PERINGATI HARI PARLEMEN INDONESIA 2026, HERU SANDO TEKANKAN PENTINGNYA INTEGRITAS DAN KOMPETENSI APARATUR

Lampung Tengah – Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Pendidikan dan Pelatihan (SDMO dan Diklat) Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah, Heru Sando, menyampaikan ucapan Selamat Hari Parlemen Indonesia yang diperingati pada Jumat, 16 Oktober 2026. Peringatan ini menjadi momentum penting untuk mengenang perjalanan sejarah parlemen Indonesia sekaligus memperkuat komitmen seluruh elemen bangsa dalam menjaga demokrasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mewujudkan tata kelola kelembagaan yang profesional, berintegritas, dan bertanggung jawab.

Hari Parlemen Indonesia memiliki keterkaitan erat dengan peristiwa bersejarah pada 16 Oktober 1945, ketika Wakil Presiden Mohammad Hatta mengeluarkan Maklumat Wakil Presiden Nomor X yang memberikan kewenangan legislatif kepada Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Peristiwa tersebut menjadi salah satu tonggak penting dalam perkembangan sistem perwakilan rakyat dan perjalanan demokrasi Indonesia pada masa awal kemerdekaan.

Dalam momentum peringatan Hari Parlemen Indonesia Tahun 2026, Heru Sando mengajak masyarakat untuk menjadikan nilai-nilai demokrasi sebagai landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurutnya, demokrasi yang berkualitas membutuhkan lembaga negara yang menjalankan tugas sesuai dengan kewenangannya, sumber daya manusia yang berintegritas, serta masyarakat yang memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam mengawal jalannya pemerintahan.

Peringatan Hari Parlemen Indonesia tidak hanya menjadi sarana untuk mengenang sejarah ketatanegaraan, tetapi juga menjadi kesempatan untuk merefleksikan pentingnya tanggung jawab, profesionalisme, dan integritas dalam menjalankan amanah publik. Nilai-nilai tersebut perlu diterapkan oleh seluruh unsur penyelenggara negara, termasuk lembaga pengawas pemilu, agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik dapat terus dijaga.

Heru Sando menilai bahwa kualitas demokrasi tidak dapat dipisahkan dari kualitas sumber daya manusia yang menjalankan tugas-tugas kelembagaan. Setiap aparatur dituntut untuk memiliki kompetensi, menjunjung tinggi etika, menaati peraturan, serta mampu menjalankan tanggung jawab secara profesional. Dengan sumber daya manusia yang berkualitas, pelaksanaan tugas kelembagaan diharapkan dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

Perjalanan parlemen Indonesia merupakan bagian penting dari sejarah pembentukan sistem ketatanegaraan setelah kemerdekaan. Sejak Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, berbagai langkah dilakukan untuk membangun kelembagaan negara yang mampu menjalankan pemerintahan berdasarkan konstitusi dan prinsip kedaulatan rakyat.

Maklumat Wakil Presiden Nomor X pada 16 Oktober 1945 menjadi salah satu peristiwa penting dalam perkembangan fungsi perwakilan. Melalui maklumat tersebut, KNIP memperoleh kewenangan legislatif yang sebelumnya belum dijalankan secara penuh oleh badan tersebut. Perkembangan ini menunjukkan adanya dinamika dalam pembentukan sistem pemerintahan Indonesia pada masa awal kemerdekaan.

Seiring perjalanan waktu, sistem ketatanegaraan Indonesia mengalami berbagai perubahan dan penyesuaian. Lembaga perwakilan rakyat terus berkembang sesuai dengan dinamika politik, perubahan konstitusi, dan kebutuhan penyelenggaraan negara. Dalam sistem demokrasi saat ini, lembaga perwakilan memiliki peran penting dalam pembentukan kebijakan, penganggaran, dan pengawasan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bagi Heru Sando, sejarah tersebut memberikan pelajaran bahwa membangun demokrasi memerlukan proses panjang, komitmen bersama, dan penguatan kelembagaan secara berkelanjutan. Demokrasi tidak cukup hanya ditopang oleh aturan formal, tetapi juga membutuhkan individu-individu yang mampu menjalankan kewenangan dengan penuh tanggung jawab.

Lembaga negara harus memastikan bahwa setiap tugas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum, sedangkan masyarakat perlu memperoleh ruang untuk menyampaikan aspirasi dan berpartisipasi dalam kehidupan publik. Hubungan yang baik antara lembaga negara dan masyarakat menjadi salah satu unsur penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang demokratis.

Peringatan Hari Parlemen Indonesia juga menjadi pengingat bahwa setiap jabatan dan kewenangan dalam lembaga publik merupakan amanah yang harus dijalankan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, integritas, kedisiplinan, keterbukaan, dan akuntabilitas perlu terus diperkuat dalam setiap aspek penyelenggaraan negara.

Sebagai Koordinator Divisi SDMO dan Diklat Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah, Heru Sando menaruh perhatian pada pentingnya pengembangan sumber daya manusia dalam mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan. Sumber daya manusia merupakan unsur penting yang menentukan efektivitas organisasi, kualitas pelayanan, serta kemampuan institusi dalam menghadapi berbagai tantangan pekerjaan.

Pengembangan kompetensi aparatur perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan peningkatan kapasitas sesuai dengan kebutuhan organisasi. Upaya tersebut diperlukan agar setiap personel memiliki pemahaman yang memadai mengenai tugas, fungsi, kewenangan, serta ketentuan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pekerjaan.

Dalam lingkungan Bawaslu, penguatan kompetensi sumber daya manusia memiliki arti penting karena tugas pengawasan pemilu berkaitan dengan penerapan peraturan, pengelolaan informasi, pencegahan pelanggaran, serta pelaksanaan administrasi kelembagaan yang tertib dan akuntabel.

Aparatur yang memiliki kompetensi dan integritas diharapkan mampu menjalankan tugas secara cermat, objektif, dan profesional. Kemampuan memahami regulasi, mengelola administrasi, menyusun dokumentasi, serta memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan pengawasan merupakan bagian dari unsur yang mendukung kinerja organisasi.

Heru Sando memandang bahwa peningkatan kapasitas tidak hanya berorientasi pada penguasaan pengetahuan teknis, tetapi juga harus disertai dengan pembentukan karakter dan etika kerja. Kedisiplinan, tanggung jawab, loyalitas terhadap tugas kelembagaan, serta kepatuhan terhadap peraturan merupakan nilai penting yang perlu diterapkan dalam kehidupan organisasi.

Selain itu, pengembangan sumber daya manusia perlu disesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi dan kebutuhan pelayanan publik. Pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan data, administrasi, dokumentasi, dan penyebarluasan informasi dapat mendukung pekerjaan yang lebih efektif apabila diiringi dengan kompetensi yang memadai dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Melalui penguatan SDM yang terencana dan berkelanjutan, Bawaslu diharapkan mampu membangun organisasi yang adaptif, profesional, dan siap melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan kewenangannya.

Momentum Hari Parlemen Indonesia juga mengingatkan pentingnya integritas dalam pelaksanaan tugas di setiap lembaga negara. Integritas merupakan landasan bagi aparatur untuk bekerja secara jujur, konsisten, bertanggung jawab, dan berpedoman pada aturan yang berlaku.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan demokrasi, integritas diperlukan untuk memastikan bahwa setiap kewenangan digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan tugas yang profesional harus terbebas dari tindakan yang bertentangan dengan hukum, penyalahgunaan kewenangan, maupun perilaku yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat.

Heru Sando mengajak seluruh aparatur untuk terus memperkuat etos kerja, menjaga kedisiplinan, dan mengutamakan kepentingan organisasi serta masyarakat dalam pelaksanaan tugas. Setiap pekerjaan, baik yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik maupun yang bersifat administratif, memiliki kontribusi terhadap pencapaian tujuan kelembagaan.

Menurutnya, profesionalisme tidak hanya terlihat dari kemampuan menyelesaikan pekerjaan, tetapi juga dari kesediaan untuk bekerja sesuai prosedur, menjaga kualitas hasil kerja, menerima evaluasi, dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan.

Budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas perlu dibangun melalui keteladanan pimpinan, pembinaan aparatur, penerapan standar kerja, dan pengawasan internal yang sesuai dengan ketentuan. Dengan demikian, nilai-nilai profesionalisme dapat menjadi bagian dari budaya organisasi, bukan sekadar kewajiban administratif.

Di lingkungan Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah, penguatan integritas dan profesionalisme menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan pemilu. Setiap unsur kelembagaan perlu menjalankan peran sesuai tugas dan kewenangannya, membangun koordinasi yang baik, serta menjaga kepercayaan masyarakat melalui pelaksanaan pekerjaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Pendidikan dan Pelatihan memiliki peran penting dalam mendukung penguatan kapasitas kelembagaan. Pengembangan kompetensi aparatur, pembinaan organisasi, peningkatan kedisiplinan, serta fasilitasi pembelajaran menjadi bagian dari upaya membangun sumber daya manusia yang mampu melaksanakan tugas secara efektif.

Dalam menghadapi dinamika penyelenggaraan pemilu, peningkatan kapasitas aparatur perlu diarahkan pada pemahaman regulasi, penguatan keterampilan teknis, kemampuan berkoordinasi, serta penguasaan administrasi dan teknologi informasi. Pembelajaran yang berkelanjutan dapat membantu aparatur menyesuaikan diri dengan perkembangan ketentuan dan kebutuhan organisasi.

Pendidikan dan pelatihan juga berperan dalam membangun kesamaan pemahaman mengenai standar kerja dan tanggung jawab kelembagaan. Dengan kompetensi yang terus dikembangkan, setiap personel diharapkan mampu melaksanakan pekerjaan secara lebih terukur, cermat, dan sesuai prosedur.

Selain kompetensi teknis, kemampuan berkomunikasi dan bekerja sama juga menjadi aspek penting dalam mendukung pelaksanaan tugas Bawaslu. Koordinasi yang baik antara unsur pimpinan, pelaksana teknis, dan sekretariat dapat membantu memastikan bahwa berbagai kebutuhan organisasi ditangani secara tepat dan terintegrasi.

Heru Sando berharap semangat Hari Parlemen Indonesia dapat menjadi pengingat bagi seluruh jajaran Bawaslu untuk terus belajar, meningkatkan kapasitas diri, dan memperkuat komitmen terhadap tugas kelembagaan. Peningkatan kualitas aparatur merupakan investasi jangka panjang untuk mendukung organisasi yang profesional dan mampu memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan.

Upaya tersebut juga perlu didukung oleh lingkungan kerja yang mendorong pembelajaran, keterbukaan terhadap evaluasi, serta penghargaan terhadap pelaksanaan tugas yang bertanggung jawab. Dengan lingkungan organisasi yang kondusif, aparatur dapat terus mengembangkan kemampuan sekaligus menjaga kualitas kinerja.

Selain penguatan kelembagaan, demokrasi yang berkualitas juga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat. Masyarakat tidak hanya menjadi pihak yang menggunakan hak pilih dalam pemilu, tetapi juga memiliki peran dalam memahami proses demokrasi, menyampaikan aspirasi, dan mendukung terciptanya kehidupan politik yang sehat.

Partisipasi masyarakat perlu dibangun melalui pendidikan politik, literasi hukum, keterbukaan informasi, serta penyebarluasan pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat diharapkan dapat mengambil keputusan politik secara bertanggung jawab dan menghormati pilihan orang lain.

Dalam konteks pemilu, masyarakat memiliki peran penting untuk membantu menciptakan proses yang jujur, adil, dan berintegritas. Salah satu bentuknya adalah menolak politik uang, tidak terlibat dalam penyebaran informasi yang menyesatkan, menghormati kebebasan pemilih, serta menyampaikan informasi mengenai dugaan pelanggaran melalui saluran resmi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pengawasan partisipatif merupakan salah satu bentuk keterlibatan masyarakat dalam mendukung upaya pengawasan pemilu. Melalui keterlibatan berbagai unsur masyarakat, pendidikan kepemiluan dapat menjangkau lebih banyak kelompok, sementara kesadaran untuk menjaga integritas demokrasi dapat tumbuh di lingkungan masing-masing.

Heru Sando mengajak masyarakat untuk memandang perbedaan pilihan politik sebagai bagian dari kehidupan demokrasi yang harus dihormati. Perbedaan tersebut perlu dikelola dengan kedewasaan, dialog, dan semangat persatuan agar tidak berkembang menjadi konflik yang merugikan kehidupan bermasyarakat.

Generasi muda, mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh adat, dan berbagai komunitas memiliki kesempatan untuk berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman demokrasi. Keterlibatan tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan pendidikan, diskusi, penyebarluasan informasi yang benar, dan dukungan terhadap upaya pencegahan pelanggaran pemilu.

Dengan kolaborasi antara penyelenggara pemilu dan masyarakat, upaya menjaga integritas demokrasi diharapkan dapat berlangsung secara lebih luas dan berkelanjutan.

Perkembangan tata kelola pemerintahan menuntut lembaga publik untuk terus beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan masyarakat, kemajuan teknologi, dan peningkatan standar pelayanan. Organisasi yang adaptif membutuhkan aparatur yang memiliki kemauan untuk belajar, kemampuan bekerja sama, serta kesadaran untuk melakukan perbaikan dalam pelaksanaan tugas.

Dalam konteks tersebut, pengelolaan sumber daya manusia harus berjalan seiring dengan penguatan tata kelola organisasi. Perencanaan kebutuhan aparatur, pembagian tugas yang jelas, peningkatan kompetensi, pengelolaan kinerja, dan evaluasi berkala menjadi bagian dari upaya mendukung efektivitas organisasi.

Akuntabilitas juga harus menjadi prinsip dalam setiap pelaksanaan pekerjaan. Setiap kegiatan perlu didukung dengan administrasi yang tertib, dokumentasi yang memadai, serta pelaporan sesuai ketentuan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan.

Heru Sando menekankan bahwa kemajuan organisasi tidak hanya ditentukan oleh tersedianya sumber daya dan fasilitas, tetapi juga oleh kualitas koordinasi, kedisiplinan, dan komitmen setiap personel dalam menjalankan tanggung jawabnya.

Oleh karena itu, seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah diharapkan terus menjaga semangat kerja, meningkatkan kompetensi, dan memperkuat sinergi antarfungsi. Dengan dukungan sumber daya manusia yang berkualitas serta tata kelola organisasi yang baik, pelaksanaan tugas pengawasan pemilu dapat didukung secara optimal.

Peringatan Hari Parlemen Indonesia menjadi momentum untuk memperbarui komitmen tersebut sekaligus mengingatkan bahwa setiap unsur lembaga publik memiliki peran dalam mendukung terwujudnya pemerintahan yang demokratis, transparan, dan bertanggung jawab.

Menutup pesannya, Koordinator Divisi SDMO dan Diklat Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah, Heru Sando, menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Parlemen Indonesia pada 16 Oktober 2026. Ia berharap peringatan ini dapat menjadi pengingat bagi seluruh elemen bangsa untuk terus menjaga nilai-nilai demokrasi, memperkuat integritas, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam menjalankan amanah publik.

“Selamat Hari Parlemen Indonesia, 16 Oktober 2026. Mari kita jadikan momentum ini untuk memperkuat komitmen dalam menjaga demokrasi, menjunjung tinggi integritas, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang profesional serta bertanggung jawab. Demokrasi yang berkualitas membutuhkan kelembagaan yang kuat, aparatur yang berintegritas, dan masyarakat yang aktif berpartisipasi. Dengan semangat kebersamaan, mari kita terus menjaga kedaulatan rakyat dan menegakkan supremasi hukum demi masa depan Indonesia yang lebih baik.”

Heru Sando juga berharap nilai-nilai yang terkandung dalam peringatan Hari Parlemen Indonesia dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, baik melalui peningkatan kompetensi, kedisiplinan, penguatan etika kerja, maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah berkomitmen untuk terus mendukung penguatan demokrasi melalui pelaksanaan tugas pengawasan pemilu sesuai kewenangan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan pencegahan pelanggaran, dan pengembangan partisipasi masyarakat.

Melalui semangat Hari Parlemen Indonesia Tahun 2026, diharapkan tumbuh kesadaran bersama bahwa demokrasi harus dijaga melalui kerja nyata, integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab seluruh elemen bangsa. Dengan sumber daya manusia yang berkualitas dan partisipasi masyarakat yang semakin kuat, upaya membangun demokrasi Indonesia yang berintegritas dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan.