BAWASLU LAMPUNG TENGAH AJAK PERKUAT LITERASI DIGITAL DI MOMENTUM HARI KEBEBASAN PERS SEDUNIA

Peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia atau World Press Freedom Day kembali menjadi momentum penting bagi komunitas global untuk menegaskan komitmen terhadap kebebasan berekspresi, transparansi informasi, serta perlindungan terhadap kerja-kerja jurnalistik di seluruh dunia. Tahun 2026 ini, peringatan tersebut mengusung tema besar “Shaping a Future at Peace” atau “Membentuk Masa Depan yang Damai”, yang menekankan pentingnya keseimbangan antara kemajuan teknologi dan prinsip dasar kebebasan pers serta keamanan informasi.

Koordinator Divisi Pencegahan, Humas, dan Parmas Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah, Harmono, menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Kebebasan Pers Sedunia 2026. Ia menegaskan bahwa pers memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas demokrasi, terutama dalam mendukung keterbukaan informasi publik dan pengawasan partisipatif di setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.

Harmono menilai bahwa media massa dan jurnalis merupakan mitra penting dalam memastikan ruang informasi publik tetap sehat, berimbang, dan bebas dari manipulasi. Menurutnya, tanpa kehadiran pers yang independen dan profesional, masyarakat akan kesulitan memperoleh informasi yang akurat sebagai dasar dalam berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan demokrasi.

Tema global yang diangkat oleh UNESCO tahun ini lahir dari refleksi mendalam terhadap kondisi kebebasan pers dunia yang mengalami tekanan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Tema “Shaping a Future at Peace” dipilih sebagai respons terhadap meningkatnya tantangan terhadap kebebasan berekspresi, termasuk tekanan politik, ekonomi, serta perkembangan teknologi digital yang semakin kompleks.

UNESCO menekankan bahwa dunia saat ini berada pada titik krusial, di mana kemajuan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI), big data, dan platform digital memberikan dampak ganda. Di satu sisi, teknologi membuka peluang besar untuk memperluas akses informasi, memperkuat partisipasi publik, dan meningkatkan efisiensi komunikasi. Namun di sisi lain, teknologi juga menghadirkan risiko serius berupa penyebaran disinformasi, manipulasi konten, hingga fenomena deepfake yang semakin sulit dibedakan dari kenyataan.

Harmono menyoroti bahwa perkembangan tersebut harus diantisipasi dengan penguatan literasi digital di masyarakat. Menurutnya, kemampuan masyarakat dalam memilah dan memverifikasi informasi menjadi kunci utama untuk menjaga ruang publik tetap sehat di tengah derasnya arus informasi digital.

Ia juga menegaskan bahwa kebebasan pers tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab moral dan etika jurnalistik. Dalam konteks demokrasi, kebebasan berekspresi harus diimbangi dengan komitmen untuk menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan tidak memicu konflik sosial. Hal ini menjadi semakin penting terutama dalam situasi politik yang dinamis, seperti masa-masa pemilu, di mana informasi sering kali menjadi sangat sensitif dan berpotensi mempengaruhi opini publik secara luas.

Lebih lanjut, UNESCO menegaskan bahwa kebebasan pers merupakan fondasi utama bagi terciptanya perdamaian yang berkelanjutan. Tanpa pers yang bebas, independen, dan aman, masyarakat akan kesulitan membedakan antara fakta dan opini yang menyesatkan, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan publik dan konflik sosial.

Dalam konteks tersebut, tema “Shaping a Future at Peace” menjadi seruan global untuk memperkuat ekosistem informasi yang sehat dan bertanggung jawab. Dunia diingatkan bahwa perdamaian tidak dapat terwujud di ruang publik yang dipenuhi kebingungan informasi, propaganda, dan manipulasi digital.

Harmono juga mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk insan pers, lembaga pemerintah, dan masyarakat sipil, untuk memperkuat kolaborasi dalam menjaga kualitas informasi publik. Ia menilai bahwa sinergi antara berbagai pihak sangat diperlukan untuk menghadapi tantangan era digital yang semakin kompleks dan dinamis.

Menurutnya, Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu memiliki kepentingan yang kuat dalam memastikan bahwa informasi yang beredar di masyarakat, khususnya terkait proses demokrasi, tetap berada dalam koridor kebenaran dan tidak menyesatkan. Oleh karena itu, kerja sama dengan media menjadi bagian penting dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilu.

Menutup pernyataannya, Harmono menegaskan bahwa masa depan yang damai hanya dapat dibangun jika kebebasan pers dijaga dengan baik dan disertai tanggung jawab bersama dalam menjaga kebenaran informasi. Ia berharap momentum Hari Kebebasan Pers Sedunia 2026 dapat menjadi pengingat penting bagi semua pihak bahwa pers yang bebas dan sehat adalah salah satu fondasi utama dalam membangun demokrasi yang kuat dan berkelanjutan