KICK OFF P2P 2026, BAWASLU CETAK KADER PENGAWAS DEMOKRASI BERKUALITAS

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lampung Tengah, Imam Nurohim, mengikuti kegiatan Kick Off Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Tahun 2026 yang diselenggarakan di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, pada Selasa, 12 Mei 2026 pukul 10.00 WIB. Kegiatan tersebut menjadi langkah awal dalam memperkuat pendidikan pengawasan partisipatif sebagai upaya meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam mengawal proses demokrasi yang jujur, adil, dan berintegritas menjelang pelaksanaan Pemilu dan Pilkada mendatang.

Kegiatan Kick Off Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) 2026 diselenggarakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. Program tersebut merupakan bagian dari strategi Bawaslu RI dalam memperkuat budaya demokrasi partisipatif dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengawasan setiap tahapan pemilu.

Melalui program Pendidikan Pengawas Partisipatif, masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi pemilih dalam pesta demokrasi, tetapi juga mampu berperan sebagai pengawas yang memiliki kesadaran kritis terhadap berbagai potensi pelanggaran pemilu. Program ini menjadi salah satu bentuk pendidikan politik yang bertujuan membangun masyarakat yang sadar hukum, peduli demokrasi, serta berani menjaga integritas pemilu di lingkungan masing-masing.

Keikutsertaan Bawaslu Lampung Tengah dalam kegiatan nasional tersebut menunjukkan komitmen Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah dalam mendukung penguatan pengawasan pemilu berbasis partisipasi masyarakat. Sebagai Kordiv Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi, Imam Nurohim menilai bahwa keterlibatan masyarakat memiliki peran penting dalam membantu mencegah sekaligus mendeteksi berbagai potensi pelanggaran pemilu sejak dini.

Menurutnya, pengawasan partisipatif menjadi salah satu elemen penting dalam menciptakan proses demokrasi yang transparan dan akuntabel. Dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengawasan pemilu, maka kualitas demokrasi diharapkan dapat terus terjaga dengan baik.

“Pengawasan pemilu tidak bisa dilakukan sendiri oleh penyelenggara. Dibutuhkan partisipasi aktif masyarakat untuk bersama-sama mengawal seluruh tahapan pemilu agar berjalan sesuai aturan dan terhindar dari berbagai bentuk pelanggaran,” ujar Imam Nurohim usai mengikuti kegiatan tersebut.

Ia juga menyampaikan bahwa tantangan pengawasan pemilu saat ini semakin kompleks, terutama dengan berkembangnya teknologi informasi dan media sosial. Penyebaran hoaks, disinformasi, politik uang, kampanye hitam, serta berbagai bentuk pelanggaran lainnya menjadi tantangan serius yang membutuhkan keterlibatan semua pihak untuk mengawasinya.

Oleh karena itu, melalui Pendidikan Pengawas Partisipatif, masyarakat diharapkan mampu meningkatkan literasi demokrasi sekaligus memahami mekanisme pengawasan pemilu secara benar. Dengan pemahaman tersebut, masyarakat dapat lebih kritis dalam menyikapi berbagai informasi politik serta memiliki keberanian untuk melaporkan dugaan pelanggaran yang ditemukan.

Program P2P 2026 juga menjadi wadah penguatan kapasitas bagi kader-kader pengawas partisipatif agar memiliki pemahaman yang baik terkait regulasi kepemiluan, etika demokrasi, serta teknik pengawasan di lapangan. Kader pengawas partisipatif nantinya diharapkan mampu menjadi agen edukasi demokrasi di tengah masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, para peserta mendapatkan berbagai materi terkait pengawasan pemilu partisipatif, strategi pencegahan pelanggaran, pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan pemilu, hingga pentingnya menjaga netralitas dan integritas dalam proses demokrasi. Materi-materi tersebut diharapkan mampu memperkuat kapasitas peserta dalam menjalankan peran pengawasan di daerah masing-masing.

Imam Nurohim menegaskan bahwa Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah akan terus mendorong penguatan pendidikan pengawasan partisipatif hingga ke tingkat masyarakat bawah. Menurutnya, semakin luas keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu, maka semakin besar pula peluang terciptanya pemilu yang bersih dan berintegritas.

“Kami berharap masyarakat semakin sadar bahwa menjaga demokrasi adalah tanggung jawab bersama. Dengan pengawasan partisipatif yang kuat, maka proses pemilu dapat berjalan lebih jujur, adil, dan dipercaya oleh publik,” katanya.

Kegiatan Kick Off P2P 2026 tersebut sekaligus menjadi sarana konsolidasi nasional bagi jajaran Bawaslu dalam memperkuat sinergi pengawasan pemilu berbasis masyarakat. Program ini diharapkan mampu melahirkan kader-kader pengawas partisipatif yang memiliki integritas, kepedulian tinggi terhadap demokrasi, serta mampu menjadi pelopor pengawasan pemilu di lingkungannya masing-masing.

Melalui kegiatan tersebut, Bawaslu RI menegaskan komitmennya untuk terus membangun budaya pengawasan partisipatif yang berkelanjutan di Indonesia. Dengan dukungan masyarakat yang aktif dan sadar demokrasi, kualitas pelaksanaan Pemilu dan Pilkada diharapkan dapat semakin baik serta mampu menghasilkan pemimpin yang dipilih melalui proses demokrasi yang bersih, transparan, dan berintegritas.

Keikutsertaan Imam Nurohim dalam Kick Off Pendidikan Pengawas Partisipatif 2026 menjadi bentuk nyata komitmen Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah dalam mendukung penguatan demokrasi melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Dengan kolaborasi yang kuat antara penyelenggara pemilu dan masyarakat, diharapkan demokrasi di Indonesia dapat terus berkembang secara sehat dan berkualitas.