Lompat ke isi utama

Berita

IMAM NUROHIM UCAPKAN SELAMAT HUT KE-15 OJK, DORONG PENGUATAN PENGAWASAN DAN TRANSPARANSI

r

Kordiv Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Lampung Tengah Ucapkan Selamat HUT ke-15 OJK, Tekankan Pentingnya Pengawasan dan Transparansi

Lampung Tengah – Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lampung Tengah, Imam Nurohim, menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-15 kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Minggu (22/11/2026). Momentum peringatan ini menjadi bentuk apresiasi atas perjalanan dan kontribusi OJK dalam menjaga stabilitas sektor jasa keuangan serta memperkuat sistem keuangan nasional yang sehat, transparan, inklusif, inovatif, dan terpercaya.

Peringatan HUT ke-15 OJK tahun ini mengusung tema “15 Tahun OJK Mendorong Sektor Jasa Keuangan yang Stabil, Inklusif, Inovatif, dan Terpercaya Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional”. Tema tersebut mencerminkan komitmen OJK untuk terus memperkuat fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan, meningkatkan perlindungan konsumen, serta mendorong terciptanya industri keuangan yang mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan dinamika perekonomian nasional.

Imam Nurohim menyampaikan bahwa perjalanan 15 tahun OJK merupakan capaian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap industri jasa keuangan. Menurutnya, keberadaan lembaga pengawas yang kuat dan profesional sangat diperlukan untuk memastikan aktivitas sektor jasa keuangan berjalan sesuai dengan ketentuan serta mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.

“Atas nama pribadi dan keluarga besar Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah, saya mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun ke-15 kepada Otoritas Jasa Keuangan. Semoga OJK semakin kuat, profesional, dan terpercaya dalam menjalankan fungsi pengaturan, pengawasan, serta perlindungan konsumen. Teruslah menghadirkan inovasi dan memperkuat pengawasan demi mewujudkan sektor jasa keuangan yang sehat dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat,” ungkap Imam Nurohim.

Lebih lanjut, Imam menilai bahwa pengawasan merupakan salah satu instrumen penting dalam menjaga kualitas tata kelola sebuah sektor maupun lembaga. Melalui pengawasan yang efektif, potensi penyimpangan dapat diidentifikasi dan dicegah sejak dini sehingga setiap kegiatan dapat berjalan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

Menurutnya, pengawasan yang baik tidak hanya berorientasi pada penindakan terhadap pelanggaran, tetapi juga harus mengedepankan langkah pencegahan, edukasi, serta peningkatan kesadaran seluruh pihak terhadap pentingnya kepatuhan. Pendekatan tersebut diperlukan untuk menciptakan lingkungan kelembagaan yang sehat, transparan, dan bertanggung jawab.

“Pengawasan bukan hanya tentang menemukan kesalahan atau memberikan tindakan terhadap pelanggaran, tetapi juga bagaimana membangun kesadaran agar setiap pihak menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai aturan. Pencegahan, pengawasan, dan penegakan ketentuan harus berjalan secara beriringan untuk menciptakan sistem yang lebih baik dan menjaga kepercayaan masyarakat,” tambahnya.

Sebagai Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah, Imam juga menyoroti pentingnya pengelolaan data dan informasi yang akurat dalam mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan. Menurutnya, data memiliki peran strategis sebagai dasar dalam melakukan analisis, menentukan langkah tindak lanjut, serta memastikan setiap kebijakan dan keputusan dapat dipertanggungjawabkan.

Ia menjelaskan bahwa di tengah perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, pengelolaan data harus dilaksanakan secara cermat, sistematis, dan berintegritas. Informasi yang akurat dan dapat dipercaya akan membantu lembaga dalam meningkatkan efektivitas kerja sekaligus memberikan keterbukaan informasi kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam konteks pengawasan pemilu, data dan informasi menjadi bagian penting dalam mendukung proses identifikasi potensi kerawanan, pengawasan tahapan, dokumentasi hasil pengawasan, hingga penanganan dugaan pelanggaran pemilu. Oleh karena itu, ketelitian dalam mengelola informasi serta kemampuan melakukan analisis menjadi kebutuhan penting bagi jajaran pengawas pemilu.

Imam menilai bahwa prinsip pengelolaan data yang akurat dan transparan juga memiliki relevansi dalam sektor jasa keuangan. Pengawasan terhadap industri keuangan membutuhkan dukungan informasi yang memadai agar berbagai potensi risiko dapat diketahui dan ditangani secara tepat. Dengan demikian, kualitas data menjadi salah satu faktor yang turut menentukan efektivitas pengawasan.

“Di era digital seperti sekarang, data dan informasi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pengambilan keputusan. Informasi harus dikelola secara akurat, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan dukungan data yang berkualitas, pengawasan dapat dilakukan secara lebih terarah, potensi permasalahan dapat dikenali lebih awal, dan kepercayaan publik terhadap lembaga dapat terus diperkuat,” jelasnya.

Selain itu, Imam turut menekankan pentingnya keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari upaya membangun hubungan yang baik antara lembaga dan masyarakat. Informasi yang disampaikan secara benar, jelas, dan bertanggung jawab dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap tugas serta fungsi suatu lembaga.

Menurutnya, keterbukaan informasi harus tetap memperhatikan ketentuan mengenai perlindungan data pribadi, kerahasiaan informasi, dan kepentingan hukum. Dengan adanya keseimbangan antara transparansi dan perlindungan informasi, lembaga dapat memberikan pelayanan informasi yang berkualitas tanpa mengabaikan aspek keamanan dan tanggung jawab.

Ia juga berharap OJK terus memperkuat pengawasan terhadap perkembangan layanan keuangan digital. Kemudahan akses terhadap berbagai produk dan layanan keuangan harus diimbangi dengan perlindungan konsumen yang optimal, mengingat masyarakat masih menghadapi berbagai risiko seperti penipuan keuangan, investasi ilegal, penyalahgunaan data pribadi, dan pinjaman online ilegal.

Dalam hal ini, edukasi masyarakat menjadi salah satu langkah penting untuk mencegah munculnya berbagai permasalahan. Masyarakat perlu memiliki kemampuan untuk memeriksa legalitas penyedia layanan keuangan, memahami risiko setiap produk yang digunakan, serta mengetahui saluran pengaduan apabila mengalami permasalahan.

Imam berharap OJK semakin aktif memperluas jangkauan sosialisasi dan edukasi keuangan hingga ke tingkat daerah. Dengan informasi yang mudah diakses dan dipahami, masyarakat diharapkan semakin cerdas dalam mengambil keputusan keuangan serta tidak mudah terpengaruh oleh berbagai tawaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Lebih jauh, ia menyampaikan bahwa sinergi antarlembaga merupakan bagian penting dalam memperkuat pengawasan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Setiap lembaga memiliki kewenangan dan tanggung jawab masing-masing, tetapi semangat menjaga integritas, transparansi, akuntabilitas, serta kepentingan publik merupakan nilai yang perlu terus dikembangkan bersama.

Peringatan HUT ke-15 OJK juga menjadi momentum untuk mengapresiasi berbagai upaya penguatan sektor jasa keuangan yang telah dilakukan selama ini. Stabilitas keuangan yang terjaga, akses layanan yang semakin luas, serta perlindungan konsumen yang semakin baik diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Menutup penyampaiannya, Imam Nurohim berharap OJK terus meningkatkan kualitas pengawasan, memperkuat tata kelola, serta mengembangkan inovasi yang mampu menjawab tantangan sektor jasa keuangan di masa mendatang.

“Selamat 15 tahun OJK. Semoga semakin maju, semakin kuat, dan semakin dipercaya masyarakat. Terus tingkatkan kualitas pengawasan, perkuat transparansi dan akuntabilitas, serta hadirkan perlindungan yang optimal bagi konsumen jasa keuangan. Semoga OJK senantiasa menjadi lembaga yang adaptif dan inovatif dalam menghadapi perkembangan zaman serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional,” tutupnya.

Melalui momentum peringatan HUT ke-15 OJK, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk senantiasa meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya kepatuhan pada aturan, keterbukaan informasi, serta penggunaan data secara bertanggung jawab. Semangat pengawasan, integritas, dan akuntabilitas diharapkan terus menjadi landasan dalam membangun kelembagaan yang profesional dan terpercaya demi kemajuan bangsa dan negara.

Foto: Humas Bawaslu Lampung Tengah

Penulis dan Editor: 1T