BAWASLU LAMPUNG TENGAH TINGKATKAN KAPASITAS SDM MELALUI SUPERVISI DARI PROVINSI

Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah menerima kunjungan supervisi dari Bawaslu Provinsi Lampung pada Rabu, 26 November 2025. Kegiatan yang berlangsung di Sekretariat Bawaslu Lampung Tengah ini difokuskan pada penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) sebagai upaya berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitas pengawas pemilu di tingkat kabupaten.

Supervisi tersebut dihadiri oleh jajaran Bawaslu Provinsi Lampung, yaitu Imam Bukhori selaku Koordinator Divisi SDM, Dwi Hendro Nugroho selaku Kepala Bagian Administrasi, serta perwakilan staf Sekretariat Divisi Administrasi Bawaslu Provinsi Lampung. Kedatangan rombongan disambut langsung oleh Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah, Lukito Hadi Sumarto, S.AP, bersama Koordinator Divisi SDM Bawaslu Lampung Tengah, Heru Sando, serta jajaran staf sekretariat Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah.

Dalam sambutannya, Imam Bukhori menekankan bahwa penguatan kapasitas SDM merupakan prioritas utama dalam menjaga kualitas pengawasan pemilu. Ia menegaskan bahwa SDM Bawaslu harus memiliki kompetensi teknis yang baik, memahami regulasi secara mendalam, dan mengedepankan integritas dalam setiap tahapan pengawasan. “SDM adalah kunci keberhasilan pengawasan. Melalui supervisi ini, kami ingin memastikan bahwa seluruh jajaran Bawaslu Lampung Tengah memiliki bekal pengetahuan dan kemampuan yang memadai,” ujarnya.

Sementara itu, Dwi Hendro Nugroho, Kabag Administrasi Bawaslu Provinsi Lampung, memberikan arahan mengenai pentingnya ketertiban administrasi sebagai bagian dari pembinaan SDM. Ia menyoroti perlunya keseragaman standar administrasi, mulai dari tata kelola dokumen, penyusunan laporan, hingga pengarsipan yang sesuai ketentuan. Dwi Hendro juga meninjau langsung proses administrasi yang berjalan di Bawaslu Lampung Tengah dan memberikan rekomendasi untuk peningkatan efektivitas kerja.

Staf Divisi Administrasi Bawaslu Provinsi Lampung turut memberikan pendampingan teknis terkait pengelolaan administrasi kepegawaian, penggunaan teknologi informasi dalam administrasi, serta penyempurnaan mekanisme pelaporan internal. Pendampingan dilakukan secara interaktif, memberikan kesempatan kepada staf Bawaslu Lampung Tengah untuk menyampaikan kendala dan kebutuhan pengembangan kapasitas.

Koordinator Sekretariat Bawaslu Lampung Tengah, Lukito Hadi Sumarto, S.AP, menyampaikan apresiasi atas supervisi yang diberikan. Menurutnya, kegiatan ini sangat penting untuk memperkuat kualitas kerja kelembagaan dan menambah wawasan bagi seluruh jajaran sekretariat. “Kami menyambut baik pendampingan ini. Penguatan kapasitas SDM adalah kebutuhan nyata, terutama dalam menghadapi dinamika pengawasan pemilu yang semakin kompleks,” ujarnya.

Senada dengan itu, Heru Sando, selaku Koordinator Divisi SDM Bawaslu Lampung Tengah, menegaskan komitmen lembaga untuk terus meningkatkan kemampuan jajaran sekretariat dan pengawas. Ia berharap rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Lampung dapat menjadi panduan dalam memperbaiki tata kelola SDM dan meningkatkan efektivitas kerja.

Kegiatan supervisi berlangsung kondusif dan produktif, membahas berbagai aspek penting seperti pemahaman regulasi terbaru, peningkatan kompetensi teknis dan administratif, hingga pengembangan soft skill seperti komunikasi, leadership, dan problem solving. Tim supervisi juga melakukan evaluasi menyeluruh atas kualitas pengelolaan SDM yang telah berjalan di Bawaslu Lampung Tengah.

Di akhir pertemuan, Bawaslu Provinsi Lampung memberikan sejumlah rekomendasi sebagai tindak lanjut peningkatan kualitas SDM dan administrasi di lingkungan Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah. Rekomendasi tersebut mencakup penguatan pelatihan internal, peningkatan pemahaman regulasi, serta optimalisasi koordinasi antara sekretariat dan divisi-divisi teknis.

Melalui supervisi ini, Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah semakin termotivasi untuk memperkuat fondasi kelembagaan melalui SDM yang kompeten, profesional, dan berintegritas. Kegiatan tersebut menjadi bukti nyata kolaborasi berjenjang antara Bawaslu Provinsi dan Kabupaten dalam mewujudkan pengawasan pemilu yang berkualitas dan terpercaya.