LOLLY SUHENTY AJAK PUBLIK JADI PENGAWAL DEMOKRASI LEWAT PROGRAM P2P 2026

Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI), Lolly Suhenty, secara resmi membuka kegiatan Kick Off Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Tahun 2026 yang diselenggarakan secara hybrid oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dipusatkan di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, pada Selasa (12/05). Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam memperkuat gerakan pengawasan partisipatif sebagai upaya meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam mengawal proses demokrasi di Indonesia.

Dalam sambutannya, Lolly Suhenty menegaskan bahwa pengawasan pemilu tidak dapat hanya bertumpu pada penyelenggara pemilu semata, melainkan membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, keterlibatan publik dalam mengawasi setiap tahapan pemilu merupakan fondasi penting dalam mewujudkan demokrasi yang jujur, adil, transparan, dan berintegritas.

Ia menekankan bahwa Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) merupakan salah satu instrumen strategis Bawaslu dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat agar lebih peduli terhadap proses demokrasi. Melalui program ini, masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi pemilih, tetapi juga menjadi pengawas aktif yang mampu mengidentifikasi, mencegah, dan melaporkan potensi pelanggaran pemilu di lingkungan masing-masing.

“Demokrasi yang sehat hanya dapat terwujud jika masyarakat ikut terlibat dalam proses pengawasan. Melalui P2P ini, kita ingin melahirkan masyarakat yang sadar, peduli, dan berani mengawal jalannya demokrasi,” ujar Lolly Suhenty dalam sambutannya.

Kegiatan Kick Off P2P 2026 ini diikuti oleh jajaran Bawaslu dari berbagai daerah di Indonesia secara daring maupun luring. Program ini juga menjadi momentum konsolidasi nasional dalam memperkuat strategi pengawasan berbasis partisipasi masyarakat, sekaligus memperluas jangkauan edukasi politik di tengah masyarakat.

Lolly Suhenty menjelaskan bahwa tantangan pengawasan pemilu saat ini semakin kompleks, terutama dengan perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat. Penyebaran informasi palsu, ujaran kebencian, politik uang, hingga berbagai bentuk pelanggaran berbasis digital menjadi tantangan yang harus dihadapi secara bersama-sama.

Oleh karena itu, ia menilai penting bagi masyarakat untuk memiliki literasi demokrasi dan literasi digital yang kuat agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan. Melalui P2P, Bawaslu berharap dapat menciptakan kader-kader pengawas partisipatif yang memiliki kemampuan berpikir kritis, memahami regulasi kepemiluan, serta mampu bersikap bijak dalam menyikapi informasi politik.

Lebih lanjut, Lolly juga menekankan bahwa kader pengawas partisipatif harus memiliki integritas, keberanian, serta kepedulian tinggi terhadap kualitas demokrasi. Mereka diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam menjaga proses pemilu agar tetap berada dalam koridor hukum dan prinsip demokrasi yang sehat.

“Kader pengawas partisipatif bukan hanya pengawas, tetapi juga pendidik demokrasi di tengah masyarakat. Mereka harus menjadi contoh dalam menjaga integritas dan nilai-nilai demokrasi,” tegasnya.

Kegiatan Kick Off P2P 2026 juga dirancang sebagai ruang kolaborasi antara Bawaslu, pemerintah daerah, akademisi, organisasi masyarakat, hingga generasi muda dalam memperkuat ekosistem pengawasan pemilu berbasis partisipasi. Dengan adanya sinergi tersebut, diharapkan pengawasan pemilu tidak hanya bersifat formal, tetapi juga menjadi gerakan sosial yang hidup di tengah masyarakat.

Bawaslu RI menargetkan agar program Pendidikan Pengawas Partisipatif dapat menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat, mulai dari pelajar, mahasiswa, organisasi kepemudaan, tokoh masyarakat, hingga komunitas digital. Hal ini dilakukan agar kesadaran akan pentingnya pengawasan pemilu dapat tumbuh secara luas dan berkelanjutan.

Selain itu, program ini juga menjadi bagian dari upaya pencegahan pelanggaran pemilu sejak dini. Dengan meningkatnya partisipasi masyarakat, berbagai potensi pelanggaran diharapkan dapat diminimalisasi sebelum terjadi, sehingga proses demokrasi dapat berjalan lebih bersih dan berkualitas.

Melalui Kick Off P2P 2026 ini, Bawaslu RI kembali menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat demokrasi Indonesia melalui pendekatan partisipatif. Lolly Suhenty mengajak seluruh masyarakat untuk tidak hanya menjadi penonton dalam proses demokrasi, tetapi turut aktif menjadi pengawal jalannya pemilu yang bermartabat.

Kegiatan ini diharapkan menjadi titik awal lahirnya gerakan pengawasan partisipatif yang lebih luas, kuat, dan berkelanjutan di seluruh Indonesia, sehingga Pemilu dan Pilkada ke depan dapat berlangsung lebih demokratis, transparan, dan dipercaya oleh publik.