyat melalui pemilihan umum. Hak tersebut harus digunakan secara bertanggung jawab dengan mempertimbangkan rekam jejak, integritas, kapasitas, serta komitmen calon wakil rakyat dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Partisipasi masyarakat juga tidak berhenti setelah proses pemungutan suara selesai. Masyarakat tetap memiliki peran dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan publik, menyampaikan aspirasi, memberikan kritik yang konstruktif, serta memastikan bahwa mandat yang diberikan melalui pemilu dijalankan dengan baik.

Kesadaran tersebut menjadi salah satu fondasi penting dalam membangun demokrasi yang partisipatif. Ketika masyarakat memahami hak dan kewajibannya, hubungan antara rakyat dan lembaga perwakilan dapat berkembang menjadi hubungan yang lebih terbuka dan bertanggung jawab.

Dalam kehidupan demokrasi, perbedaan pandangan politik merupakan hal yang wajar. Namun, perbedaan tersebut perlu dikelola dengan sikap dewasa, saling menghormati, dan tetap mengedepankan persatuan. Masyarakat harus mampu menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas perbedaan pilihan politik agar demokrasi dapat berjalan secara damai dan bermartabat.

Melalui momentum Hari Parlemen Indonesia Tahun 2026, Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah mengajak masyarakat untuk terus meningkatkan literasi politik dan hukum, memahami proses demokrasi, serta berperan aktif dalam menciptakan lingkungan politik yang sehat.

Sebagai bagian dari lembaga pengawas pemilu, Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah memiliki tanggung jawab untuk mengawal pelaksanaan pemilu sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Upaya tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas demokrasi agar proses pemilihan berlangsung secara jujur, adil, transparan, dan berintegritas.

Pemilu merupakan mekanisme konstitusional yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk menentukan pemimpin dan wakil rakyat. Oleh karena itu, seluruh tahapan pemilu harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip demokrasi, menjamin hak politik warga negara, serta mencegah terjadinya praktik yang dapat merusak integritas pemilihan.

Pengawasan pemilu memiliki peran strategis dalam mencegah pelanggaran, mengidentifikasi potensi kerawanan, dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan pengawasan juga membutuhkan dukungan masyarakat agar berbagai potensi pelanggaran dapat diketahui dan ditangani melalui mekanisme yang tepat.

Lukito Hadi Sumarto mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut menjaga integritas demokrasi dengan menolak politik uang, menghindari penyebaran berita bohong, menjaga netralitas aparatur sesuai ketentuan hukum, serta menghormati hak setiap warga negara dalam menentukan pilihan politiknya.

Pengawasan partisipatif menjadi salah satu bentuk keterlibatan masyarakat yang penting dalam mendukung tugas Bawaslu. Melalui partisipasi aktif, masyarakat dapat berkontribusi dalam menyebarluaskan pendidikan kepemiluan, mengawasi jalannya proses demokrasi, serta mendorong terciptanya pemilu yang berintegritas.

Partisipasi tersebut dapat dilakukan oleh berbagai kelompok masyarakat, mulai dari generasi muda, mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh adat, hingga komunitas di tingkat desa dan kelurahan. Setiap unsur masyarakat memiliki kesempatan untuk mengambil bagian dalam menjaga demokrasi sesuai dengan peran dan kapasitas masing-masing.

Dengan semakin kuatnya pengawasan partisipatif, diharapkan tumbuh kesadaran kolektif bahwa demokrasi bukan hanya tanggung jawab penyelenggara pemilu, melainkan tanggung jawab seluruh warga negara.

Dalam momentum Hari Parlemen Indonesia, Lukito Hadi Sumarto juga mengajak seluruh aparatur dan penyelenggara lembaga publik untuk terus memperkuat integritas, profesionalisme, serta komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Lembaga publik memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tugas berdasarkan aturan, menjaga kepercayaan masyarakat, dan memastikan setiap pelaksanaan program dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip tersebut penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik sekaligus memperkuat legitimasi institusi negara di mata masyarakat.

Bagi jajaran Bawaslu, profesionalisme dalam menjalankan tugas pengawasan harus diiringi dengan kedisiplinan, kepatuhan terhadap peraturan, ketelitian dalam administrasi, serta komitmen untuk memberikan pelayanan yang transparan dan akuntabel.

Dukungan sekretariat memiliki peran penting dalam memastikan pelaksanaan tugas kelembagaan berjalan secara efektif. Pengelolaan administrasi, dukungan sumber daya manusia, fasilitasi kegiatan pengawasan, pengelolaan anggaran, serta dokumentasi dan pelaporan merupakan bagian dari upaya mendukung pencapaian tujuan organisasi.

Sebagai Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah, Lukito Hadi Sumarto menempatkan profesionalisme dan tanggung jawab sebagai nilai penting dalam pelaksanaan tugas kesekretariatan. Dukungan administrasi yang tertib dan pengelolaan organisasi yang baik menjadi bagian dari upaya memastikan pelaksanaan tugas kelembagaan berjalan sesuai ketentuan.

Semangat Hari Parlemen Indonesia dapat menjadi pengingat bahwa setiap unsur dalam lembaga publik memiliki peran masing-masing dalam mendukung penyelenggaraan negara yang baik. Sinergi antara fungsi kelembagaan dan dukungan administratif diperlukan agar pelayanan publik serta pelaksanaan tugas organisasi dapat berjalan secara optimal.

Demokrasi yang kuat membutuhkan proses pembelajaran yang berkelanjutan. Pendidikan politik, literasi hukum, keterbukaan informasi, dan partisipasi masyarakat perlu terus ditingkatkan agar setiap warga negara memahami pentingnya menjaga nilai-nilai demokrasi.

Di tengah perkembangan teknologi informasi, masyarakat juga perlu memiliki kemampuan untuk memilah informasi secara cermat. Informasi yang tidak benar atau menyesatkan dapat memengaruhi persepsi publik dan memicu konflik di tengah masyarakat. Oleh karena itu, kebiasaan memeriksa sumber informasi, mengutamakan fakta, dan menghindari penyebaran informasi yang belum terverifikasi perlu menjadi bagian dari budaya demokrasi.

Selain itu, demokrasi harus memberikan ruang yang setara bagi seluruh warga negara untuk menyampaikan pendapat dan memperjuangkan aspirasi. Kritik terhadap kebijakan publik perlu dipandang sebagai bagian dari proses demokrasi selama disampaikan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan hukum.

Masyarakat yang aktif, kritis, dan memahami hak serta kewajibannya akan menjadi kekuatan penting dalam menjaga akuntabilitas lembaga negara. Sebaliknya, lembaga negara yang terbuka terhadap aspirasi dan kritik masyarakat akan memiliki peluang lebih besar untuk membangun kepercayaan publik.

Melalui peringatan Hari Parlemen Indonesia, diharapkan semangat kebersamaan antara lembaga negara dan masyarakat semakin kuat. Demokrasi bukan semata-mata tentang proses pemilihan, melainkan juga tentang bagaimana seluruh elemen bangsa menjaga nilai-nilai konstitusi, memperjuangkan keadilan, dan membangun kehidupan bernegara yang berorientasi pada kepentingan bersama.

Menutup pesannya, Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah, Lukito Hadi Sumarto, menyampaikan ucapan selamat Hari Parlemen Indonesia yang diperingati setiap 16 Oktober. Ia berharap momentum ini dapat memperkuat kesadaran seluruh elemen bangsa mengenai pentingnya peran lembaga perwakilan rakyat dalam menjalankan amanah masyarakat dan menjaga keberlangsungan demokrasi Indonesia.

“Selamat Hari Parlemen Indonesia, 16 Oktober 2026. Semoga momentum ini semakin memperkuat komitmen kita dalam menjaga demokrasi, memperjuangkan aspirasi rakyat, serta membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjunjung tinggi integritas, transparansi, akuntabilitas, dan supremasi hukum.”

Peringatan Hari Parlemen Indonesia diharapkan menjadi inspirasi bagi seluruh masyarakat untuk terus berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi, menghormati perbedaan, serta mendukung terwujudnya lembaga negara yang profesional dan bertanggung jawab.

Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah berkomitmen untuk terus mendukung penguatan demokrasi melalui pelaksanaan tugas pengawasan pemilu, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta pengembangan pengawasan partisipatif. Dengan sinergi seluruh elemen bangsa, demokrasi Indonesia diharapkan semakin matang, berkualitas, dan mampu mewujudkan kedaulatan rakyat secara nyata.