KICK OFF P2P 2026 JADI MOMENTUM BAWASLU TINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT AWASI PEMILU

Koordinator Divisi Pencegahan, Hubungan Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat (Kordiv Pencegahan, Humas dan Parmas) Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lampung Tengah, Harmono, mengikuti kegiatan Kick Off Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Tahun 2026 yang diselenggarakan di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, pada Selasa, 12 Mei 2026 pukul 10.00 WIB. Kegiatan tersebut menjadi momentum awal dalam memperkuat program pendidikan pengawasan partisipatif guna meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam mengawasi jalannya proses demokrasi, khususnya menghadapi tahapan Pemilu dan Pilkada mendatang.

Program Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) merupakan salah satu program strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam membangun budaya demokrasi yang sehat melalui penguatan peran masyarakat sebagai bagian dari pengawas pemilu. Melalui program ini, masyarakat didorong untuk tidak hanya menjadi pemilih, tetapi juga menjadi bagian aktif dalam mengawal setiap tahapan pemilu agar berjalan secara jujur, adil, transparan, dan berintegritas.

Kegiatan Kick Off P2P 2026 tersebut diikuti oleh jajaran Bawaslu dari berbagai daerah di Indonesia, baik secara langsung maupun daring. Kehadiran Harmono sebagai perwakilan Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah menunjukkan komitmen kuat lembaga pengawas pemilu di daerah dalam mendukung penguatan pengawasan berbasis partisipasi masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, Bupati Kabupaten Tangerang, Mochamad Maesyal Rasyid, turut hadir dan memberikan apresiasi atas langkah Bawaslu dalam menghadirkan program pendidikan pengawasan partisipatif. Menurutnya, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu menjadi salah satu elemen penting dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia.

Ia menilai bahwa pengawasan partisipatif dapat menjadi sarana edukasi politik yang efektif bagi masyarakat untuk memahami hak dan kewajiban mereka dalam proses demokrasi. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengawasan pemilu, maka potensi terjadinya pelanggaran dapat ditekan sedini mungkin.

Sementara itu, Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty, dalam arahannya menekankan pentingnya karakter yang harus dimiliki oleh para kader pengawas partisipatif dalam menjalankan tugas pengawasan Pemilu dan Pilkada. Menurutnya, seorang kader pengawas partisipatif harus memiliki integritas, keberanian, independensi, serta kepedulian tinggi terhadap proses demokrasi.

Lolly Suhenty menjelaskan bahwa tantangan pengawasan pemilu saat ini semakin kompleks, terutama di tengah perkembangan teknologi informasi dan media sosial yang begitu cepat. Penyebaran hoaks, ujaran kebencian, politik uang, hingga kampanye hitam menjadi tantangan serius yang harus dihadapi bersama. Oleh karena itu, kader pengawas partisipatif diharapkan mampu menjadi agen edukasi demokrasi di tengah masyarakat sekaligus turut aktif mencegah berbagai bentuk pelanggaran pemilu.

“Kader pengawas partisipatif harus menjadi contoh dalam menjaga nilai-nilai demokrasi. Mereka tidak hanya mengawasi, tetapi juga mengedukasi masyarakat agar semakin sadar akan pentingnya pemilu yang bersih dan berintegritas,” ujar Lolly Suhenty dalam kegiatan tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Harmono menyampaikan bahwa program Pendidikan Pengawas Partisipatif memiliki peran strategis dalam memperkuat pengawasan pemilu berbasis masyarakat. Menurutnya, keterlibatan masyarakat menjadi kunci penting dalam menciptakan demokrasi yang berkualitas dan terpercaya.

Ia menegaskan bahwa Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah akan terus berupaya memperluas pendidikan pengawasan partisipatif hingga ke berbagai lapisan masyarakat, termasuk kalangan pelajar, mahasiswa, organisasi kepemudaan, komunitas masyarakat, hingga tokoh adat dan tokoh agama. Langkah tersebut dinilai penting untuk membangun kesadaran kolektif masyarakat dalam menjaga demokrasi.

“Pengawasan pemilu bukan hanya tugas penyelenggara, tetapi menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Melalui Pendidikan Pengawas Partisipatif, kami berharap masyarakat semakin memahami pentingnya ikut terlibat dalam mengawal jalannya demokrasi,” ujar Harmono.

Ia juga menambahkan bahwa pendidikan pengawasan partisipatif menjadi salah satu langkah pencegahan yang efektif dalam meminimalisasi potensi pelanggaran pemilu. Dengan meningkatnya literasi demokrasi masyarakat, maka masyarakat akan lebih kritis terhadap berbagai praktik yang dapat mencederai proses demokrasi.

Kegiatan Kick Off P2P 2026 tersebut sekaligus menjadi ajang konsolidasi nasional bagi jajaran Bawaslu dalam memperkuat strategi pengawasan partisipatif di seluruh Indonesia. Program ini diharapkan mampu melahirkan kader-kader pengawas partisipatif yang memiliki komitmen kuat dalam menjaga integritas pemilu dan pilkada.

Melalui kegiatan tersebut, Bawaslu berharap tercipta sinergi yang lebih kuat antara penyelenggara pemilu dan masyarakat dalam mengawal setiap tahapan demokrasi. Dengan partisipasi aktif masyarakat, proses pemilu diharapkan dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, damai, serta dipercaya publik.

Keikutsertaan Harmono dalam kegiatan nasional ini menjadi bentuk nyata komitmen Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah dalam mendukung penguatan demokrasi melalui pendidikan pengawasan partisipatif. Bawaslu Lampung Tengah pun optimistis bahwa melalui kolaborasi bersama masyarakat, kualitas demokrasi di daerah dapat terus meningkat dan terjaga dengan baik.