AUDIENSI BERSAMA KPU, BAWASLU LAMPUNG TENGAH DORONG PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN PENDIDIKAN DEMOKRASI
|
Dalam rangka memperkuat koordinasi kelembagaan serta meningkatkan pengawasan partisipatif dalam pelaksanaan demokrasi, Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah menggelar audiensi bersama KPU Kabupaten Lampung Tengah pada Rabu, 20 Mei 2026. Kegiatan yang berlangsung di Aula KPU Kabupaten Lampung Tengah tersebut menjadi bagian dari upaya bersama dalam membangun sinergi antar penyelenggara pemilu sekaligus memperkuat pendidikan politik kepada masyarakat, khususnya generasi muda dan pemilih pemula.
Audiensi berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan semangat kolaborasi. Jajaran pimpinan dan anggota dari kedua lembaga hadir untuk berdiskusi mengenai berbagai program strategis yang berkaitan dengan pengawasan partisipatif, pendidikan pemilih, serta penguatan demokrasi di Kabupaten Lampung Tengah. Pertemuan ini juga menjadi momentum penting untuk menyatukan visi dalam menghadapi tantangan demokrasi di era digital yang terus berkembang.
Ketua KPU Kabupaten Lampung Tengah, Gunarto, dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa KPU Kabupaten Lampung Tengah berencana melaksanakan program pendidikan pemilih pemula di sekolah-sekolah, termasuk Madrasah Aliyah yang tersebar di wilayah Kabupaten Lampung Tengah. Program tersebut dinilai penting sebagai langkah awal membangun kesadaran politik generasi muda agar memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara dalam proses demokrasi.
Menurut Gunarto, pendidikan pemilih pemula perlu menjadi bahan diskusi dan kajian bersama agar implementasinya dapat berjalan efektif serta memperoleh dukungan dari berbagai pihak. Ia menegaskan bahwa sinergi dengan pemerintah daerah, instansi pendidikan, serta lembaga terkait lainnya sangat diperlukan agar program tersebut mampu menjangkau lebih banyak pelajar di berbagai sekolah.
“Kami berharap program pendidikan pemilih pemula ini dapat menjadi gerakan bersama dalam meningkatkan kualitas demokrasi. Dukungan dari berbagai pihak tentu menjadi faktor penting agar kegiatan ini dapat berjalan maksimal,” ujarnya dalam forum audiensi tersebut.
Lebih lanjut, Gunarto juga menyoroti kondisi efisiensi anggaran yang saat ini dihadapi oleh lembaga penyelenggara pemilu. Meski demikian, pihaknya tetap berkomitmen agar kegiatan pendidikan politik dan pendidikan pemilih dapat terlaksana secara optimal dengan biaya seminimal mungkin. Menurutnya, keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi hambatan dalam memberikan edukasi demokrasi kepada masyarakat, khususnya kalangan pelajar yang akan menjadi pemilih masa depan.
Ia menambahkan bahwa kolaborasi antar lembaga menjadi solusi penting untuk memastikan program-program pendidikan politik tetap berjalan secara berkelanjutan. Dengan adanya sinergi yang kuat, kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih diharapkan mampu memberikan manfaat yang luas kepada masyarakat serta meningkatkan partisipasi politik yang berkualitas.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah, Yuli Efendi, menyampaikan bahwa Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah juga memiliki program pendidikan politik bertajuk “Bawaslu Goes To School” yang telah dilaksanakan di sejumlah sekolah di Kabupaten Lampung Tengah. Program tersebut bertujuan memberikan pemahaman kepada pelajar mengenai pentingnya pengawasan partisipatif, demokrasi, serta peran generasi muda dalam menjaga kualitas pemilu.
Menurut Yuli Efendi, di tengah perkembangan teknologi informasi dan derasnya arus digitalisasi saat ini, pendidikan politik secara langsung atau tatap muka tetap memiliki peranan yang sangat penting. Interaksi langsung dengan pelajar dinilai lebih efektif dalam membangun pemahaman yang mendalam terkait demokrasi, etika politik, serta bahaya pelanggaran pemilu seperti politik uang dan penyebaran informasi hoaks.
“Di era digital seperti sekarang, pendidikan politik secara tatap muka masih sangat penting dilakukan. Dengan bertemu langsung, para pelajar dapat lebih memahami nilai-nilai demokrasi, pentingnya partisipasi politik, serta bagaimana menjadi pemilih yang cerdas dan bertanggung jawab,” ungkapnya.
Yuli Efendi juga menegaskan bahwa pengawasan partisipatif tidak hanya menjadi tanggung jawab Bawaslu semata, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk generasi muda. Oleh sebab itu, program pendidikan politik di sekolah dinilai sebagai langkah strategis untuk membentuk kesadaran demokrasi sejak dini.
Dalam audiensi tersebut, kedua lembaga sepakat bahwa peningkatan kualitas demokrasi harus dimulai melalui edukasi yang berkelanjutan kepada masyarakat. Pelajar sebagai pemilih pemula dianggap memiliki peran penting dalam menentukan arah demokrasi di masa mendatang. Karena itu, pendidikan politik yang sehat, objektif, dan berintegritas menjadi kebutuhan yang harus terus diperkuat.
Selain membahas program pendidikan pemilih, audiensi juga menjadi sarana mempererat hubungan kelembagaan antara Bawaslu dan KPU Kabupaten Lampung Tengah. Kedua lembaga menegaskan komitmen untuk terus menjaga komunikasi, koordinasi, dan kerja sama dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu maupun kegiatan pendidikan demokrasi di daerah.
Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun sinergi yang semakin kuat antara penyelenggara pemilu dalam menciptakan demokrasi yang berkualitas, transparan, dan partisipatif. Audiensi tersebut sekaligus menjadi bukti bahwa kolaborasi antar lembaga merupakan kunci penting dalam menghadirkan pemilu yang berintegritas serta meningkatkan kesadaran politik masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah.
Foto: Humas Bawaslu Lampung Tengah
Penulis dan Editor: 1T