PAHAMI PASAL 8 PERBAWASLU 9/2022, INI MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR-PESERTA PEMILU
|
Lampung Tengah – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lampung Tengah terus berupaya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai regulasi kepemiluan, khususnya terkait mekanisme penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum. Salah satu materi edukasi yang disampaikan adalah mengenai lima tahapan penyelesaian sengketa antar-Peserta Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
Melalui penyebarluasan informasi kepemiluan dalam bentuk pamflet edukasi, Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah mengajak masyarakat, peserta Pemilu, serta seluruh pihak yang berkepentingan untuk memahami bahwa penyelesaian sengketa merupakan bagian penting dalam menjaga kualitas demokrasi. Mekanisme tersebut menjadi salah satu instrumen untuk memastikan bahwa setiap permasalahan yang muncul dalam proses penyelenggaraan Pemilu dapat diselesaikan melalui prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
Pasal 8 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 menjelaskan bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan menyelesaikan sengketa antar-Peserta Pemilu melalui lima tahapan. Tahapan tersebut meliputi menerima permohonan, melakukan pemeriksaan permohonan, mempertemukan para pihak yang bersengketa, memeriksa bukti, dan memutus.
Kelima tahapan ini memiliki peran penting dalam memastikan penyelesaian sengketa berjalan secara sistematis, terukur, dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Setiap tahapan menjadi bagian yang saling berkaitan sehingga proses penyelesaian sengketa tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan melalui mekanisme yang memberikan ruang bagi para pihak untuk menyampaikan kepentingan dan argumentasi masing-masing.
Tahapan pertama adalah menerima permohonan. Pada tahap ini, Bawaslu menerima permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan oleh pihak yang memiliki kedudukan sebagai pemohon sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan permohonan menjadi pintu awal dalam proses penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, pemahaman mengenai tata cara pengajuan permohonan menjadi penting agar pihak yang berkepentingan dapat menggunakan haknya sesuai prosedur yang berlaku.
Tahapan kedua adalah melakukan pemeriksaan permohonan. Setelah permohonan diterima, dilakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa permohonan yang diajukan memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan. Pemeriksaan ini menjadi bagian penting untuk memahami pokok permasalahan, kedudukan para pihak, serta objek sengketa yang dipersoalkan. Melalui tahapan tersebut, proses penyelesaian sengketa diharapkan dapat berjalan lebih terarah dan sesuai dengan ruang lingkup kewenangan lembaga pengawas Pemilu.
Selanjutnya, tahapan ketiga adalah mempertemukan para pihak yang bersengketa. Tahapan ini menjadi ruang bagi pihak-pihak yang terlibat untuk menyampaikan pandangan, penjelasan, serta argumentasi masing-masing terhadap permasalahan yang terjadi. Pertemuan tersebut juga menjadi bagian dari upaya penyelesaian sengketa melalui musyawarah atau proses penyelesaian yang difasilitasi oleh Bawaslu sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan adanya ruang komunikasi tersebut, diharapkan perbedaan kepentingan dapat dipertemukan melalui mekanisme yang mengedepankan keadilan dan kepastian hukum.
Tahapan keempat adalah memeriksa bukti. Dalam proses penyelesaian sengketa, bukti memiliki kedudukan penting sebagai dasar untuk menilai dan memahami persoalan yang sedang dipersengketakan. Pemeriksaan bukti dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai fakta dan keadaan yang berkaitan dengan objek sengketa. Dengan demikian, penyelesaian sengketa tidak hanya didasarkan pada pernyataan para pihak, tetapi juga mempertimbangkan bukti yang disampaikan sesuai ketentuan hukum acara penyelesaian sengketa.
Tahapan kelima adalah memutus. Tahap ini merupakan bagian akhir dari rangkaian penyelesaian sengketa antar-Peserta Pemilu. Setelah melalui proses pemeriksaan permohonan, mempertemukan para pihak, serta memeriksa bukti, Bawaslu mengambil keputusan berdasarkan hasil pemeriksaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keputusan tersebut menjadi bentuk pelaksanaan kewenangan Bawaslu dalam memberikan penyelesaian terhadap sengketa yang ditangani.
Pemahaman terhadap lima tahapan tersebut menjadi penting karena penyelesaian sengketa tidak hanya berkaitan dengan persoalan administratif atau perbedaan kepentingan antar-Peserta Pemilu, tetapi juga menyangkut perlindungan hak-hak peserta dalam menjalankan aktivitas kepemiluan. Setiap pihak perlu memahami bahwa terdapat mekanisme hukum yang dapat ditempuh apabila terjadi sengketa dalam proses Pemilu.
Bagi Bawaslu, keberadaan mekanisme penyelesaian sengketa merupakan bagian dari upaya menjaga keadilan Pemilu. Penyelenggaraan Pemilu yang demokratis tidak hanya diukur dari terlaksananya pemungutan dan penghitungan suara, tetapi juga dari tersedianya mekanisme penyelesaian permasalahan yang mampu memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
Selain itu, pemahaman terhadap regulasi juga menjadi salah satu langkah preventif untuk meminimalkan potensi kesalahpahaman dalam pelaksanaan tahapan Pemilu. Peserta Pemilu yang memahami hak, kewajiban, serta mekanisme penyelesaian sengketa diharapkan dapat lebih cermat dalam menjalankan aktivitas politik sesuai ketentuan yang berlaku.
Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah memandang bahwa edukasi regulasi kepemiluan perlu terus diperkuat agar informasi mengenai tugas, fungsi, dan kewenangan Bawaslu dapat dipahami secara luas oleh masyarakat. Penyampaian materi melalui media visual menjadi salah satu cara untuk menyederhanakan substansi peraturan yang memiliki karakteristik hukum sehingga lebih mudah dipahami dan diakses oleh berbagai kalangan.
Melalui edukasi ini, masyarakat juga diharapkan semakin mengenal peran Bawaslu tidak hanya dalam melakukan pengawasan terhadap tahapan Pemilu, tetapi juga dalam menangani dan menyelesaikan sengketa proses Pemilu sesuai kewenangannya. Dengan demikian, kehadiran Bawaslu menjadi bagian penting dalam membangun sistem demokrasi yang menjunjung tinggi prinsip keadilan, transparansi, profesionalitas, dan kepastian hukum.
Pada akhirnya, pemahaman terhadap Pasal 8 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 diharapkan dapat mendorong terciptanya kesadaran hukum kepemiluan di tengah masyarakat. Setiap tahapan penyelesaian sengketa memiliki arti penting dalam memastikan bahwa perbedaan dan permasalahan dalam proses Pemilu dapat ditangani melalui jalur yang sah, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus meningkatkan literasi kepemiluan, mengenali regulasi yang berlaku, serta bersama-sama menjaga proses demokrasi agar berlangsung secara jujur, adil, dan berintegritas.
Karena Pemilu yang berkualitas bukan hanya tentang kompetisi meraih suara, tetapi juga tentang bagaimana setiap prosesnya menjunjung tinggi keadilan dan kepastian hukum.
Foto: Humas Bawaslu Lampung Tengah
Penulis dan Editor: 1T