KORDIV PENCEGAHAN, HUMAS DAN PARMAS BAWASLU LAMPUNG TENGAH IKUTI RAPAT EVALUASI PENDIDIKAN PENGAWAS PEMILU PARTISIPATIF TAHUN 2026

Lampung Tengah – Dalam rangka memperkuat pelaksanaan pendidikan pengawasan pemilu partisipatif serta mengoptimalkan peran masyarakat dalam mengawal proses demokrasi, Koordinator Divisi Pencegahan, Humas dan Parmas Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lampung Tengah, Harmono, mengikuti kegiatan Rapat Evaluasi Pendidikan Pengawas Pemilu Partisipatif (P2P) Tahun 2026 di Provinsi Lampung, yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Lampung pada Rabu, 4 November 2026, pukul 13.00 WIB hingga selesai, secara daring melalui Zoom Meeting.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaan Pendidikan Pengawas Pemilu Partisipatif sekaligus mengembangkan fungsi dan pergerakan kader pengawas pemilu partisipatif agar dapat terus berkontribusi dalam mendukung pengawasan pemilu. Rapat evaluasi tersebut menjadi bagian penting untuk melihat kembali pelaksanaan program P2P, mengidentifikasi berbagai perkembangan, serta merumuskan langkah-langkah penguatan agar pendidikan pengawasan partisipatif dapat berjalan secara berkelanjutan.

Keikutsertaan Harmono dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah dalam mendukung penguatan pengawasan partisipatif sebagai salah satu strategi pencegahan pelanggaran pemilu. Melalui keterlibatan masyarakat, pengawasan pemilu diharapkan tidak hanya menjadi tanggung jawab jajaran pengawas, tetapi juga menjadi gerakan bersama yang melibatkan berbagai elemen masyarakat.

Pendidikan Pengawas Pemilu Partisipatif atau P2P merupakan salah satu upaya Bawaslu untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya pengawasan dalam setiap proses penyelenggaraan pemilu. Melalui program ini, masyarakat diberikan pemahaman mengenai peran dan fungsi pengawasan, potensi pelanggaran pemilu, serta pentingnya keterlibatan aktif dalam menjaga proses demokrasi yang jujur, adil, dan berintegritas.

Dalam konteks tersebut, keberadaan kader pengawas pemilu partisipatif memiliki peran strategis. Mereka diharapkan tidak hanya menjadi peserta yang memperoleh pengetahuan melalui kegiatan pendidikan, tetapi juga mampu menjadi penggerak di lingkungan masing-masing. Pengetahuan yang diperoleh diharapkan dapat diteruskan kepada masyarakat luas sehingga kesadaran mengenai pentingnya pengawasan pemilu semakin berkembang.

Rapat evaluasi yang diselenggarakan Bawaslu Provinsi Lampung ini menjadi ruang koordinasi dan refleksi bersama bagi jajaran pengawas pemilu di tingkat kabupaten/kota. Melalui forum tersebut, pelaksanaan program P2P dapat ditinjau dari berbagai aspek, mulai dari proses pendidikan, keterlibatan peserta, keberlanjutan aktivitas kader, hingga upaya mengembangkan peran kader sebagai bagian dari ekosistem pengawasan partisipatif.

Bagi Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah, evaluasi ini menjadi kesempatan untuk melihat sejauh mana pendidikan pengawasan partisipatif dapat memberikan dampak terhadap peningkatan kesadaran masyarakat. Program P2P diharapkan tidak berhenti pada kegiatan sosialisasi atau penyampaian materi semata, tetapi mampu melahirkan kader-kader yang memiliki kepedulian dan kemauan untuk terlibat secara aktif dalam pengawasan pemilu.

Harmono sebagai Koordinator Divisi Pencegahan, Humas dan Parmas memandang bahwa pengawasan partisipatif merupakan salah satu elemen penting dalam memperkuat upaya pencegahan pelanggaran pemilu. Semakin luas keterlibatan masyarakat dalam memahami dan mengawasi proses demokrasi, semakin terbuka pula ruang untuk membangun kesadaran bersama mengenai pentingnya menjaga integritas pemilu.

Pengawasan partisipatif juga menjadi sarana untuk mendorong masyarakat agar tidak hanya menjadi pemilih yang menggunakan hak pilihnya, tetapi juga menjadi bagian dari proses demokrasi yang memiliki kepedulian terhadap jalannya penyelenggaraan pemilu. Masyarakat dapat berperan melalui penyebaran informasi, pendidikan kepemiluan, pemantauan lingkungan sekitar, serta penyampaian informasi apabila menemukan dugaan pelanggaran sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam pengembangan kader pengawas pemilu partisipatif adalah bagaimana menjaga keberlanjutan pergerakan setelah kegiatan pendidikan selesai dilaksanakan. Kader yang telah mendapatkan pembekalan perlu terus didorong agar tetap aktif, membangun komunikasi, serta mengembangkan kegiatan edukasi pengawasan di lingkungan masing-masing.

Oleh karena itu, evaluasi P2P tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang telah berlangsung, tetapi juga menyangkut bagaimana membangun pola pembinaan dan pendampingan kader secara berkelanjutan. Dengan adanya penguatan tersebut, kader pengawas pemilu partisipatif diharapkan dapat menjadi mitra strategis Bawaslu dalam menyebarluaskan nilai-nilai pengawasan dan meningkatkan partisipasi masyarakat.

Selain itu, perkembangan teknologi informasi dan media sosial juga memberikan peluang besar bagi kader pengawas pemilu partisipatif untuk memperluas jangkauan edukasi. Penyampaian informasi mengenai pengawasan pemilu dapat dilakukan melalui berbagai media komunikasi yang mudah diakses masyarakat. Namun, pemanfaatan media tersebut tetap harus memperhatikan ketepatan informasi, edukasi yang bertanggung jawab, serta pemahaman terhadap regulasi kepemiluan.

Dalam hal ini, fungsi pencegahan, hubungan masyarakat, dan partisipasi masyarakat memiliki keterkaitan yang erat. Pencegahan dilakukan melalui peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat, sementara hubungan masyarakat menjadi sarana untuk membangun komunikasi serta menyebarluaskan informasi kelembagaan. Adapun partisipasi masyarakat menjadi wujud keterlibatan nyata dalam mendukung pengawasan pemilu.

Melalui evaluasi program P2P, diharapkan berbagai pengalaman dan pembelajaran yang diperoleh selama pelaksanaan pendidikan dapat menjadi bahan untuk meningkatkan kualitas program ke depan. Berbagai tantangan dalam membangun keterlibatan masyarakat perlu menjadi perhatian bersama agar pendidikan pengawasan partisipatif dapat menjangkau lebih banyak kelompok masyarakat, termasuk generasi muda, komunitas, organisasi kemasyarakatan, dan berbagai elemen lainnya.

Keikutsertaan Harmono dalam rapat evaluasi ini sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antara Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah dengan Bawaslu Provinsi Lampung. Sinergi tersebut diperlukan agar pelaksanaan pendidikan pengawasan partisipatif memiliki arah yang selaras dan dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik masyarakat di masing-masing wilayah.

Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah terus berupaya mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat bahwa pengawasan pemilu merupakan tanggung jawab bersama. Pengawasan yang melibatkan masyarakat menjadi salah satu kekuatan dalam membangun demokrasi yang sehat, karena masyarakat tidak hanya menjadi objek dalam proses pemilu, tetapi juga memiliki peran sebagai bagian dari penjaga integritas demokrasi.

Melalui kegiatan Rapat Evaluasi Pendidikan Pengawas Pemilu Partisipatif Tahun 2026 ini, Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah berharap pelaksanaan program P2P dapat terus ditingkatkan, baik dari sisi kualitas pendidikan, pengembangan kader, maupun keberlanjutan gerakan pengawasan partisipatif di tengah masyarakat.

Dengan semangat kolaborasi dan penguatan partisipasi publik, Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah berkomitmen untuk terus membangun ruang edukasi kepemiluan yang inklusif dan berkelanjutan. Diharapkan kader pengawas pemilu partisipatif mampu menjadi penggerak kesadaran masyarakat dalam mengawal demokrasi, mendorong pencegahan pelanggaran, serta mewujudkan pengawasan pemilu yang melibatkan seluruh elemen masyarakat.

Pengawasan pemilu bukan hanya tugas Bawaslu, melainkan tanggung jawab bersama. Melalui pendidikan pengawas pemilu partisipatif, masyarakat diharapkan semakin sadar, peduli, dan aktif mengambil bagian dalam menjaga kualitas demokrasi Indonesia.