TOTOK HARIYONO TEGASKAN KONSOLIDASI DEMOKRASI SEBAGAI KERJA NYATA BAWASLU DI LUAR TAHAPAN PEMILU

Anggota Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, Totok Hariyono, menegaskan bahwa konsolidasi demokrasi tidak boleh hanya menjadi wacana, melainkan harus diwujudkan sebagai kerja nyata oleh seluruh jajaran Bawaslu di setiap tingkatan. Penegasan tersebut disampaikan dalam kegiatan Rapat Pelaksanaan Tugas Konsolidasi Demokrasi dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Luar Tahapan yang digelar pada Kamis, 30 April 2026.

Kegiatan yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting mulai pukul 13.00 WIB hingga selesai ini menjadi forum penting dalam memperkuat pemahaman serta komitmen bersama terkait pelaksanaan tugas konsolidasi demokrasi. Rapat tersebut diikuti oleh jajaran Bawaslu dari tingkat pusat hingga daerah, mencerminkan upaya kolektif dalam menjaga kualitas demokrasi secara berkelanjutan.

Dalam arahannya, Totok Hariyono menekankan bahwa peran Bawaslu tidak hanya terbatas pada pengawasan saat tahapan pemilu berlangsung, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga dan memperkuat nilai-nilai demokrasi di luar tahapan. Menurutnya, masa di luar tahapan pemilu justru menjadi ruang strategis untuk membangun fondasi demokrasi yang lebih kokoh melalui berbagai program pencegahan, edukasi, dan penguatan partisipasi publik.

“Konsolidasi demokrasi harus menjadi kerja nyata, bukan sekadar konsep. Seluruh jajaran Bawaslu harus mampu menghadirkan program dan kegiatan yang berdampak langsung bagi penguatan demokrasi di masyarakat,” ujar Totok dalam forum tersebut.

Ia juga menyoroti pentingnya konsistensi dalam pelaksanaan tugas, termasuk dalam hal pelaporan kegiatan konsolidasi demokrasi yang harus dilakukan secara sistematis, akuntabel, dan transparan. Pelaporan yang baik, lanjutnya, menjadi instrumen penting dalam mengukur efektivitas program sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik.

Lebih lanjut, Totok Hariyono mengingatkan bahwa tantangan demokrasi ke depan semakin kompleks, seiring dengan perkembangan teknologi informasi, dinamika sosial politik, serta meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap kualitas penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, Bawaslu dituntut untuk terus beradaptasi dan meningkatkan kapasitas kelembagaan agar mampu menjawab berbagai tantangan tersebut.

Dalam konteks ini, pelaksanaan konsolidasi demokrasi di luar tahapan pemilu menjadi sangat penting sebagai upaya preventif untuk meminimalisir potensi pelanggaran, meningkatkan literasi politik masyarakat, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga pengawas pemilu.

Kegiatan rapat ini juga menjadi wadah untuk menyamakan persepsi dan langkah strategis antar jajaran Bawaslu di seluruh Indonesia. Dengan adanya keseragaman pemahaman, diharapkan pelaksanaan tugas konsolidasi demokrasi dapat berjalan lebih efektif dan terarah di setiap daerah.

Selain itu, forum ini turut mendorong penguatan sinergi antar pemangku kepentingan, baik dengan pemerintah, lembaga terkait, maupun masyarakat sipil. Kolaborasi yang kuat dinilai menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem demokrasi yang sehat dan berintegritas.

Dengan penegasan dari Anggota Bawaslu RI tersebut, diharapkan seluruh jajaran Bawaslu semakin termotivasi untuk mengoptimalkan perannya dalam menjaga kualitas demokrasi. Konsolidasi demokrasi tidak lagi dipandang sebagai tugas tambahan, melainkan sebagai bagian integral dari tanggung jawab kelembagaan yang harus dilaksanakan secara berkelanjutan.

Melalui langkah-langkah konkret dan komitmen yang kuat, Bawaslu diharapkan mampu terus hadir sebagai garda terdepan dalam mengawal demokrasi Indonesia, tidak hanya pada saat pemilu berlangsung, tetapi juga dalam setiap fase kehidupan demokrasi bangsa.