JUMAT SEHATI BAWASLU, WAHID TEDI KRISTIANDI SOROTI PENTINGNYA DISIPLIN DAN INTEGRITAS

Lampung Tengah – Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah, Wahid Tedi Kristiandi, mengikuti kegiatan Jumat Sehati secara daring melalui Zoom pada Jumat, 23 Oktober 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari tindak lanjut Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Kegiatan Jumat Sehati dan Jumpa Berlian di Lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota.

Kegiatan Jumat Sehati kali ini mengangkat tema “Disiplin dan Tanggung Jawab dalam Pelaksanaan Tugas Bawaslu”. Tema tersebut menjadi pengingat bagi seluruh jajaran Bawaslu mengenai pentingnya membangun budaya kerja yang tertib, profesional, dan berintegritas dalam menjalankan tugas serta kewenangan kelembagaan. Melalui kegiatan ini, nilai-nilai kedisiplinan dan tanggung jawab diharapkan tidak hanya menjadi prinsip yang dipahami bersama, tetapi juga diwujudkan secara konsisten dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari.

Keikutsertaan Wahid Tedi Kristiandi dalam kegiatan tersebut menjadi bagian dari komitmen Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah untuk terus memperkuat kualitas sumber daya manusia, khususnya dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan pemilu yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai lembaga yang memiliki mandat menjaga kualitas demokrasi melalui pengawasan penyelenggaraan pemilu, Bawaslu membutuhkan jajaran yang mampu menjalankan tugas secara cermat, konsisten, dan bertanggung jawab.

Dalam konteks pelaksanaan tugas kelembagaan, disiplin memiliki arti penting karena menjadi landasan bagi setiap jajaran untuk bekerja sesuai dengan aturan, prosedur, serta batas waktu yang telah ditetapkan. Sementara itu, tanggung jawab mencerminkan kesungguhan dalam melaksanakan amanah, mengambil keputusan sesuai kewenangan, serta memastikan setiap pekerjaan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun substantif. Kedua nilai tersebut sangat diperlukan untuk menjaga kualitas pelayanan dan mendukung pencapaian tujuan organisasi.

Bagi Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, disiplin dan tanggung jawab memiliki keterkaitan erat dengan ketelitian dalam memahami peraturan, kecermatan dalam menganalisis persoalan hukum, serta konsistensi dalam menjalankan prosedur penyelesaian sengketa sesuai kewenangan Bawaslu. Setiap proses yang berkaitan dengan hukum membutuhkan perhatian terhadap ketentuan yang berlaku, kelengkapan dokumen, ketepatan prosedur, serta kemampuan menjaga objektivitas dalam menilai suatu persoalan.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa turut berperan dalam memberikan dukungan terhadap kepastian hukum pada proses pengawasan pemilu. Oleh sebab itu, setiap jajaran perlu memiliki pemahaman yang baik terhadap regulasi dan menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman utama dalam bekerja. Sikap disiplin diperlukan agar setiap tahapan pekerjaan dilaksanakan secara teratur, sedangkan tanggung jawab menjadi dasar untuk memastikan bahwa tugas yang diberikan diselesaikan dengan sungguh-sungguh dan sesuai ketentuan.

Sejalan dengan tema Jumat Sehati, Wahid Tedi Kristiandi menekankan pentingnya menjadikan disiplin dan tanggung jawab sebagai prinsip utama dalam menjalankan tugas di lingkungan Bawaslu. Kedua nilai tersebut tidak hanya diperlukan untuk mendukung ketertiban administrasi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam menjaga integritas, profesionalitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengawas pemilu.

“Disiplin dan tanggung jawab merupakan fondasi penting dalam pelaksanaan tugas Bawaslu. Setiap pekerjaan harus dilaksanakan berdasarkan aturan dan prosedur yang berlaku, dengan mengedepankan ketelitian, integritas, serta komitmen untuk menyelesaikan tugas secara profesional. Terlebih dalam bidang hukum dan penyelesaian sengketa, setiap proses membutuhkan kecermatan dan kehati-hatian agar pelaksanaan kewenangan tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

Lebih lanjut, kedisiplinan dalam pelaksanaan tugas hukum juga tercermin melalui kepatuhan terhadap prosedur, ketepatan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan, serta kesungguhan dalam mempelajari dan memahami perkembangan regulasi. Dalam lingkungan kerja yang menuntut kecermatan, setiap detail memiliki arti penting karena dapat memengaruhi kualitas hasil pekerjaan. Oleh karena itu, pembiasaan bekerja secara tertib dan sistematis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya meningkatkan profesionalitas jajaran Bawaslu.

Tanggung jawab juga mengandung makna bahwa setiap pelaksanaan tugas harus dilandasi kesadaran terhadap amanah yang diberikan. Setiap jajaran Bawaslu diharapkan tidak hanya berorientasi pada penyelesaian pekerjaan, tetapi juga memperhatikan kualitas, ketepatan, serta kesesuaian hasil pekerjaan dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, tanggung jawab tidak berhenti pada pemenuhan kewajiban formal, melainkan diwujudkan melalui komitmen menjaga integritas dan memberikan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam penyelesaian sengketa, prinsip tersebut menjadi semakin penting karena proses yang dilaksanakan berkaitan dengan penanganan persoalan yang harus diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum dan kewenangan lembaga. Kecermatan dalam memeriksa dokumen, memahami duduk perkara, menelaah dasar hukum, serta mengikuti prosedur yang ditentukan merupakan bagian dari upaya menjaga kualitas proses penyelesaian sengketa. Pelaksanaan tugas yang disiplin dan bertanggung jawab diharapkan dapat mendukung terwujudnya proses yang profesional, objektif, dan sesuai dengan prinsip kepastian hukum.

Selain memperkuat pelaksanaan tugas teknis, kegiatan Jumat Sehati juga menjadi ruang untuk membangun kesadaran bersama mengenai pentingnya etika kerja dan hubungan profesional antarpegawai. Lingkungan kerja yang menjunjung tinggi disiplin dan tanggung jawab akan mendorong terciptanya koordinasi yang lebih baik, komunikasi yang efektif, serta pembagian tugas yang berjalan sesuai peran masing-masing. Hal ini menjadi salah satu faktor pendukung bagi organisasi dalam menjalankan program kerja secara terarah dan berkelanjutan.

Pelaksanaan kegiatan secara daring melalui Zoom turut menjadi sarana untuk menjaga kesinambungan kegiatan pembinaan di lingkungan Bawaslu dengan menyesuaikan pelaksanaannya berdasarkan ketentuan yang berlaku. Melalui kegiatan tersebut, jajaran Bawaslu diharapkan dapat memperkuat pemahaman terhadap nilai-nilai yang menjadi dasar budaya kerja sekaligus merefleksikan penerapannya dalam pelaksanaan tugas di unit kerja masing-masing.

Bagi Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah, penguatan disiplin dan tanggung jawab merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas kelembagaan. Komitmen tersebut perlu diwujudkan melalui kepatuhan terhadap aturan, peningkatan kompetensi, ketelitian dalam bekerja, serta kesediaan untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan. Dengan budaya kerja yang baik, setiap jajaran diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pelaksanaan pengawasan pemilu yang berkualitas.

Keikutsertaan Wahid Tedi Kristiandi dalam kegiatan Jumat Sehati pada 23 Oktober 2026 diharapkan semakin memperkuat komitmen terhadap penerapan nilai-nilai disiplin, tanggung jawab, dan integritas dalam pelaksanaan tugas hukum dan penyelesaian sengketa. Nilai-nilai tersebut perlu menjadi pedoman bersama bagi seluruh jajaran, sehingga setiap kewenangan yang dijalankan senantiasa berlandaskan peraturan perundang-undangan dan diarahkan untuk mendukung terciptanya proses demokrasi yang berintegritas.

Melalui kegiatan Jumat Sehati bertema “Disiplin dan Tanggung Jawab dalam Pelaksanaan Tugas Bawaslu”, Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah terus mendorong terbentuknya budaya kerja yang profesional, tertib, dan akuntabel. Dengan menjadikan disiplin sebagai kebiasaan serta tanggung jawab sebagai landasan dalam bekerja, seluruh jajaran Bawaslu diharapkan mampu menjalankan amanah kelembagaan secara optimal, menjaga kepercayaan publik, dan berkontribusi dalam mewujudkan pengawasan pemilu yang berintegritas serta berlandaskan kepastian hukum.