KETUA BAWASLU LAMPUNG TENGAH HADIRI FGD EVALUASI SISTEM PEMILU DAN PENATAAN DAPIL

Kegiatan ini menghadirkan narasumber Adi Hasan Basri, Anggota KPU Lampung Tengah Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu Periode 2019–2024, yang memaparkan materi terkait evaluasi sistem pemilu Indonesia serta penataan daerah pemilihan (dapil) khususnya di wilayah Kabupaten Lampung Tengah.

Dalam paparannya, Adi Hasan Basri menyampaikan sejumlah catatan kritis terkait pelaksanaan Pemilu 2024, termasuk tantangan dalam sistem proporsional terbuka, peran partai politik dalam rekrutmen calon, serta kebutuhan akan penataan ulang dapil untuk menjamin proporsionalitas dan representasi yang lebih adil.

Kehadiran Ketua Bawaslu Lampung Tengah dalam kegiatan ini menunjukkan sinergi antarlembaga penyelenggara pemilu dalam melakukan refleksi pasca pemilu, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan penyelenggaraan pemilu ke depan, khususnya menjelang tahapan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2029.

Acara ini juga turut dihadiri oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Lampung Tengah, para Ketua Partai Politik, serta Ketua Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Kehadiran berbagai pemangku kepentingan ini menunjukkan komitmen bersama dalam melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap sistem pemilu, sekaligus memperkuat partisipasi dan sinergi antar lembaga serta elemen masyarakat dalam proses demokrasi.

"Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) ini merupakan ruang dialog yang sangat penting bagi seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan refleksi dan evaluasi atas pelaksanaan Pemilu yang telah berlangsung, khususnya terkait sistem pemilu dan penataan daerah pemilihan di Kabupaten Lampung Tengah. Materi yang disampaikan oleh narasumber sangat komprehensif dan membuka ruang diskusi yang konstruktif,” Ujar Ketua Bawaslu Lampung Tengah Yuli Efendi,S.H usai menghadiri kegiatan FGD.

Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu tentu sangat berkepentingan terhadap keadilan dan proporsionalitas dalam sistem pemilu. Penataan daerah pemilihan yang tepat akan sangat berpengaruh terhadap kualitas representasi dan legitimasi hasil pemilu ke depan.

"Kami mengapresiasi kehadiran berbagai unsur, mulai dari KPU, Kesbangpol, pimpinan partai politik, hingga organisasi kemasyarakatan. Sinergi dan partisipasi aktif dari seluruh pihak merupakan kunci dalam mewujudkan demokrasi yang lebih baik di masa mendatang,” Pungkasnya.