KORDIV HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA BAWASLU LAMPUNG TENGAH UCAPKAN SELAMAT HUT KE-15 OJK, TEKANKAN PENTINGNYA KEPASTIAN HUKUM DAN KEPERCAYAAN PUBLIK
|
Lampung Tengah – Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lampung Tengah, Wahid Tedi Kristiandi, menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-15 kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Minggu (22/11/2026). Momentum peringatan tersebut menjadi kesempatan untuk memberikan apresiasi atas perjalanan dan kontribusi OJK dalam menjaga stabilitas sektor jasa keuangan serta memperkuat sistem keuangan nasional yang sehat, inklusif, inovatif, dan terpercaya.
Mengusung tema “15 Tahun OJK Mendorong Sektor Jasa Keuangan yang Stabil, Inklusif, Inovatif, dan Terpercaya Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional”, peringatan HUT ke-15 OJK merefleksikan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan di Indonesia. Selama perjalanan kelembagaannya, OJK memiliki peran strategis dalam memastikan kegiatan sektor jasa keuangan berjalan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai konsumen.
Wahid Tedi Kristiandi menyampaikan bahwa keberadaan OJK merupakan bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan nasional. Menurutnya, stabilitas sektor jasa keuangan tidak dapat dilepaskan dari adanya kepastian hukum, pengawasan yang efektif, serta penerapan prinsip tata kelola yang baik dalam setiap aktivitas industri keuangan.
“Atas nama pribadi dan keluarga besar Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah, saya mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun ke-15 kepada Otoritas Jasa Keuangan. Semoga OJK semakin profesional, kuat, dan berintegritas dalam menjalankan tugas pengaturan, pengawasan, serta perlindungan konsumen. Teruslah menjadi lembaga yang terpercaya dalam menjaga stabilitas sektor jasa keuangan dan memberikan kepastian bagi masyarakat,” ungkap Wahid.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa aspek hukum memiliki kedudukan yang sangat penting dalam membangun sistem kelembagaan yang kuat. Setiap kebijakan dan pelaksanaan kewenangan harus berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tercipta kepastian, keadilan, serta perlindungan terhadap hak dan kepentingan masyarakat.
Menurutnya, sektor jasa keuangan membutuhkan regulasi yang jelas dan pengawasan yang konsisten untuk memastikan seluruh pelaku industri menjalankan kegiatan sesuai dengan ketentuan. Kepastian hukum juga menjadi instrumen penting dalam mencegah terjadinya penyimpangan, melindungi konsumen, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan.
“Dalam setiap sektor kelembagaan, kepastian hukum merupakan fondasi yang tidak boleh diabaikan. Aturan harus menjadi pedoman dalam menjalankan kewenangan, sementara pengawasan harus memastikan bahwa seluruh ketentuan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat dapat terjaga dan potensi terjadinya pelanggaran dapat diminimalkan,” tambahnya.
Sebagai Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah, Wahid juga menekankan bahwa penegakan hukum yang profesional harus mengedepankan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Ketiga prinsip tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan setiap persoalan hukum ditangani secara objektif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Ia menilai bahwa prinsip-prinsip tersebut memiliki relevansi dalam berbagai bidang penyelenggaraan kelembagaan, termasuk sektor jasa keuangan maupun pengawasan pemilu. Setiap lembaga harus mampu menjalankan kewenangannya secara bertanggung jawab serta memberikan ruang perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.
Dalam konteks pengawasan pemilu, Bawaslu memiliki tanggung jawab untuk memastikan proses demokrasi berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa pemilu menjadi bagian dari upaya menjaga keadilan serta memberikan kepastian hukum bagi peserta pemilu dan seluruh pihak yang berkepentingan.
Wahid menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa tidak sekadar menyelesaikan perbedaan kepentingan antarpihak, tetapi juga menjadi instrumen untuk menjaga integritas proses demokrasi. Oleh karena itu, setiap proses penyelesaian harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum, didukung oleh bukti dan fakta yang relevan, serta mengedepankan sikap profesional dan independen.
“Baik dalam sektor jasa keuangan maupun dalam penyelenggaraan pemilu, kepastian hukum dan kepercayaan publik merupakan dua hal yang saling berkaitan. Ketika aturan ditegakkan secara konsisten, kewenangan dijalankan secara bertanggung jawab, dan hak masyarakat dilindungi, maka kepercayaan terhadap lembaga akan semakin kuat. Inilah nilai penting yang harus terus dijaga oleh setiap institusi,” jelasnya.
Selain aspek kepastian hukum, Wahid juga memberikan perhatian terhadap perkembangan inovasi teknologi di sektor jasa keuangan. Menurutnya, transformasi digital memberikan berbagai kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan keuangan. Namun, perkembangan tersebut juga menghadirkan tantangan baru, terutama berkaitan dengan perlindungan data pribadi, keamanan transaksi, serta potensi penyalahgunaan teknologi.
Oleh sebab itu, ia berharap OJK terus memperkuat kerangka pengawasan dan perlindungan konsumen agar perkembangan inovasi keuangan digital tetap berjalan dalam koridor hukum. Masyarakat juga perlu mendapatkan edukasi yang memadai mengenai hak dan kewajibannya sebagai pengguna layanan jasa keuangan.
Ia menilai bahwa peningkatan literasi hukum dan literasi keuangan perlu berjalan beriringan. Masyarakat yang memahami hak-haknya akan lebih mampu mengenali potensi kerugian, menghindari praktik keuangan ilegal, serta mengetahui langkah yang dapat ditempuh ketika menghadapi permasalahan dengan penyedia layanan jasa keuangan.
Lebih jauh, Wahid berharap OJK terus meningkatkan keterbukaan informasi dan memperkuat mekanisme penanganan pengaduan konsumen. Pelayanan yang responsif, transparan, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat akan menjadi salah satu faktor penting dalam membangun kepercayaan terhadap industri jasa keuangan.
Menurutnya, lembaga yang kuat bukan hanya diukur dari keberhasilan menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga dari kemampuannya memberikan perlindungan, menyelesaikan persoalan secara adil, serta memastikan setiap kebijakan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Peringatan HUT ke-15 OJK juga menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antarlembaga dalam membangun tata kelola pemerintahan dan kelembagaan yang semakin baik. Kolaborasi, pertukaran pengetahuan, serta penguatan kapasitas kelembagaan diharapkan dapat mendorong terciptanya sistem yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Menutup penyampaiannya, Wahid Tedi Kristiandi berharap OJK terus berkembang menjadi lembaga yang semakin adaptif dalam menghadapi perubahan dan tantangan sektor jasa keuangan. Ia juga berharap agar penguatan regulasi, pengawasan, dan perlindungan konsumen senantiasa menjadi prioritas dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
“Selamat HUT ke-15 OJK. Semoga semakin konsisten dalam menegakkan prinsip tata kelola yang baik, memperkuat kepastian hukum, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Teruslah berinovasi dengan tetap berpegang pada aturan dan prinsip integritas. Semoga OJK semakin dipercaya dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi terciptanya sektor jasa keuangan yang stabil, inklusif, inovatif, dan terpercaya demi kemajuan perekonomian Indonesia,” tutupnya.
Melalui momentum peringatan HUT ke-15 OJK, Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah mengajak seluruh elemen kelembagaan untuk terus menjunjung tinggi supremasi hukum, memperkuat integritas, serta meningkatkan akuntabilitas dalam menjalankan tugas dan kewenangan. Dengan kepastian hukum dan kepercayaan publik yang terus terpelihara, diharapkan berbagai lembaga dapat memberikan pelayanan terbaik serta berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia yang adil, maju, dan sejahtera.
Foto: Humas Bawaslu Lampung Tengah
Penulis dan Editor: 1T