BAWASLU LAMPUNG TENGAH BAHAS PERSIAPAN UKM HINGGA P2P VOLUME 2 DALAM RAPAT INTERNAL SEKRETARIAT

Lampung Tengah — Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lampung Tengah Lukito Hadi Sumarto menyampaikan sejumlah arahan dan penekanan dalam rapat internal sekretariat yang dilaksanakan melalui Zoom Meeting, Jumat (2 Oktober 2026). Rapat tersebut diikuti oleh seluruh jajaran sekretariat Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah sebagai bagian dari upaya memperkuat koordinasi, mengevaluasi pekerjaan, serta mempersiapkan berbagai agenda kelembagaan yang akan dilaksanakan.

Dalam rapat internal tersebut, Lukito menyampaikan beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bersama seluruh jajaran sekretariat, mulai dari persiapan Unit Kerja Mandiri (UKM), pelaksanaan Work From Home (WFH), peningkatan kinerja dan kedisiplinan, penguatan media sosial kelembagaan, hingga persiapan kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Volume 2.

Lukito menekankan bahwa setiap agenda kelembagaan perlu dipersiapkan secara matang dan dilakukan secara terkoordinasi. Persiapan yang baik diharapkan dapat memastikan setiap kebutuhan administrasi maupun teknis dapat dipenuhi sehingga pelaksanaan tugas berjalan lebih tertib dan efektif.

Salah satu hal yang menjadi pembahasan adalah persiapan Unit Kerja Mandiri (UKM). Lukito menyampaikan bahwa dalam mempersiapkan UKM, terdapat sejumlah aspek yang perlu menjadi perhatian, khususnya berkaitan dengan kelengkapan administrasi serta kesiapan sumber daya manusia, termasuk pejabat fungsional dan pejabat struktural.

Menurut Lukito, kelengkapan administrasi merupakan bagian penting dalam mendukung kesiapan unit kerja. Berbagai dokumen dan kebutuhan administrasi perlu dipersiapkan secara tertib sehingga proses pelaksanaan UKM dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan organisasi.

Selain administrasi, kesiapan pejabat fungsional dan struktural juga menjadi bagian yang perlu diperhatikan. Pembagian tugas dan tanggung jawab harus dipahami dengan baik agar masing-masing personel dapat menjalankan fungsi sesuai dengan kedudukan serta tugas yang diberikan.

“Untuk persiapan UKM, kelengkapan administrasi harus menjadi perhatian. Termasuk kesiapan pejabat fungsional dan struktural agar nantinya seluruh kebutuhan organisasi dapat berjalan dengan baik dan terkoordinasi,” ujar Lukito dalam rapat tersebut.

Lukito juga mengingatkan seluruh jajaran terkait pelaksanaan Work From Home (WFH). Ia menegaskan bahwa WFH bukan merupakan hari libur. Meskipun melaksanakan pekerjaan dari rumah, setiap jajaran tetap memiliki kewajiban untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“WFH bukan berarti libur. Tetap bekerja meskipun dari rumah. Kedisiplinan dan tanggung jawab tetap harus dijalankan,” tegas Lukito.

Dalam pelaksanaan WFH, jajaran sekretariat juga diminta untuk tetap melakukan pencatatan kehadiran melalui check in dan check out pada tautan yang telah disediakan oleh Bawaslu Provinsi Lampung. Pencatatan tersebut menjadi bagian dari bukti pelaksanaan kedisiplinan dan kehadiran selama menjalankan tugas dari rumah.

Selain absensi, Lukito juga mengingatkan agar setiap jajaran tetap membuat laporan kinerja harian selama melaksanakan pekerjaan. Laporan tersebut selanjutnya diunggah melalui tautan yang telah disediakan oleh Bawaslu Provinsi Lampung.

Menurutnya, pencatatan kehadiran dan laporan kinerja harian merupakan bagian penting dalam memastikan pekerjaan tetap terukur dan terdokumentasi. Dengan adanya laporan tersebut, pelaksanaan tugas selama WFH dapat dipantau dan dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.

Lukito meminta seluruh jajaran untuk memperhatikan ketepatan waktu dalam melakukan check in dan check out serta memastikan laporan kinerja harian dibuat dan diunggah sesuai mekanisme yang telah ditentukan.

“Walaupun bekerja dari rumah, pekerjaan tetap harus berjalan. Check in, check out, dan laporan kinerja harian tetap dilaksanakan. Ini menjadi bagian dari kedisiplinan dan tanggung jawab kita sebagai jajaran sekretariat,” jelasnya.

Selain aspek administrasi dan kedisiplinan kerja, Lukito juga menyampaikan pentingnya meningkatkan jangkauan media sosial Bawaslu. Menurutnya, media sosial merupakan salah satu sarana penting dalam menyampaikan informasi kelembagaan kepada masyarakat sekaligus memperluas jangkauan publikasi berbagai kegiatan Bawaslu.

Untuk mendukung peningkatan jangkauan tersebut, seluruh jajaran sekretariat diharapkan dapat berpartisipasi secara aktif dengan memberikan like dan komentar terhadap berbagai postingan yang disampaikan melalui media sosial Bawaslu.

Lukito mengarahkan agar jajaran tidak hanya memperhatikan media sosial Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah, tetapi juga turut berpartisipasi pada media sosial Bawaslu Provinsi Lampung, Bawaslu RI, serta Bawaslu Kabupaten/Kota lainnya.

Partisipasi tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan interaksi dan jangkauan publikasi konten kelembagaan. Dengan keterlibatan seluruh jajaran, informasi mengenai kegiatan, edukasi kepemiluan, pengawasan, pencegahan, serta berbagai aktivitas kelembagaan dapat semakin luas diketahui masyarakat.

“Media sosial juga perlu kita dukung bersama. Silakan berpartisipasi dengan memberikan like dan komentar pada postingan Bawaslu Lampung Tengah, Bawaslu Provinsi Lampung, Bawaslu RI, maupun Bawaslu kabupaten/kota lainnya. Ini bagian dari dukungan kita terhadap publikasi kelembagaan,” kata Lukito.

Menurutnya, pengelolaan media sosial bukan hanya menjadi tanggung jawab personel yang menangani publikasi. Seluruh jajaran dapat memberikan dukungan dengan cara sederhana melalui interaksi terhadap konten yang telah dipublikasikan.

Keterlibatan tersebut juga diharapkan dapat memperkuat komunikasi kelembagaan dengan masyarakat. Semakin banyak masyarakat yang mengetahui informasi Bawaslu, semakin terbuka pula ruang untuk menyampaikan berbagai informasi mengenai tugas, fungsi, dan kegiatan pengawasan pemilu.

Dalam rapat tersebut, Lukito juga menyampaikan adanya agenda Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Volume 2 yang perlu dipersiapkan sejak awal. Seluruh kebutuhan terkait pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan dapat dipersiapkan dengan baik sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana.

Persiapan P2P Volume 2 mencakup berbagai aspek yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan. Koordinasi antarjajaran menjadi bagian penting agar setiap kebutuhan dapat diidentifikasi dan dipersiapkan secara tepat waktu.

Lukito meminta seluruh jajaran untuk tidak menunggu sampai mendekati pelaksanaan kegiatan dalam mempersiapkan kebutuhan P2P Volume 2. Perencanaan lebih awal diperlukan agar setiap tahapan dapat dilakukan secara sistematis dan apabila terdapat kendala dapat segera ditindaklanjuti.

“Untuk P2P Volume 2, mari kita persiapkan segala sesuatunya dari sekarang. Jangan menunggu sampai mendekati pelaksanaan. Kita koordinasikan kebutuhan dan pembagian tugasnya agar kegiatan dapat berjalan dengan baik,” ujarnya.

Rapat internal tersebut sekaligus menjadi ruang bagi jajaran sekretariat untuk menyamakan pemahaman mengenai berbagai agenda yang sedang dan akan dilaksanakan. Koordinasi secara berkala dinilai penting untuk memastikan seluruh pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan target.

Lukito menekankan bahwa setiap jajaran memiliki peran penting dalam mendukung tugas kelembagaan. Oleh karena itu, setiap pekerjaan perlu dilakukan dengan penuh tanggung jawab, disiplin, dan koordinasi yang baik.

Menurutnya, keberhasilan pelaksanaan tugas sekretariat tidak hanya ditentukan oleh satu atau dua orang, tetapi merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran. Setiap personel diharapkan dapat memahami tugas masing-masing sekaligus memiliki kepedulian terhadap pekerjaan secara keseluruhan.

Rapat internal juga menjadi momentum untuk mengingatkan pentingnya dokumentasi setiap pekerjaan. Administrasi yang tertib, absensi yang disiplin, laporan kinerja yang lengkap, serta koordinasi yang baik merupakan bagian dari tata kelola kerja yang perlu terus diperkuat.

Melalui evaluasi dan pembahasan tersebut, Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah berupaya memastikan berbagai agenda kelembagaan dapat dipersiapkan secara lebih terarah. Setiap pekerjaan diharapkan memiliki perencanaan, pelaksanaan, serta dokumentasi yang jelas.

Lukito juga mengajak seluruh jajaran untuk terus menjaga komunikasi internal. Apabila terdapat kendala dalam pelaksanaan pekerjaan, persoalan tersebut diharapkan segera disampaikan dan dikoordinasikan agar dapat dicari solusi bersama.

Dengan koordinasi yang baik, berbagai agenda kelembagaan diharapkan dapat berjalan lebih efektif. Selain itu, komunikasi yang terbuka juga dapat membantu mencegah terjadinya kesalahpahaman dalam pembagian tugas maupun pelaksanaan pekerjaan.

Rapat internal sekretariat melalui Zoom Meeting pada Jumat (2 Oktober 2026) menjadi salah satu bentuk penguatan koordinasi internal Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah. Pembahasan yang mencakup UKM, renovasi gedung, WFH, disiplin kerja, media sosial, serta persiapan P2P Volume 2 menunjukkan pentingnya perencanaan dan kesiapan dalam mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan.

Lukito berharap seluruh jajaran dapat menindaklanjuti berbagai hal yang telah disampaikan dalam rapat tersebut. Setiap personel diharapkan dapat menjalankan tugas sesuai tanggung jawab masing-masing serta terus meningkatkan kualitas dan kedisiplinan dalam bekerja.

“Yang paling penting adalah bagaimana seluruh jajaran dapat bekerja secara bersama-sama, tertib, disiplin, dan bertanggung jawab. Setiap agenda harus dipersiapkan dengan baik agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana,” pungkas Lukito.

Melalui rapat internal tersebut, Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah terus memperkuat koordinasi, tata kelola, kedisiplinan, serta kesiapan menghadapi berbagai agenda kelembagaan. Dengan dukungan seluruh jajaran sekretariat, diharapkan setiap program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal serta memberikan dukungan terhadap pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah.