MELALUI BEDIL, BAWASLU LAMPUNG TENGAH PERKUAT PEMAHAMAN JAJARAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

Lampung Tengah — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lampung Tengah kembali melaksanakan kegiatan BEDIL (Bedah Edukasi dan Diskusi Isu Literasi Pemilu) sebagai salah satu upaya meningkatkan pengetahuan, pemahaman, serta kapasitas sumber daya manusia di lingkungan kelembagaan Bawaslu. Kegiatan yang dilaksanakan pada Selasa, 3 November 2026 ini mengangkat tema “Penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dalam Rangka Perjalanan Dinas”, dengan menghadirkan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah, Lukito Hadi Sumarto, sebagai pemateri.

Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh jajaran Sekretariat dan pimpinan Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah. Pelaksanaan BEDIL kali ini menjadi bagian dari komitmen lembaga dalam memperkuat tata kelola administrasi dan keuangan yang tertib, transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pemaparannya, Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah, Lukito Hadi Sumarto, menjelaskan bahwa penyusunan SPJ perjalanan dinas merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan. Setiap perjalanan dinas yang dilakukan oleh pimpinan maupun jajaran sekretariat tidak hanya harus memiliki dasar penugasan yang jelas, tetapi juga wajib didukung dengan dokumen administrasi dan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menurutnya, SPJ bukan sekadar kelengkapan dokumen administratif untuk memenuhi persyaratan pencairan atau pertanggungjawaban anggaran. Lebih dari itu, SPJ merupakan bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan keuangan negara yang harus disusun secara benar, lengkap, tertib, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ia menekankan bahwa setiap pelaksanaan perjalanan dinas harus berpedoman pada prinsip kebenaran kegiatan, kelengkapan bukti, kesesuaian dengan ketentuan, serta kejelasan proses persetujuan. Dengan demikian, seluruh pengeluaran yang dibebankan pada anggaran negara dapat dipastikan memiliki dasar yang jelas dan dapat ditelusuri apabila sewaktu-waktu dilakukan pemeriksaan.

Lebih lanjut, materi yang disampaikan mencakup berbagai tahapan dalam penyusunan SPJ perjalanan dinas, mulai dari persiapan sebelum keberangkatan, pelaksanaan perjalanan dinas, pengumpulan dokumen pendukung, proses pemeriksaan dan verifikasi, pengesahan, hingga pengarsipan dokumen pertanggungjawaban.

Tidak hanya berfokus pada aspek teknis penyusunan dokumen, BEDIL kali ini juga membahas pembagian peran dan tanggung jawab dalam proses pertanggungjawaban perjalanan dinas. Pelaksana perjalanan dinas memiliki tanggung jawab untuk melengkapi dokumen, memastikan kebenaran informasi, serta menyampaikan laporan dan bukti pendukung. Sementara itu, pengelola keuangan atau verifikator bertugas melakukan pemeriksaan kelengkapan, menghitung ulang rincian biaya, mengidentifikasi kekurangan, serta meminta perbaikan apabila ditemukan ketidaksesuaian. Selanjutnya, pejabat yang berwenang memberikan persetujuan dan pengesahan sesuai dengan kewenangan serta mekanisme yang berlaku.

Oleh karena itu, seluruh jajaran diharapkan dapat membangun kebiasaan melakukan pemeriksaan dokumen sejak awal, bukan hanya ketika berkas akan diserahkan atau pada saat proses penutupan administrasi keuangan. Ketelitian dan kedisiplinan masing-masing pelaksana menjadi faktor penting dalam mewujudkan pertanggungjawaban anggaran yang tertib dan tepat waktu.

Antusiasme peserta dalam mengikuti kegiatan BEDIL diharapkan dapat menjadi dorongan untuk meningkatkan pemahaman bersama mengenai pentingnya tertib administrasi perjalanan dinas. Keterlibatan pimpinan dan seluruh jajaran sekretariat juga menunjukkan bahwa pertanggungjawaban keuangan merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan koordinasi, ketelitian, dan komitmen dari setiap unsur dalam organisasi.

Pelaksanaan BEDIL dengan tema penyusunan SPJ perjalanan dinas ini sekaligus menjadi ruang edukasi internal bagi Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah untuk menyamakan persepsi mengenai mekanisme administrasi dan pertanggungjawaban keuangan. Dengan pemahaman yang sama, diharapkan tidak terjadi kesalahan berulang dalam penyusunan dokumen, sehingga proses verifikasi dan penyelesaian administrasi dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Melalui kegiatan BEDIL, Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah terus berupaya membangun budaya kerja yang profesional, disiplin, dan bertanggung jawab. Penguatan kapasitas sumber daya manusia tidak hanya diperlukan dalam pelaksanaan tugas pengawasan Pemilu, tetapi juga dalam pengelolaan administrasi dan keuangan yang menjadi penopang utama keberlangsungan organisasi.

Dengan terlaksananya kegiatan ini, diharapkan seluruh pimpinan dan jajaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah semakin memahami tata cara penyusunan SPJ perjalanan dinas secara benar, mulai dari tahap persiapan hingga pengarsipan akhir. Pada akhirnya, tertib administrasi bukan hanya menjadi kewajiban organisasi, melainkan juga merupakan bagian dari upaya menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.

Tertib administrasi, tepat pertanggungjawaban, dan akuntabel dalam setiap penggunaan anggaran menjadi komitmen bersama Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah dalam mewujudkan tata kelola kelembagaan yang profesional dan berintegritas.