KETUA DAN KOORDINATOR DIVISI BAWASLU LAMPUNG TENGAH IKUTI RAPAT KOORDINASI PENGAWASAN PARTISIPATIF TAHUN 2025

Dalam rangka memperkuat sinergi dan efektivitas pengawasan pemilu yang berbasis partisipasi masyarakat, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lampung Tengah mengikuti Rapat Koordinasi Pengawasan Partisipatif yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Lampung pada Senin, 2 Juni 2025. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting mulai pukul 10.00 WIB hingga selesai, dan diikuti oleh seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

Dalam kegiatan ini, Ketua Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah, Yuli Efendi, S.H., bersama Koordinator Divisi Pencegahan, Humas, dan Partisipasi Masyarakat (Parmas), Harmono, S.H.I., hadir secara aktif untuk mengikuti jalannya rapat. Rapat koordinasi ini merupakan tindak lanjut dari Surat Instruksi Ketua Bawaslu Provinsi Lampung Nomor 4/PM.03/K.LA/05/2025 tanggal 28 Mei 2025 perihal pelaksanaan instruksi penguatan pengawasan partisipatif di daerah.

Kegiatan ini bertujuan untuk membangun kesamaan persepsi dan strategi dalam pelaksanaan program pengawasan partisipatif di seluruh tingkatan Bawaslu, sekaligus memperkuat peran serta masyarakat dalam mengawasi tahapan Pemilu dan Pemilihan serentak mendatang. Melalui pengawasan partisipatif, Bawaslu berharap masyarakat tidak hanya menjadi objek pengawasan, tetapi juga berperan aktif sebagai subjek yang turut menjaga integritas demokrasi.

Dalam arahannya, perwakilan Bawaslu Provinsi Lampung menyampaikan bahwa pengawasan partisipatif merupakan elemen penting dalam membangun ekosistem demokrasi yang sehat. Keterlibatan masyarakat melalui pendidikan politik dan kesadaran hukum pemilu menjadi kunci keberhasilan pengawasan yang inklusif dan berkeadilan.

Ketua Bawaslu Lampung Tengah, Yuli Efendi, S.H., dalam kesempatan tersebut menegaskan komitmennya untuk memperkuat kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, dan media massa dalam pelaksanaan pengawasan partisipatif. Menurutnya, strategi pengawasan tidak hanya bergantung pada kekuatan internal lembaga, tetapi juga pada dukungan publik yang memiliki kesadaran politik tinggi.

“Pengawasan partisipatif adalah bentuk nyata dari demokrasi yang hidup. Masyarakat menjadi mata dan telinga Bawaslu dalam memastikan setiap tahapan pemilu berjalan dengan jujur, adil, dan sesuai peraturan. Oleh karena itu, kolaborasi dengan berbagai pihak harus terus diperkuat,” ungkap Yuli Efendi.

Sementara itu, Koordinator Divisi Pencegahan, Humas, dan Parmas Bawaslu Lampung Tengah, Harmono, S.H.I., menambahkan bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting untuk menyusun langkah-langkah strategis dalam pelibatan masyarakat secara aktif. Menurutnya, Bawaslu Lampung Tengah akan terus mendorong pengembangan kegiatan sosialisasi, pendidikan pemilih, dan kampanye pengawasan partisipatif dengan memanfaatkan media sosial serta pendekatan komunitas.

“Kami akan terus berinovasi dalam membangun partisipasi masyarakat, baik melalui media digital maupun kegiatan tatap muka di tingkat kecamatan dan desa. Semangat kolaboratif ini perlu dijaga agar pengawasan pemilu benar-benar melibatkan seluruh lapisan masyarakat,” jelas Harmono.

Rapat koordinasi berlangsung dinamis, diisi dengan pemaparan program strategis dari Bawaslu Provinsi Lampung, diskusi interaktif antar peserta, serta penyampaian evaluasi terhadap kegiatan pengawasan partisipatif yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya. Para peserta juga berbagi pengalaman dan inovasi yang telah diterapkan di masing-masing daerah dalam meningkatkan partisipasi publik terhadap pengawasan pemilu.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah berkomitmen untuk terus memperkuat strategi pengawasan partisipatif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, serta mengedepankan transparansi, kolaborasi, dan akuntabilitas dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Dengan adanya rapat koordinasi ini, diharapkan seluruh jajaran Bawaslu di Provinsi Lampung, termasuk Bawaslu Lampung Tengah, dapat lebih siap dalam melaksanakan pengawasan berbasis partisipasi masyarakat sebagai wujud nyata dari semangat demokrasi yang berintegritas dan bermartabat.