KENALI PRESIDENTIAL THRESHOLD, BAWASLU LAMPUNG TENGAH PERKUAT LITERASI POLITIK MASYARAKAT

Lampung Tengah — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lampung Tengah terus berupaya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kepemiluan melalui penyampaian informasi dan edukasi yang mudah dipahami, menarik, serta dekat dengan kehidupan demokrasi. Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui program edukasi JELITA (Jelajah Istilah Pengawasan dan Tahapan) yang mengajak masyarakat untuk mengenal berbagai istilah penting dalam dunia kepemiluan.

Pada edisi kali ini, JELITA mengangkat pembahasan mengenai istilah Presidential Threshold atau yang dikenal sebagai ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Istilah ini menjadi salah satu materi penting untuk dipahami masyarakat karena berkaitan dengan sistem pencalonan kepemimpinan nasional, peran partai politik, serta dinamika demokrasi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Secara umum, Presidential Threshold merupakan istilah yang digunakan untuk menjelaskan ambang batas persyaratan bagi partai politik atau gabungan partai politik dalam mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Dalam ketentuan sebelumnya, persyaratan tersebut dikaitkan dengan perolehan kursi DPR atau suara sah nasional pada Pemilu anggota DPR. Dengan kata lain, istilah ini berkaitan dengan ketentuan mengenai persyaratan dukungan politik yang harus dipenuhi untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Pembahasan mengenai Presidential Threshold tidak dapat dilepaskan dari perjalanan sistem demokrasi dan perkembangan regulasi Pemilu di Indonesia. Dalam praktiknya, ketentuan ambang batas pencalonan Presiden pernah menjadi bagian dari mekanisme pencalonan yang diatur dalam undang-undang Pemilu. Ketentuan tersebut memunculkan berbagai diskusi mengenai penguatan sistem presidensial, penyederhanaan kepartaian, kesempatan partai politik dalam mengusulkan calon pemimpin nasional, hingga prinsip kesetaraan hak politik.

Namun demikian, perkembangan hukum dan ketatanegaraan Indonesia membawa perubahan penting terhadap ketentuan tersebut. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang dibacakan pada 2 Januari 2025 menyatakan bahwa Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, ketentuan ambang batas pencalonan Presiden atau Presidential Threshold sebagaimana sebelumnya diterapkan tidak lagi berlaku. 

Mahkamah Konstitusi RI+1

Putusan tersebut menjadi salah satu perkembangan penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Mahkamah Konstitusi menilai bahwa pemberlakuan ambang batas pencalonan dapat membatasi hak konstitusional masyarakat dalam memperoleh alternatif pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Selain itu, putusan tersebut memberikan kesempatan yang setara kepada seluruh partai politik peserta Pemilu untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan ketentuan konstitusi. 

Mahkamah Konstitusi RI+1

Perubahan ini menunjukkan bahwa regulasi kepemiluan bersifat dinamis dan dapat mengalami perkembangan seiring dengan kebutuhan demokrasi serta hasil pengujian konstitusional. Oleh karena itu, masyarakat perlu mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan agar tidak keliru dalam memahami suatu istilah maupun ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu.

Melalui program JELITA, Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah ingin menghadirkan ruang pembelajaran kepemiluan yang informatif dan edukatif. Penggunaan bahasa yang sederhana, ilustrasi menarik, serta penyajian materi secara ringkas diharapkan dapat membantu masyarakat dari berbagai kalangan untuk memahami istilah-istilah yang selama ini mungkin terdengar asing, tetapi memiliki pengaruh besar terhadap perjalanan demokrasi di Indonesia.

Program ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat literasi politik masyarakat. Pemahaman mengenai istilah kepemiluan tidak hanya penting bagi penyelenggara Pemilu maupun peserta Pemilu, tetapi juga bagi masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam sistem demokrasi. Dengan pengetahuan yang memadai, masyarakat dapat lebih kritis dalam menerima informasi, memahami perubahan regulasi, serta berpartisipasi secara aktif dalam mengawal proses demokrasi.

Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah menegaskan bahwa pendidikan kepemiluan merupakan salah satu fondasi penting dalam membangun pengawasan partisipatif. Masyarakat yang memahami proses, tahapan, regulasi, dan istilah Pemilu akan memiliki bekal yang lebih baik untuk mengenali potensi pelanggaran serta turut menjaga agar penyelenggaraan Pemilu berjalan sesuai dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber Jurdil).

Melalui kehadiran JELITA, Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah mengajak seluruh Sahabat Bawaslu untuk terus memperluas wawasan, meningkatkan kepedulian, dan tidak berhenti belajar mengenai berbagai aspek kepemiluan. Sebab, demokrasi yang berkualitas tidak hanya membutuhkan penyelenggara yang berintegritas, tetapi juga masyarakat yang cerdas, kritis, dan memiliki kesadaran untuk ikut mengawasi jalannya proses demokrasi.

Ke depan, edukasi melalui JELITA diharapkan dapat terus menghadirkan berbagai pembahasan menarik mengenai istilah pengawasan, tahapan Pemilu, regulasi kepemiluan, serta berbagai informasi penting lainnya. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi pemilih, tetapi juga menjadi bagian dari kekuatan pengawasan yang turut menjaga integritas demokrasi.

Kenali istilahnya, pahami aturannya, awasi prosesnya, dan jaga demokrasinya.