KOORDINATOR DIVISI HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA BAWASLU LAMPUNG TENGAH SAMPAIKAN UCAPAN SELAMAT HUT KE-73 KPU RI: MENGAWAL SUARA RAKYAT, MENJAGA DEMOKRASI

Lampung Tengah – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-73 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia yang jatuh pada 7 November 2026, Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lampung Tengah menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi kepada seluruh jajaran KPU RI atas dedikasi dan pengabdiannya dalam menjalankan tugas sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum di Indonesia.

Peringatan HUT ke-73 KPU RI tahun ini mengusung tema “Mengawal Suara Rakyat, Menjaga Demokrasi”. Tema tersebut menjadi pengingat bahwa suara rakyat merupakan amanah demokrasi yang harus dijaga, dihormati, dan dipastikan tersalurkan melalui proses pemilu yang jujur, adil, transparan, serta berintegritas.

Momentum hari jadi ini bukan sekadar perayaan bertambahnya usia kelembagaan, melainkan juga menjadi kesempatan untuk merefleksikan perjalanan panjang KPU dalam mengawal pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Selama lebih dari tujuh dekade, KPU telah menjadi salah satu pilar penting dalam sistem demokrasi nasional melalui penyelenggaraan pemilu yang menjadi sarana perwujudan kedaulatan rakyat.

Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah, Wahid Tedi Kristiandi, menyampaikan bahwa peringatan HUT ke-73 KPU RI merupakan momentum penting untuk memperkuat komitmen seluruh penyelenggara pemilu dalam menjaga integritas, profesionalitas, serta kepastian hukum dalam setiap proses penyelenggaraan pemilu.

Menurutnya, demokrasi yang berkualitas tidak hanya diukur dari terselenggaranya pemungutan dan penghitungan suara, tetapi juga dari sejauh mana seluruh tahapan pemilu dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap proses harus memberikan jaminan keadilan, transparansi, serta perlindungan terhadap hak-hak politik masyarakat.

Dalam keterangannya, Wahid Tedi Kristiandi menyampaikan ucapan selamat sekaligus harapan agar KPU RI semakin maju dan konsisten dalam menjalankan tugas serta kewenangannya.

“Selamat Hari Ulang Tahun ke-73 Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Semoga KPU semakin profesional, mandiri, transparan, dan berintegritas dalam menjalankan amanah sebagai penyelenggara pemilu. Tema ‘Mengawal Suara Rakyat, Menjaga Demokrasi’ mengingatkan kita bahwa setiap suara rakyat memiliki arti penting dan harus dijaga melalui proses demokrasi yang jujur, adil, serta berlandaskan hukum. Mari bersama-sama memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu di Indonesia,” ungkap Wahid Tedi Kristiandi.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa aspek hukum memiliki kedudukan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemilu. Setiap tahapan dan kebijakan kepemiluan harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan agar tidak menimbulkan persoalan hukum yang dapat mengganggu jalannya proses demokrasi.

Kepastian hukum menjadi salah satu fondasi utama dalam mewujudkan pemilu yang demokratis. Melalui penerapan aturan yang jelas, konsisten, dan berkeadilan, seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu dapat memperoleh kepastian mengenai hak, kewajiban, serta mekanisme yang harus dipatuhi.

Dalam konteks tersebut, keberadaan Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu memiliki peran strategis dalam memastikan setiap tahapan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bawaslu tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga memiliki kewenangan dalam penanganan pelanggaran serta penyelesaian sengketa proses pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, KPU sebagai penyelenggara teknis pemilu memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan seluruh tahapan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Kedua lembaga tersebut memiliki fungsi dan kewenangan yang berbeda, tetapi saling berkaitan dalam menciptakan penyelenggaraan pemilu yang berkualitas.

Wahid Tedi Kristiandi menilai bahwa hubungan kelembagaan antara Bawaslu dan KPU perlu senantiasa dibangun melalui komunikasi, koordinasi, serta sinergi yang konstruktif. Perbedaan tugas dan kewenangan bukan menjadi penghalang dalam membangun kerja sama, melainkan menjadi bagian dari mekanisme saling mengawasi dan memastikan pelaksanaan pemilu berjalan sesuai prinsip demokrasi dan hukum.

Ia juga menegaskan bahwa penyelesaian sengketa dalam proses pemilu merupakan salah satu instrumen penting untuk menjaga keadilan bagi seluruh pihak. Mekanisme penyelesaian sengketa memberikan ruang bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan untuk memperoleh penyelesaian berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan adanya mekanisme tersebut, setiap persoalan yang muncul dalam proses pemilu diharapkan dapat diselesaikan secara profesional, objektif, dan proporsional. Hal ini sekaligus menjadi bentuk perlindungan terhadap hak-hak peserta pemilu serta upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi.

Selain itu, ia mengingatkan bahwa integritas penyelenggara pemilu harus selalu menjadi prioritas. Setiap penyelenggara dituntut untuk menjunjung tinggi etika, netralitas, profesionalitas, serta tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Kepercayaan publik tidak dapat dibangun hanya melalui aturan tertulis, tetapi juga harus diwujudkan melalui sikap dan tindakan nyata dalam menjalankan amanah kelembagaan.

Menurutnya, tantangan demokrasi ke depan semakin beragam, mulai dari perkembangan teknologi informasi, penyebaran informasi yang tidak benar, potensi pelanggaran pemilu, hingga meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilu. Oleh sebab itu, seluruh penyelenggara pemilu perlu terus meningkatkan kapasitas dan memperkuat pemahaman terhadap regulasi kepemiluan.

Pendidikan politik dan sosialisasi kepada masyarakat juga menjadi bagian penting yang tidak boleh diabaikan. Masyarakat perlu mendapatkan pemahaman yang memadai mengenai hak dan kewajiban sebagai pemilih, mekanisme penyelenggaraan pemilu, serta pentingnya berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dalam kehidupan demokrasi.

Partisipasi masyarakat yang berkualitas diharapkan mampu mendorong terciptanya iklim demokrasi yang sehat. Masyarakat tidak hanya berperan dalam memberikan suara pada hari pemungutan suara, tetapi juga memiliki kesempatan untuk turut mengawal proses demokrasi, menyampaikan aspirasi, serta mengawasi berbagai potensi pelanggaran yang dapat mencederai prinsip keadilan pemilu.

Melalui momentum HUT ke-73 KPU RI, Wahid Tedi Kristiandi berharap seluruh jajaran penyelenggara pemilu dapat terus memperkuat komitmen dalam membangun demokrasi yang berlandaskan hukum. Sinergi antara KPU, Bawaslu, pemerintah, peserta pemilu, serta masyarakat menjadi bagian penting dalam menciptakan proses demokrasi yang tidak hanya berjalan sesuai prosedur, tetapi juga memiliki legitimasi dan kepercayaan publik.

Peringatan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa menjaga demokrasi bukan hanya tanggung jawab satu lembaga, melainkan tanggung jawab bersama. Setiap suara rakyat harus dihormati, setiap tahapan harus dilaksanakan sesuai aturan, dan setiap persoalan harus diselesaikan melalui mekanisme yang adil serta berlandaskan hukum.

Dengan semangat “Mengawal Suara Rakyat, Menjaga Demokrasi”, diharapkan KPU RI semakin memperkuat kualitas kelembagaan dan terus memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan demokrasi Indonesia.

Selamat Hari Ulang Tahun ke-73 Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Semoga semakin profesional, mandiri, dan berintegritas dalam mengawal demokrasi serta menjaga amanah suara rakyat demi terwujudnya pemilu yang jujur, adil, dan bermartabat.