HARMONO, KOORDINATOR DIVISI PENCEGAHAN, HUMAS DAN PARMAS BAWASLU LAMPUNG TENGAH, UCAPKAN SELAMAT HARI PBB: BERSAMA WUJUDKAN DUNIA YANG DAMAI, ADIL, DAN SEJAHTERA

Lampung Tengah – Koordinator Divisi Pencegahan, Hubungan Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat (Humas dan Parmas) Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lampung Tengah, Harmono, menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang diperingati setiap tanggal 24 Oktober. Momentum peringatan internasional ini menjadi pengingat penting bagi seluruh masyarakat untuk terus menumbuhkan semangat perdamaian, menjunjung tinggi keadilan, memperkuat solidaritas, serta berkontribusi dalam mewujudkan kehidupan dunia yang lebih sejahtera.

Mengusung pesan “Bersama PBB, Kita Wujudkan Dunia yang Lebih Damai, Adil dan Sejahtera”, peringatan Hari PBB mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menyadari bahwa perdamaian dan keadilan bukan hanya menjadi tanggung jawab para pemimpin dunia maupun organisasi internasional, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama yang harus diwujudkan melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Harmono mengajak masyarakat untuk menjadikan momentum Hari PBB sebagai sarana refleksi dalam memperkuat nilai-nilai kemanusiaan, menghormati perbedaan, menjaga persatuan, serta membangun hubungan sosial yang dilandasi toleransi dan sikap saling menghargai. Menurut semangat yang terkandung dalam peringatan tersebut, dunia yang damai dan sejahtera hanya dapat diwujudkan apabila setiap individu memiliki kesadaran untuk menjaga kerukunan, menghindari permusuhan, dan mengutamakan kepentingan bersama.

Hari Perserikatan Bangsa-Bangsa diperingati setiap 24 Oktober untuk mengenang berlakunya Piagam PBB pada 24 Oktober 1945. Sejak berdirinya, PBB memiliki peran penting dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional, mengembangkan hubungan persahabatan antarbangsa, mendorong kerja sama dalam menyelesaikan berbagai persoalan global, serta memajukan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Kehadiran PBB menjadi simbol bahwa berbagai persoalan dunia membutuhkan semangat kebersamaan, dialog, dan kolaborasi. Tantangan seperti konflik, ketidakadilan, diskriminasi, kemiskinan, dan berbagai persoalan kemanusiaan tidak dapat diselesaikan hanya melalui upaya satu pihak. Dibutuhkan keterlibatan banyak pihak dengan mengedepankan nilai kemanusiaan, saling pengertian, dan komitmen untuk menciptakan masa depan yang lebih baik.

Dalam konteks tersebut, pesan “Bersama PBB, Kita Wujudkan Dunia yang Lebih Damai, Adil dan Sejahtera” mengandung makna bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk berkontribusi dalam menciptakan perubahan positif. Perdamaian dapat dimulai dari lingkungan keluarga, tempat kerja, komunitas, hingga kehidupan berbangsa dan bernegara. Sikap sederhana seperti menghormati pendapat orang lain, membantu sesama, menghindari tindakan provokatif, serta menyelesaikan persoalan melalui musyawarah merupakan bagian dari upaya nyata dalam merawat keharmonisan.

Bagi Harmono, yang mengemban amanah sebagai Koordinator Divisi Pencegahan, Humas dan Parmas Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah, nilai-nilai perdamaian, keadilan, dan kebersamaan juga memiliki relevansi dalam membangun demokrasi yang sehat dan bermartabat. Demokrasi tidak hanya berbicara tentang pelaksanaan pemilihan umum, tetapi juga menyangkut bagaimana masyarakat menghormati hak orang lain, menerima perbedaan pandangan, menyampaikan aspirasi secara bertanggung jawab, serta berpartisipasi aktif dalam menjaga integritas proses demokrasi.

Pemilihan umum merupakan sarana penting bagi warga negara untuk menggunakan hak politiknya dalam menentukan pemimpin dan wakil rakyat. Karena itu, seluruh proses penyelenggaraannya harus berlandaskan prinsip kejujuran, keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan pemilu yang berintegritas membutuhkan dukungan seluruh pihak, termasuk penyelenggara pemilu, peserta pemilu, pemerintah, organisasi masyarakat, media, dan masyarakat sebagai pemegang kedaulatan rakyat.

Dalam hal ini, pencegahan pelanggaran pemilu menjadi bagian penting untuk memastikan bahwa proses demokrasi berjalan sesuai dengan aturan. Upaya pencegahan tidak hanya dilakukan melalui pengawasan kelembagaan, tetapi juga melalui pendidikan politik, penyampaian informasi yang benar, penguatan kesadaran hukum, serta pelibatan masyarakat dalam mengawasi proses demokrasi.

Sebagai Koordinator Divisi Pencegahan, Humas dan Parmas, Harmono memiliki ruang pengabdian yang berkaitan erat dengan penguatan pencegahan, penyebarluasan informasi kelembagaan, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Melalui fungsi-fungsi tersebut, masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya menjaga integritas pemilu dan menyadari bahwa pengawasan demokrasi bukan semata-mata menjadi tanggung jawab Bawaslu, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif seluruh warga negara.

Pencegahan pelanggaran merupakan langkah strategis untuk meminimalkan potensi terjadinya tindakan yang dapat mencederai prinsip pemilu yang jujur dan adil. Berbagai upaya edukasi dan sosialisasi menjadi sarana untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai ketentuan pemilu, hak dan kewajiban pemilih, serta pentingnya menolak praktik-praktik yang bertentangan dengan nilai demokrasi.

Masyarakat perlu memahami bahwa politik uang, intimidasi pemilih, penyalahgunaan kewenangan, dan berbagai bentuk pelanggaran lainnya dapat merusak kualitas demokrasi serta mengurangi kebebasan warga negara dalam menentukan pilihan. Oleh sebab itu, budaya politik yang sehat perlu terus dibangun dengan mengedepankan integritas, kesadaran hukum, dan tanggung jawab bersama.

Semangat keadilan yang menjadi salah satu pesan utama Hari PBB sejalan dengan prinsip bahwa setiap warga negara memiliki hak politik yang harus dihormati. Setiap orang berhak menentukan pilihannya secara bebas tanpa tekanan, ancaman, atau paksaan. Kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik juga harus dijaga agar berlangsung secara setara dan tidak diskriminatif.

Demokrasi yang berkualitas membutuhkan masyarakat yang berani menyampaikan aspirasi, kritis dalam menerima informasi, dan bertanggung jawab dalam menggunakan hak politiknya. Masyarakat juga perlu memahami bahwa perbedaan pilihan merupakan bagian yang wajar dalam kehidupan demokratis dan tidak seharusnya menjadi alasan untuk menciptakan perpecahan.

Dalam kehidupan bermasyarakat, perbedaan pandangan politik hendaknya disikapi dengan kedewasaan. Setiap orang memiliki hak untuk menentukan pilihan sesuai dengan hati nuraninya. Namun, hak tersebut harus dijalankan dengan tetap menghormati hak orang lain. Menjaga persaudaraan di tengah perbedaan merupakan salah satu wujud nyata dalam membangun demokrasi yang damai dan bermartabat.

Harmono juga mengajak masyarakat untuk lebih bijaksana dalam menggunakan media sosial dan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. Di era digital, informasi dapat tersebar dengan sangat cepat, termasuk informasi yang belum terverifikasi kebenarannya. Penyebaran berita bohong, ujaran kebencian, fitnah, dan provokasi dapat memicu kesalahpahaman serta mengganggu keharmonisan masyarakat.

Karena itu, literasi digital menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas demokrasi dan kehidupan sosial. Masyarakat perlu membiasakan diri memeriksa sumber informasi, memastikan kebenaran suatu berita sebelum membagikannya, serta menghindari konten yang berpotensi memecah belah. Ruang digital seharusnya menjadi sarana untuk menyebarkan pengetahuan, memperkuat komunikasi, dan membangun partisipasi masyarakat secara positif.

Dalam menjalankan fungsi hubungan masyarakat, penyampaian informasi yang jelas, akurat, dan mudah dipahami menjadi unsur penting untuk membangun kepercayaan publik. Informasi kelembagaan yang disampaikan secara bertanggung jawab dapat membantu masyarakat memahami peran Bawaslu, mengetahui perkembangan terkait pengawasan pemilu, serta memperoleh edukasi mengenai pentingnya berpartisipasi dalam menjaga demokrasi.

Keterbukaan informasi dan komunikasi yang baik juga menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan antara lembaga dan masyarakat. Ketika masyarakat memiliki akses terhadap informasi yang benar, kesadaran untuk berpartisipasi secara aktif akan semakin terbuka. Dengan demikian, komunikasi publik tidak hanya berfungsi menyampaikan kegiatan kelembagaan, tetapi juga dapat menjadi sarana pendidikan demokrasi yang berkelanjutan.

Selain itu, partisipasi masyarakat merupakan unsur penting dalam menciptakan pengawasan pemilu yang lebih kuat. Masyarakat tidak hanya berperan sebagai pemilih, tetapi juga dapat menjadi bagian dari upaya pencegahan pelanggaran melalui kepedulian terhadap proses demokrasi di lingkungan masing-masing. Partisipasi tersebut dapat diwujudkan dengan memahami aturan, mengikuti kegiatan pendidikan politik, menyebarkan informasi yang benar, dan melaporkan dugaan pelanggaran melalui mekanisme yang berlaku.

Pengawasan partisipatif mencerminkan kesadaran bahwa demokrasi merupakan milik bersama. Semakin besar kepedulian masyarakat terhadap integritas pemilu, semakin kuat pula fondasi untuk mewujudkan proses demokrasi yang jujur, adil, dan bermartabat. Oleh karena itu, membangun masyarakat yang sadar akan hak dan tanggung jawab politiknya merupakan langkah penting dalam memperkuat demokrasi di Indonesia.

Semangat partisipasi tersebut juga sejalan dengan nilai solidaritas yang diusung dalam peringatan Hari PBB. Solidaritas bukan hanya berarti membantu ketika terjadi persoalan, tetapi juga kesediaan untuk terlibat dalam menjaga kepentingan bersama. Dalam kehidupan demokratis, solidaritas dapat diwujudkan melalui komitmen menolak kecurangan, menghormati perbedaan, menjaga suasana kondusif, serta mendorong terciptanya proses pemilu yang berintegritas.

Lebih jauh, pesan kesejahteraan dalam peringatan Hari PBB mengingatkan bahwa pembangunan kehidupan yang lebih baik membutuhkan keadilan dan kesempatan yang setara bagi seluruh masyarakat. Kesejahteraan tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mencakup perlindungan hak dasar, akses terhadap pendidikan, kualitas pelayanan publik, keamanan, serta kesempatan bagi setiap orang untuk berkontribusi dalam pembangunan.

Kehidupan masyarakat yang sejahtera membutuhkan lingkungan sosial yang aman, harmonis, dan terbuka terhadap keberagaman. Hubungan antarwarga yang dilandasi sikap saling menghormati dapat memperkuat gotong royong dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan. Dengan menjaga persatuan dan membangun komunikasi yang baik, berbagai persoalan dapat diselesaikan secara lebih bijaksana.

Dalam lingkup Kabupaten Lampung Tengah, semangat tersebut dapat diwujudkan melalui penguatan kebersamaan, peningkatan kepedulian sosial, dan pembiasaan perilaku yang menghormati hak sesama. Masyarakat dapat mengambil peran dengan menjaga kerukunan, tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya, serta mengutamakan dialog ketika menghadapi perbedaan.

Peringatan Hari PBB juga menjadi momentum untuk mengingat bahwa penghormatan terhadap hak asasi manusia harus menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Setiap individu memiliki martabat yang harus dihormati, tanpa memandang latar belakang, kedudukan, maupun pandangan yang dimilikinya. Perlindungan terhadap kebebasan berpendapat, kesetaraan di hadapan hukum, dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik merupakan bagian dari fondasi masyarakat yang adil.

Nilai-nilai kemanusiaan tersebut harus terus ditanamkan dalam kehidupan keluarga, pendidikan, lingkungan kerja, dan masyarakat. Dengan menumbuhkan empati, kepedulian, serta sikap saling menghormati, masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan mengurangi potensi munculnya diskriminasi maupun konflik.

Bagi jajaran Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah, peringatan Hari PBB juga menjadi pengingat untuk terus memperkuat komitmen dalam menjalankan tugas sesuai dengan kewenangan masing-masing. Upaya pencegahan yang konsisten, komunikasi publik yang bertanggung jawab, dan partisipasi masyarakat yang semakin luas merupakan bagian dari ikhtiar bersama untuk menjaga kualitas demokrasi.

Harmono mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya Sahabat Bawaslu, untuk menjadikan semangat perdamaian dan keadilan sebagai pedoman dalam berinteraksi dan berpartisipasi di tengah kehidupan demokratis. Setiap warga negara dapat mengambil bagian melalui tindakan sederhana, seperti menghormati perbedaan pilihan politik, tidak menyebarkan informasi palsu, menolak praktik politik uang, dan mendukung pengawasan pemilu yang partisipatif.

Pada akhirnya, peringatan Hari Perserikatan Bangsa-Bangsa bukan sekadar peringatan tahunan, melainkan kesempatan untuk memperbarui komitmen bersama dalam membangun dunia yang lebih baik. Perdamaian membutuhkan sikap saling menghormati, keadilan membutuhkan keberanian untuk menjunjung kebenaran, dan kesejahteraan membutuhkan kerja sama serta kepedulian terhadap sesama.

Koordinator Divisi Pencegahan, Humas dan Parmas Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah, Harmono, menyampaikan Selamat Memperingati Hari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), 24 Oktober. Semoga momentum ini semakin memperkuat semangat persatuan, solidaritas, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam menciptakan kehidupan yang damai dan berkeadilan.

Mari bersama-sama merawat keberagaman, memperkuat kepedulian, menyebarkan informasi yang benar, dan membangun budaya demokrasi yang berintegritas. Sebab, perdamaian dimulai dari sikap saling menghargai, keadilan tumbuh dari penghormatan terhadap hak setiap orang, dan kesejahteraan dapat diwujudkan melalui kerja sama yang berkelanjutan.