PERKUAT WAWASAN TRANSFORMASI DIGITAL, BAWASLU LAMPUNG TENGAH HADIRI KLINIK PEMERINTAH DIGITAL BAHAS OPTIMALISASI PAD

Lampung Tengah – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lampung Tengah terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Komitmen tersebut diwujudkan dengan mengikuti Sharing Session Klinik Pemerintah Digital Edisi ke-9 bertajuk “Mengubah Data Menjadi Pendapatan: Peran TIK dalam Mendorong PAD” yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting pada Rabu, 11 Februari 2026, mulai pukul 09.30 WIB hingga selesai.

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Aris Kurniawan, selaku Direktur Akselerasi Teknologi Pemerintah Digital Daerah, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi). Dalam sambutannya, Aris menekankan pentingnya transformasi digital di lingkungan pemerintah daerah sebagai fondasi dalam meningkatkan efisiensi layanan publik sekaligus mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ia menyampaikan bahwa data yang selama ini dikumpulkan oleh pemerintah daerah sejatinya merupakan aset strategis yang apabila dikelola dengan baik dapat memberikan nilai tambah signifikan, baik dari sisi pelayanan publik maupun potensi pendapatan daerah. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi lintas sektor, peningkatan kapasitas SDM, serta penguatan tata kelola data yang terintegrasi.

Sharing session ini menghadirkan narasumber ahli dari berbagai latar belakang, mulai dari akademisi, praktisi pemerintah daerah, hingga sektor swasta. Prof. Ir. Dana Indra Sensuse, M.Lis., Ph.D., Guru Besar Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, memaparkan materi bertajuk “Memahami Data sebagai Aset Berharga dari Kacamata Akademisi”. Dalam paparannya, Prof. Dana menegaskan bahwa data bukan sekadar kumpulan angka, melainkan sumber daya strategis yang harus dikelola dengan prinsip tata kelola yang baik (good data governance).

Ia menjelaskan pentingnya membangun arsitektur sistem informasi yang terintegrasi, memastikan kualitas data, serta menjaga keamanan dan privasi sebagai bagian dari transformasi digital yang berkelanjutan. Menurutnya, pemanfaatan analitik data dan kecerdasan buatan dapat membantu pemerintah dalam mengambil kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) sekaligus mengidentifikasi potensi peningkatan PAD secara lebih terukur.

Selanjutnya, Yusuf Efendi, S.Kom., selaku Kepala Bidang E-Government Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya, berbagi praktik baik melalui materi “Belajar dari Keberhasilan Digitalisasi Layanan Publik di Kota Pahlawan”. Ia memaparkan bagaimana Kota Surabaya berhasil mengintegrasikan berbagai layanan publik secara digital sehingga memudahkan masyarakat sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Yusuf menekankan bahwa digitalisasi layanan, seperti sistem perizinan online, pajak daerah berbasis elektronik, hingga integrasi data kependudukan, telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan daerah. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari komitmen pimpinan daerah, kesiapan infrastruktur, serta penguatan kapasitas aparatur dalam mengelola sistem digital.

Sementara itu, perspektif sektor swasta disampaikan oleh Fajar Eri Dianto, Chief Marketing Officer Interactive Group sekaligus Chief Financial Officer Interactive Fintech. Dalam materinya, ia mengulas peran solusi TIK terkini dalam mengoptimalkan potensi pendapatan daerah melalui sistem pembayaran digital, integrasi platform layanan, serta pemanfaatan big data analytics.

Fajar menyoroti pentingnya kemitraan strategis antara pemerintah dan sektor swasta dalam menghadirkan inovasi teknologi yang adaptif dan berorientasi pada hasil. Ia juga menekankan bahwa optimalisasi PAD melalui digitalisasi tidak hanya meningkatkan pendapatan, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat melalui sistem yang lebih transparan dan akuntabel.

Kegiatan ini dipandu oleh moderator Safira Amalia, S.Kom., dari Direktorat Akselerasi Teknologi Pemerintah Digital Daerah, yang memfasilitasi diskusi interaktif antara narasumber dan peserta. Sesi tanya jawab berlangsung dinamis dengan berbagai pertanyaan seputar tantangan implementasi, keamanan data, hingga strategi kolaborasi lintas sektor.

Bagi Bawaslu Lampung Tengah, partisipasi dalam sharing session ini menjadi bagian dari upaya memperluas wawasan terkait transformasi digital di lingkungan pemerintahan. Meskipun Bawaslu bukan lembaga pengelola PAD, pemahaman mengenai pengelolaan data dan pemanfaatan TIK tetap relevan dalam mendukung tugas pengawasan pemilu yang transparan, akuntabel, dan berbasis data.

Dengan mengikuti kegiatan ini, Bawaslu Lampung Tengah berharap dapat mengadopsi praktik-praktik baik dalam pengelolaan data dan sistem informasi, guna memperkuat pelayanan informasi publik serta mendukung tata kelola kelembagaan yang modern dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Keikutsertaan dalam Sharing Session Klinik Pemerintah Digital Edisi ke-9 ini menegaskan komitmen Bawaslu Lampung Tengah untuk terus belajar, berinovasi, dan berkolaborasi dalam mendukung ekosistem pemerintahan digital yang efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.