KOORDINATOR DIVISI PENANGANAN PELANGGARAN, DATA DAN INFORMASI BAWASLU LAMPUNG TENGAH SAMPAIKAN UCAPAN SELAMAT HUT KE-73 KPU RI

Lampung Tengah – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-73 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia yang jatuh pada 7 November 2026, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lampung Tengah menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi kepada seluruh jajaran KPU RI atas dedikasi, pengabdian, serta kontribusinya dalam menyelenggarakan proses demokrasi di Indonesia.

Peringatan HUT ke-73 KPU RI tahun ini mengusung tema “Mengawal Suara Rakyat, Menjaga Demokrasi”. Tema tersebut memiliki makna mendalam tentang pentingnya menjaga kedaulatan rakyat melalui penyelenggaraan pemilihan umum yang jujur, adil, transparan, profesional, dan berintegritas. Suara rakyat merupakan amanah demokrasi yang harus dijaga serta dihormati sebagai wujud nyata pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Momentum peringatan hari jadi ini tidak hanya menjadi perayaan perjalanan panjang kelembagaan KPU, tetapi juga menjadi sarana refleksi terhadap berbagai tantangan dan tanggung jawab dalam menjaga kualitas demokrasi. Selama lebih dari tujuh dekade, KPU telah menjadi bagian penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia melalui pelaksanaan pemilu sebagai sarana pergantian kepemimpinan dan penyaluran aspirasi politik masyarakat.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah, Imam Nurohim, menyampaikan bahwa peringatan HUT ke-73 KPU RI merupakan momentum untuk memperkuat komitmen seluruh penyelenggara pemilu dalam menjaga integritas, meningkatkan profesionalitas, serta memastikan setiap proses demokrasi berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurutnya, penyelenggaraan pemilu yang berkualitas membutuhkan tanggung jawab dan komitmen dari seluruh pihak, terutama lembaga penyelenggara pemilu. Setiap tahapan harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip kejujuran, keadilan, keterbukaan, dan akuntabilitas sehingga masyarakat dapat memberikan kepercayaan terhadap seluruh proses penyelenggaraan demokrasi.

Dalam keterangannya, Imam Nurohim menyampaikan ucapan selamat sekaligus harapan agar KPU RI semakin maju dan konsisten dalam menjalankan tugas serta kewenangannya sebagai penyelenggara pemilu.

“Selamat Hari Ulang Tahun ke-73 Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Semoga KPU semakin profesional, mandiri, transparan, dan berintegritas dalam menjalankan amanah demokrasi. Tema ‘Mengawal Suara Rakyat, Menjaga Demokrasi’ menjadi pengingat bahwa setiap suara masyarakat memiliki nilai yang sangat penting dan harus dijaga melalui proses pemilu yang jujur, adil, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mari bersama-sama menjaga kepercayaan publik dan mewujudkan demokrasi Indonesia yang semakin berkualitas,” ungkap Imam Nurohim.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa salah satu aspek penting dalam menjaga kualitas pemilu adalah memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan menjadi landasan utama untuk mencegah terjadinya pelanggaran serta meminimalkan berbagai persoalan yang berpotensi mengganggu proses penyelenggaraan pemilu.

Dalam hal tersebut, Bawaslu memiliki peran strategis melalui fungsi pengawasan, pencegahan, penanganan pelanggaran, serta penguatan partisipasi masyarakat. Pengawasan yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada penindakan terhadap pelanggaran, tetapi juga mengedepankan upaya pencegahan agar setiap tahapan dapat berlangsung secara tertib dan sesuai dengan ketentuan hukum.

Sebagai bagian dari fungsi kelembagaan Bawaslu, Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi memiliki tanggung jawab penting dalam mendukung penanganan dugaan pelanggaran pemilu, pengelolaan data dan informasi pengawasan, serta memastikan informasi yang berkaitan dengan proses pengawasan dapat dikelola secara tertib, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Imam Nurohim menilai bahwa penanganan pelanggaran pemilu harus dilaksanakan secara profesional, objektif, transparan, dan berlandaskan ketentuan hukum. Setiap dugaan pelanggaran perlu ditangani melalui mekanisme yang telah diatur, dengan memperhatikan prosedur, alat bukti, serta prinsip keadilan bagi seluruh pihak yang berkepentingan.

Menurutnya, penegakan aturan merupakan bagian penting dalam menjaga marwah demokrasi. Tidak boleh ada pihak yang merasa berada di atas aturan, karena seluruh peserta dan penyelenggara pemilu memiliki kewajiban untuk menaati ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, pelaksanaan pemilu dapat berlangsung dalam suasana yang adil dan memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh pihak.

Selain penanganan pelanggaran, pengelolaan data dan informasi juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pengawasan pemilu. Data yang akurat dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan merupakan dasar penting dalam mendukung pengambilan keputusan, penyusunan laporan, evaluasi pengawasan, serta penyampaian informasi kepada masyarakat.

Di tengah perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, keterbukaan informasi publik juga menjadi perhatian penting bagi lembaga penyelenggara pemilu. Masyarakat membutuhkan informasi yang benar, jelas, dan mudah diakses agar dapat memahami proses demokrasi serta terhindar dari informasi keliru yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman.

Ia juga mengingatkan bahwa tantangan dalam penyelenggaraan pemilu tidak hanya berkaitan dengan persoalan teknis, tetapi juga mencakup berbagai potensi pelanggaran, penyebaran berita bohong, politik uang, penyalahgunaan informasi, serta tindakan lain yang dapat mencederai prinsip demokrasi. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama untuk membangun kesadaran hukum dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawal jalannya pemilu.

Dalam konteks hubungan kelembagaan, Imam Nurohim berharap agar KPU dan Bawaslu terus membangun komunikasi serta koordinasi yang baik dengan tetap berpedoman pada tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing. Sinergi antarlembaga menjadi salah satu faktor pendukung terciptanya penyelenggaraan pemilu yang berkualitas, tanpa mengurangi prinsip independensi dan profesionalitas setiap lembaga.

Ia menambahkan bahwa demokrasi yang sehat tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan penyelenggaraan pemungutan suara, tetapi juga oleh kemampuan seluruh pihak dalam menjaga integritas setiap tahapan. Mulai dari proses persiapan, pelaksanaan, pengawasan, hingga penyelesaian berbagai persoalan kepemiluan, semuanya harus berjalan berdasarkan prinsip hukum dan keadilan.

Tidak kalah penting, masyarakat juga memiliki peran besar dalam menjaga kualitas demokrasi. Partisipasi masyarakat tidak seharusnya berhenti pada penggunaan hak pilih di tempat pemungutan suara, tetapi juga diwujudkan melalui kepedulian terhadap proses penyelenggaraan pemilu, keberanian melaporkan dugaan pelanggaran sesuai mekanisme yang berlaku, serta sikap kritis dalam menerima dan menyebarluaskan informasi.

Kesadaran masyarakat untuk menolak politik uang, tidak mudah terpengaruh oleh berita bohong, menghargai perbedaan pilihan politik, serta menjaga suasana yang kondusif merupakan bentuk nyata kontribusi dalam membangun demokrasi yang bermartabat.

Melalui momentum HUT ke-73 KPU RI, Imam Nurohim berharap seluruh jajaran penyelenggara pemilu dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat integritas kelembagaan, serta menjaga kepercayaan masyarakat. Tantangan demokrasi yang terus berkembang harus dihadapi dengan kesiapan sumber daya manusia, penguatan regulasi, pemanfaatan teknologi informasi, dan komitmen untuk menjalankan tugas secara bertanggung jawab.

Peringatan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa demokrasi merupakan tanggung jawab bersama. KPU, Bawaslu, pemerintah, peserta pemilu, masyarakat, serta seluruh elemen bangsa memiliki peran masing-masing dalam menjaga agar kedaulatan rakyat tetap menjadi landasan utama kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dengan semangat “Mengawal Suara Rakyat, Menjaga Demokrasi”, diharapkan peringatan HUT ke-73 KPU RI menjadi penyemangat bagi seluruh elemen penyelenggara pemilu untuk terus memperkuat kolaborasi, menjaga integritas, dan menghadirkan proses demokrasi yang semakin berkualitas.

Selamat Hari Ulang Tahun ke-73 Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Teruslah mengabdi, berkarya, dan menjaga amanah demokrasi demi terwujudnya pemilu yang jujur, adil, transparan, serta bermartabat untuk Indonesia.