LUKITO HADI SUMARTO DORONG OPTIMALISASI JDIH UNTUK PERKUAT PELAYANAN INFORMASI HUKUM BAWASLU LAMPUNG TENGAH

Lampung Tengah — Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kompetensi pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lampung Tengah, Lukito Hadi Sumarto, mengikuti kegiatan “Peningkatan Kapasitas Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung” yang dilaksanakan pada Kamis, 29 Oktober 2026, pukul 10.00 WIB hingga selesai melalui Zoom Meeting.

Kegiatan ini diselenggarakan sebagaI bagian dari upaya meningkatkan kualitas pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung. Melalui kegiatan tersebut, diharapkan para pengelola JDIH memiliki pemahaman, keterampilan, serta kompetensi yang semakin baik dalam mengelola berbagai produk hukum dan informasi hukum secara sistematis, terintegrasi, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat.

Keikutsertaan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah, Lukito Hadi Sumarto, dalam kegiatan ini merupakan bentuk dukungan terhadap penguatan tata kelola administrasi dan pelayanan informasi hukum di lingkungan kelembagaan Bawaslu. Sebagai unsur yang mengoordinasikan pelaksanaan tugas kesekretariatan, dukungan terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, termasuk pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum, menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola organisasi yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) memiliki peran strategis dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu. Keberadaan JDIH menjadi sarana untuk menghimpun, mengelola, menyimpan, memelihara, serta menyebarluaskan berbagai produk hukum dan dokumen hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan pengawasan pemilu maupun pemilihan.

Pengelolaan JDIH tidak hanya sebatas menyediakan dokumen hukum dalam bentuk digital, tetapi juga memastikan bahwa setiap informasi yang disajikan memiliki kelengkapan, keakuratan, serta dapat ditelusuri dengan mudah oleh pengguna. Dengan pengelolaan yang baik, JDIH dapat menjadi pusat referensi hukum yang bermanfaat bagi jajaran internal Bawaslu maupun masyarakat luas.

Lukito Hadi Sumarto menyampaikan bahwa peningkatan kapasitas pengelola JDIH merupakan langkah penting dalam mendukung penguatan kelembagaan, khususnya dalam memberikan pelayanan dokumentasi dan informasi hukum yang berkualitas.

Menurutnya, pengelolaan JDIH harus menjadi perhatian bersama karena berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat terhadap informasi hukum yang terbuka, akurat, dan mudah diakses. Oleh karena itu, diperlukan komitmen serta koordinasi yang baik agar pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum dapat berjalan secara optimal.

“JDIH memiliki peran penting dalam mendukung keterbukaan informasi hukum di lingkungan Bawaslu. Melalui pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang tertib, sistematis, dan berkelanjutan, masyarakat dapat memperoleh akses terhadap berbagai produk hukum yang menjadi dasar pelaksanaan tugas dan kewenangan Bawaslu. Karena itu, peningkatan kapasitas pengelola JDIH sangat diperlukan agar kualitas pelayanan informasi hukum semakin baik,” ujar Lukito Hadi Sumarto.

Ia juga menegaskan bahwa penguatan JDIH harus didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, ketelitian, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas pengelolaan dokumentasi hukum. Setiap dokumen yang dihimpun dan dipublikasikan harus melalui proses pengelolaan yang baik agar informasi yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

Lebih lanjut, Lukito menyampaikan bahwa perkembangan teknologi informasi menuntut setiap lembaga publik untuk terus beradaptasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum menjadi salah satu langkah strategis untuk menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, efektif, efisien, dan mudah dijangkau.

“Di era digital saat ini, masyarakat membutuhkan informasi yang dapat diakses dengan mudah dan cepat. Oleh karena itu, JDIH harus terus dioptimalkan, baik dari sisi kelengkapan dokumen, pemutakhiran informasi, maupun kualitas penyajiannya. Kami berharap pengetahuan yang diperoleh melalui kegiatan ini dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan JDIH di Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah,” tambahnya.

Dalam konteks kelembagaan, optimalisasi JDIH juga menjadi bagian dari upaya membangun budaya kerja yang tertib administrasi dan berorientasi pada pelayanan publik. Dokumentasi hukum yang dikelola secara profesional dapat membantu jajaran Bawaslu dalam memperoleh referensi regulasi yang diperlukan ketika melaksanakan tugas pengawasan, pencegahan, penanganan pelanggaran, maupun penyelesaian sengketa proses pemilu sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Selain memberikan manfaat bagi internal lembaga, JDIH juga menjadi sarana penting dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat. Melalui ketersediaan informasi hukum yang mudah diakses, masyarakat dapat memahami berbagai ketentuan yang mengatur penyelenggaraan pemilu, tugas dan kewenangan Bawaslu, serta regulasi yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengawasan pemilu dan pemilihan.

Bagi Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah, penguatan pengelolaan JDIH merupakan bagian dari komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik. Dengan tersedianya dokumentasi hukum yang lengkap dan terstruktur, masyarakat memiliki kesempatan lebih luas untuk mendapatkan informasi dan referensi hukum yang dibutuhkan.

Lukito Hadi Sumarto berharap kegiatan peningkatan kapasitas ini tidak hanya menjadi forum penyampaian materi dan penguatan pemahaman, tetapi juga dapat mendorong terwujudnya koordinasi serta kesamaan standar pengelolaan JDIH di seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

Menurutnya, sinergi antarpengelola JDIH sangat diperlukan agar pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum dapat berjalan secara konsisten dan berkesinambungan. Dengan demikian, setiap satuan kerja dapat terus melakukan pembenahan terhadap sistem pengelolaan informasi hukum sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi.

“Harapan kami, melalui kegiatan ini seluruh pengelola JDIH di lingkungan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung semakin memahami tugas dan tanggung jawabnya. Peningkatan kapasitas harus diikuti dengan implementasi nyata dalam pekerjaan sehari-hari, sehingga JDIH benar-benar menjadi sarana pelayanan informasi hukum yang informatif, terpercaya, dan bermanfaat bagi masyarakat,” ungkapnya.

Ia juga mengajak seluruh jajaran kesekretariatan untuk memberikan dukungan terhadap pengelolaan JDIH melalui peningkatan koordinasi, ketertiban administrasi, serta pemutakhiran dokumentasi hukum secara berkelanjutan. Menurutnya, keberhasilan pengelolaan JDIH tidak hanya menjadi tanggung jawab petugas yang membidangi hukum, tetapi membutuhkan dukungan dan komitmen seluruh unsur kelembagaan.

Melalui kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung ini, Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah berharap kualitas pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum semakin meningkat. Pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh diharapkan dapat menjadi bekal dalam mengembangkan pelayanan JDIH yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel.

Keikutsertaan Lukito Hadi Sumarto dalam kegiatan tersebut sekaligus menegaskan pentingnya dukungan pimpinan kesekretariatan terhadap pengembangan kompetensi sumber daya manusia dan optimalisasi pelayanan informasi hukum. Dengan pengelolaan JDIH yang semakin baik, Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah diharapkan mampu menghadirkan informasi hukum yang berkualitas serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap keterbukaan dan akuntabilitas kelembagaan.

Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penguatan tata kelola administrasi, pengembangan sumber daya manusia, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi. JDIH menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan komitmen tersebut, sekaligus mendukung terciptanya lembaga pengawas pemilu yang profesional, transparan, dan berintegritas.