ENAM ANGGOTA TPD DKPP PROVINSI LAMPUNG RESMI DILANTIK, BAWASLU LAMPUNG TENGAH SAMPAIKAN UCAPAN SELAMAT

Lampung Tengah — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lampung Tengah menyampaikan ucapan selamat dan sukses atas pelantikan serta pengambilan sumpah enam anggota Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) unsur Bawaslu, KPU, dan masyarakat Provinsi Lampung untuk masa tugas tahun 2026–2027.

Adapun enam anggota yang dilantik sebagai Tim Pemeriksa Daerah (TPD) DKPP Provinsi Lampung tersebut terdiri atas Imam Bukhori, S.H., Gistiawan, S.H., M.H., Erwan Bustami, S.H., M.H., Febri Indra Kurniawan, S.H., Dr. Heru Juabdin Sada, M.Pd.I., dan Dr. Usep Syaipudin, S.E., M.S.Ak. Pelantikan dan pengambilan sumpah ini menjadi momentum penting dalam memperkuat komitmen bersama untuk menjaga integritas, profesionalitas, serta kehormatan penyelenggara Pemilu di Provinsi Lampung.

Keberadaan Tim Pemeriksa Daerah merupakan bagian penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), khususnya dalam menjaga dan menegakkan kode etik penyelenggara Pemilu. Melalui peran tersebut, TPD diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam memastikan setiap penyelenggara Pemilu senantiasa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan prinsip etika, profesionalitas, independensi, dan integritas.

Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam menangani pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, DKPP mempunyai peran strategis dalam menjaga kehormatan dan keluhuran martabat penyelenggara demokrasi. Penegakan kode etik menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan bahwa penyelenggaraan Pemilu tidak hanya berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga dilaksanakan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika.

Dalam sistem demokrasi, integritas penyelenggara Pemilu merupakan salah satu fondasi utama yang menentukan kualitas proses demokrasi. Penyelenggara Pemilu dituntut tidak hanya memiliki kemampuan teknis dan pemahaman regulasi, tetapi juga harus mampu menjaga sikap, perilaku, serta komitmen moral dalam menjalankan setiap kewenangan yang diberikan.

Oleh karena itu, keberadaan TPD DKPP di tingkat daerah memiliki arti penting dalam memperkuat sistem penegakan kode etik penyelenggara Pemilu. Melalui pelaksanaan tugas pemeriksaan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku, diharapkan proses penegakan kode etik dapat berjalan secara objektif, profesional, transparan, dan berkeadilan.

Ketua Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah, Yuli Efendi, S.H., menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi atas pelantikan enam anggota Tim Pemeriksa Daerah DKPP Provinsi Lampung periode 2026–2027. Ia menilai bahwa amanah yang diberikan kepada para anggota TPD merupakan tanggung jawab besar yang membutuhkan komitmen, integritas, serta profesionalitas dalam menjalankan tugas.

“Kami keluarga besar Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah mengucapkan selamat dan sukses kepada enam anggota Tim Pemeriksa Daerah DKPP Provinsi Lampung yang telah dilantik. Semoga amanah yang diberikan dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab, menjunjung tinggi integritas, profesionalitas, dan independensi. Ini merupakan kepercayaan sekaligus tanggung jawab besar dalam menjaga kehormatan serta marwah penyelenggara Pemilu,” ujar Yuli Efendi.

Menurut Yuli, keberadaan TPD DKPP memiliki arti penting dalam memperkuat sistem penegakan kode etik penyelenggara Pemilu. Setiap penyelenggara harus menyadari bahwa tugas yang diemban bukan sekadar menjalankan kewenangan kelembagaan, tetapi juga merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan secara moral dan profesional.

“Integritas merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemilu. Oleh karena itu, setiap penyelenggara harus mampu menjaga sikap dan perilakunya, bekerja secara profesional, menghindari konflik kepentingan, serta senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan kode etik yang berlaku. Demokrasi yang bermartabat harus didukung oleh penyelenggara yang memiliki integritas dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan,” tambahnya.

Menurutnya, penegakan kode etik bukan sekadar upaya memberikan sanksi terhadap pelanggaran, melainkan juga bagian dari upaya menjaga kehormatan lembaga penyelenggara Pemilu serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi.

Pelantikan enam anggota TPD DKPP unsur Bawaslu, KPU, dan masyarakat Provinsi Lampung juga mencerminkan pentingnya keterlibatan berbagai unsur dalam menjaga kualitas dan kehormatan penyelenggara Pemilu. Sinergi lintas unsur tersebut diharapkan dapat memperkuat perspektif, objektivitas, dan profesionalitas dalam mendukung pelaksanaan tugas penegakan kode etik di daerah.

Lebih jauh, penguatan integritas kelembagaan harus menjadi perhatian seluruh jajaran penyelenggara Pemilu, baik unsur pengawas maupun unsur pelaksana teknis penyelenggaraan Pemilu. Setiap lembaga memiliki tugas dan kewenangan masing-masing, tetapi seluruhnya mempunyai tanggung jawab yang sama dalam menjaga kualitas demokrasi dan memastikan hak-hak politik masyarakat terlindungi.

Bagi Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah, momentum pelantikan tersebut menjadi pengingat sekaligus motivasi untuk terus memperkuat komitmen dalam menjaga integritas kelembagaan. Seluruh jajaran pengawas Pemilu diharapkan senantiasa bekerja secara profesional, berpedoman pada peraturan perundang-undangan, serta menjadikan kode etik dan nilai-nilai integritas sebagai landasan dalam menjalankan tugas pengawasan.

Pengawasan Pemilu yang berkualitas tidak hanya diukur dari kemampuan menemukan dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran, tetapi juga dari konsistensi jajaran pengawas dalam menjaga kehormatan lembaga, memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta melaksanakan tugas secara bertanggung jawab.

Kepercayaan publik merupakan modal penting bagi keberlangsungan demokrasi. Karena itu, seluruh penyelenggara Pemilu harus mampu membangun kepercayaan tersebut melalui kinerja yang transparan, akuntabel, independen, dan berintegritas. Ketika penyelenggara mampu menjaga etika dan profesionalitas, maka kepercayaan masyarakat terhadap lembaga dan proses demokrasi juga akan semakin kuat.

Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah berharap kehadiran enam anggota Tim Pemeriksa Daerah DKPP Provinsi Lampung periode 2026–2027 dapat memberikan kontribusi positif bagi penguatan penegakan kode etik penyelenggara Pemilu. Pelaksanaan tugas yang berlandaskan prinsip keadilan dan integritas diharapkan mampu menjaga marwah kelembagaan serta mendorong terciptanya ekosistem demokrasi yang semakin berkualitas.

Yuli Efendi juga berharap momentum pelantikan ini dapat menjadi motivasi bagi seluruh jajaran penyelenggara Pemilu untuk terus meningkatkan kapasitas, menjaga profesionalitas, dan memperkuat komitmen dalam menjalankan tugas kelembagaan.

“Pada prinsipnya, menjaga demokrasi bukan hanya tentang bagaimana tahapan Pemilu dilaksanakan, tetapi juga bagaimana seluruh penyelenggaranya mampu menjaga kepercayaan publik. Integritas, etika, dan profesionalitas harus berjalan beriringan. Dengan demikian, kita dapat mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang tidak hanya demokratis secara prosedural, tetapi juga bermartabat secara substansial,” tutup Yuli.

Pada akhirnya, demokrasi yang bermartabat tidak hanya membutuhkan penyelenggara yang kompeten dalam menjalankan tugas secara teknis, tetapi juga membutuhkan pribadi-pribadi yang memiliki integritas moral, menjunjung tinggi etika, dan bertanggung jawab terhadap amanah yang diberikan.

Melalui momentum ini, Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah mengajak seluruh jajaran penyelenggara Pemilu dan elemen masyarakat untuk terus memperkuat komitmen dalam menjaga integritas demokrasi. Penegakan kode etik, penguatan profesionalitas, serta penghormatan terhadap prinsip keadilan harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Pemilu di Indonesia.