KICK OFF P2P 2026 JADI MOMENTUM PENGUATAN KAPASITAS PENGAWAS PEMILU BERBASIS MASYARAKAT

Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Diklat (SDMO) Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lampung Tengah, Heru Sando, mengikuti kegiatan Kick Off Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Tahun 2026 yang diselenggarakan di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, pada Selasa, 12 Mei 2026 pukul 10.00 WIB. Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam memperkuat program pendidikan pengawasan partisipatif yang bertujuan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam mengawal jalannya proses demokrasi, khususnya pada tahapan Pemilu dan Pilkada yang akan datang.

Program Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) 2026 merupakan inisiatif strategis yang digagas oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk memperluas jangkauan pengawasan pemilu melalui pelibatan aktif masyarakat. Melalui program ini, masyarakat tidak hanya berperan sebagai pemilih, tetapi juga didorong menjadi bagian dari pengawas partisipatif yang memiliki kesadaran kritis dalam mengawal setiap tahapan demokrasi agar berjalan jujur, adil, transparan, dan berintegritas.

Kegiatan Kick Off P2P 2026 tersebut diikuti oleh jajaran Bawaslu dari berbagai daerah di Indonesia, baik secara langsung maupun daring. Kehadiran para perwakilan Bawaslu daerah, termasuk Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah, menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung penguatan demokrasi berbasis partisipasi masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, para peserta mendapatkan penguatan materi terkait strategi pengawasan partisipatif, peningkatan literasi demokrasi, serta pentingnya membangun kesadaran kolektif masyarakat dalam menjaga integritas pemilu. Program ini juga menjadi wadah konsolidasi nasional bagi seluruh jajaran Bawaslu untuk menyamakan persepsi dan memperkuat sinergi dalam pengawasan pemilu di seluruh Indonesia.

Sebagai Kordiv SDMO, Heru Sando menilai bahwa penguatan kapasitas sumber daya manusia, baik di internal Bawaslu maupun di kalangan masyarakat sebagai pengawas partisipatif, merupakan hal yang sangat penting dalam menghadapi kompleksitas pengawasan pemilu saat ini. Menurutnya, tantangan pengawasan semakin berkembang seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan dinamika politik yang terus berubah.

Ia menegaskan bahwa peningkatan kualitas SDM menjadi kunci utama dalam memastikan pengawasan pemilu dapat berjalan efektif dan profesional. Hal ini tidak hanya berlaku bagi jajaran pengawas pemilu, tetapi juga bagi masyarakat yang terlibat dalam program pendidikan pengawas partisipatif.

“Pengawasan pemilu yang kuat harus ditopang oleh sumber daya manusia yang memiliki pemahaman yang baik, integritas, serta kemampuan adaptif terhadap perkembangan zaman. Program P2P ini menjadi salah satu sarana penting untuk memperkuat hal tersebut,” ujar Heru Sando.

Ia juga menyampaikan bahwa melalui Pendidikan Pengawas Partisipatif, masyarakat akan diberikan pemahaman mengenai pentingnya menjaga integritas demokrasi serta cara-cara melakukan pengawasan yang sesuai dengan ketentuan hukum. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi objek demokrasi, tetapi juga subjek aktif yang ikut serta dalam menjaga kualitas pemilu.

Heru Sando menambahkan bahwa Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan program pengawasan partisipatif hingga ke tingkat akar rumput. Menurutnya, semakin luas keterlibatan masyarakat dalam pengawasan, maka semakin kecil peluang terjadinya pelanggaran pemilu di lapangan.

“Partisipasi masyarakat adalah kekuatan utama dalam menjaga demokrasi. Dengan keterlibatan yang aktif, kita bisa bersama-sama mewujudkan pemilu yang bersih, jujur, dan berintegritas,” tegasnya.

Kegiatan Kick Off P2P 2026 ini juga menjadi momentum penting dalam memperkuat kolaborasi antara penyelenggara pemilu dan masyarakat. Bawaslu RI menekankan bahwa pengawasan pemilu tidak dapat dilakukan secara tunggal oleh lembaga, melainkan membutuhkan dukungan dari seluruh elemen masyarakat.

Melalui program ini, diharapkan akan lahir kader-kader pengawas partisipatif yang memiliki kemampuan memahami regulasi pemilu, memiliki sikap kritis terhadap potensi pelanggaran, serta mampu menjadi agen edukasi demokrasi di lingkungannya masing-masing.

Selain itu, program ini juga diarahkan untuk memperkuat literasi digital masyarakat agar lebih bijak dalam menghadapi informasi politik, terutama di media sosial yang sering menjadi ruang penyebaran hoaks dan disinformasi.

Dengan mengikuti Kick Off Pendidikan Pengawas Partisipatif 2026 ini, Heru Sando menegaskan bahwa Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah siap berperan aktif dalam mendukung penguatan pengawasan berbasis masyarakat. Hal ini sejalan dengan upaya Bawaslu RI dalam menciptakan ekosistem pengawasan pemilu yang inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan.

Kegiatan ini diharapkan menjadi titik awal yang memperkuat sinergi antara Bawaslu, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menjaga kualitas demokrasi Indonesia. Dengan pengawasan yang partisipatif dan berkelanjutan, Pemilu dan Pilkada di masa mendatang diharapkan dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, serta dipercaya oleh publik.