ANGGOTA BAWASLU LAMPUNG SUHERI DORONG PENGELOLA JDIH LEBIH AKTIF DAN PROFESIONAL

Lampung Tengah — Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Lampung, Suheri, menekankan pentingnya memanfaatkan masa non-tahapan pemilu untuk terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia sekaligus menunjukkan kinerja dan eksistensi kelembagaan kepada masyarakat. Menurutnya, masa non-tahapan bukanlah waktu untuk mengurangi semangat dan aktivitas kelembagaan, melainkan momentum untuk memperkuat berbagai aspek pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu.

Pesan tersebut disampaikan Suheri dalam kegiatan “Peningkatan Kapasitas Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung” yang dilaksanakan pada Kamis, 29 Oktober 2026, mulai pukul 10.00 WIB hingga selesai melalui Zoom Meeting. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kompetensi pengelola JDIH serta mengoptimalkan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

Dalam arahannya, Suheri mengingatkan bahwa masa non-tahapan tetap menjadi bagian penting dari perjalanan kelembagaan Bawaslu. Walaupun tidak sedang menghadapi tahapan penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan, jajaran Bawaslu tetap memiliki tanggung jawab untuk menjaga produktivitas, memperkuat tata kelola organisasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memastikan seluruh fungsi kelembagaan berjalan secara optimal.

“Di masa non-tahapan bukan berarti semangat menjadi turun. Justru pada masa ini kinerja lembaga tetap dinilai, termasuk bagaimana Bawaslu menunjukkan keberadaan dan aktivitas kelembagaannya kepada masyarakat,” ujar Suheri.

Ia menjelaskan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengawas pemilu tidak hanya dibangun ketika tahapan pemilu berlangsung. Kepercayaan tersebut juga perlu dijaga melalui berbagai kegiatan penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas pelayanan informasi, keterbukaan publik, serta pengelolaan administrasi dan dokumentasi yang tertib dan profesional.

Oleh karena itu, seluruh jajaran Bawaslu, termasuk pengelola JDIH, diharapkan mampu memanfaatkan masa non-tahapan untuk memperbaiki sistem kerja, meningkatkan kompetensi, dan mengoptimalkan berbagai sarana pendukung kelembagaan. Upaya tersebut menjadi bagian dari tanggung jawab bersama dalam memastikan Bawaslu tetap hadir, aktif, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Secara khusus, Suheri meminta seluruh jajaran pengelola JDIH agar terus aktif melakukan pemutakhiran terhadap berbagai produk hukum yang dihasilkan oleh Bawaslu. Menurutnya, produk hukum merupakan bagian penting dari perjalanan kelembagaan yang harus didokumentasikan, ditata, dan dipublikasikan secara baik sehingga dapat diakses serta dimanfaatkan oleh masyarakat maupun pihak-pihak yang membutuhkan referensi hukum.

Ia menilai, keberadaan JDIH tidak cukup hanya dipahami sebagai tempat penyimpanan dokumen hukum secara digital. Lebih dari itu, JDIH harus menjadi sarana informasi yang mampu menampilkan berbagai produk hukum Bawaslu secara lengkap, sistematis, akurat, dan mudah ditemukan oleh publik.

“Jadikan JDIH sebagai etalase hukum dan etalase produk hukum Bawaslu. Jangan sampai banyak kegiatan dan produk hukum yang telah dihasilkan, tetapi tidak ditampilkan. JDIH harus aktif dan dikelola dengan baik,” tegasnya.

Menurut Suheri, optimalisasi JDIH perlu dilakukan secara berkelanjutan, mulai dari proses inventarisasi produk hukum, pengumpulan dokumen, pemeriksaan kelengkapan, verifikasi, pengklasifikasian, hingga pemutakhiran informasi. Setiap produk hukum yang dihasilkan perlu dipastikan memiliki informasi yang benar dan sesuai dengan ketentuan sebelum dipublikasikan melalui sistem JDIH.

Pengelolaan tersebut juga membutuhkan perhatian terhadap kualitas dokumen dan kelengkapan informasi pendukung. Dengan dokumentasi yang tertib, masyarakat dapat memperoleh akses terhadap produk hukum Bawaslu secara lebih mudah. Hal ini sekaligus mendukung keterbukaan informasi dan memperkuat pemahaman publik terhadap regulasi yang menjadi landasan pelaksanaan tugas pengawasan pemilu.

Suheri juga menyoroti pentingnya membangun kolaborasi lintas fungsi dalam pengelolaan JDIH. Menurutnya, pengelolaan dokumentasi hukum tidak dapat dilakukan secara terpisah karena membutuhkan dukungan dari berbagai unsur yang memiliki keterkaitan dengan substansi hukum, publikasi, serta pengelolaan data dan informasi.

Ia menegaskan bahwa pengelola JDIH perlu menjalin koordinasi dan kerja sama dengan fungsi kehumasan serta data dan informasi (Datin). Kehumasan memiliki peran penting dalam mendukung penyebarluasan informasi kepada masyarakat, sementara fungsi data dan informasi berkaitan dengan pengelolaan serta penyajian data yang dibutuhkan untuk mendukung keterbukaan informasi kelembagaan.

“Pengelolaan JDIH harus berkolaborasi dengan Humas dan Datin. Dalam publikasi ada peran Humas, sedangkan Datin berkaitan dengan data dan informasi. Jadi, pengelolaan JDIH tidak dapat berjalan sendiri dan perlu saling mendukung,” jelas Suheri.

Kolaborasi tersebut diharapkan dapat menciptakan pengelolaan JDIH yang lebih terintegrasi. Dengan adanya komunikasi dan koordinasi yang baik, proses penghimpunan produk hukum, pengelolaan data, penyusunan informasi, serta publikasi kepada masyarakat dapat berjalan lebih efektif dan saling melengkapi.

Dalam kegiatan peningkatan kapasitas tersebut, pembahasan juga difokuskan pada evaluasi produk hukum yang telah maupun belum diverifikasi, bimbingan teknis penyusunan abstrak putusan, serta berbagai tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan JDIH di lingkungan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

Evaluasi terhadap produk hukum menjadi salah satu bagian penting untuk memastikan dokumen yang tersedia dalam JDIH telah melalui proses pemeriksaan dan memenuhi standar kelengkapan informasi. Produk hukum yang belum diverifikasi perlu mendapatkan perhatian agar proses pengelolaan dan publikasinya dapat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, bimbingan teknis penyusunan abstrak putusan menjadi bagian dari upaya meningkatkan kemampuan pengelola dalam menyajikan informasi hukum secara ringkas, jelas, dan sistematis. Abstrak putusan memiliki fungsi penting untuk membantu pengguna memahami pokok perkara, pertimbangan, serta substansi putusan tanpa harus terlebih dahulu membaca keseluruhan dokumen. Dengan penyusunan abstrak yang baik, informasi hukum dapat disajikan secara lebih komunikatif dan mudah dipahami.

Dalam pelaksanaannya, pengelolaan JDIH masih menghadapi sejumlah tantangan yang perlu menjadi perhatian bersama. Beberapa di antaranya adalah konsistensi pemutakhiran dokumen, keseragaman standar metadata, ketepatan klasifikasi dokumen, serta keberlanjutan koordinasi antarpengelola JDIH. Berbagai tantangan tersebut membutuhkan komitmen, ketelitian, dan kerja sama agar kualitas pengelolaan dokumentasi hukum dapat terus ditingkatkan.

Standar metadata yang seragam, misalnya, diperlukan untuk memastikan setiap dokumen memiliki identitas dan informasi pendukung yang jelas. Sementara itu, ketepatan klasifikasi akan membantu pengguna menemukan dokumen berdasarkan jenis, tahun, maupun kategori produk hukum. Pemutakhiran secara berkala juga penting untuk menjaga agar informasi yang tersedia tetap relevan dan sesuai dengan perkembangan regulasi.

Melalui kegiatan ini, para pengelola JDIH di lingkungan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung diharapkan semakin memahami pentingnya pengelolaan dokumentasi hukum yang terstruktur dan berkelanjutan. Peningkatan kompetensi tidak hanya berkaitan dengan kemampuan teknis menggunakan sistem, tetapi juga mencakup pemahaman terhadap substansi dokumen, ketelitian dalam proses verifikasi, serta kemampuan membangun koordinasi dengan unit kerja terkait.

Penguatan JDIH juga memiliki keterkaitan erat dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu. Ketersediaan dokumentasi hukum yang lengkap dan mudah diakses dapat membantu jajaran Bawaslu memperoleh referensi dalam melaksanakan tugas pencegahan, pengawasan, penanganan pelanggaran, serta penyelesaian sengketa sesuai kewenangan masing-masing. Di sisi lain, masyarakat, akademisi, mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya dapat memanfaatkan JDIH sebagai sumber informasi untuk memahami regulasi dan produk hukum yang berkaitan dengan kepemiluan.

Dengan demikian, JDIH memiliki posisi strategis dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan informasi hukum. Pengelolaan yang baik akan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai produk hukum Bawaslu sekaligus memperkuat literasi hukum kepemiluan.

Kegiatan peningkatan kapasitas ini menjadi salah satu langkah untuk menyamakan pemahaman dan memperkuat koordinasi antara pengelola JDIH di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Kesamaan standar dan pola kerja diharapkan dapat mendorong terciptanya pengelolaan dokumentasi hukum yang lebih tertib, terintegrasi, dan berkualitas di seluruh jajaran Bawaslu Provinsi Lampung.

Melalui momentum masa non-tahapan, Bawaslu diharapkan terus memperkuat kinerja kelembagaan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pembenahan tata kelola administrasi, serta optimalisasi sarana informasi publik. JDIH menjadi salah satu bagian penting dari upaya tersebut karena berperan sebagai ruang penyediaan dan penyebarluasan informasi hukum yang dapat dimanfaatkan secara luas.

Pesan yang disampaikan Suheri menjadi pengingat bahwa keberadaan Bawaslu harus tetap terlihat melalui kerja nyata, produktivitas, dan pelayanan kelembagaan yang berkelanjutan. Masa non-tahapan harus dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk berbenah, memperkuat kapasitas, dan memastikan setiap produk serta aktivitas kelembagaan terdokumentasi dengan baik.

Dengan pengelolaan JDIH yang aktif, kolaboratif, dan berorientasi pada kualitas informasi, Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung diharapkan mampu menghadirkan layanan dokumentasi dan informasi hukum yang semakin baik. Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari komitmen Bawaslu dalam menjaga keterbukaan informasi, meningkatkan kepercayaan publik, serta memperkuat kelembagaan pengawasan pemilu.