BAWASLU PROVINSI LAMPUNG PERKUAT KEHUMASAN, AHMAD QOHAR TEKANKAN PENTINGNYA EVALUASI BERKELANJUTAN

Kegiatan evaluasi publikasi media sosial dan pemberitaan pengawasan pemilu serta keterbukaan informasi publik yang digelar oleh Bawaslu Provinsi Lampung pada Rabu (22/04) menjadi momentum penting dalam memperkuat peran kehumasan di seluruh jajaran pengawas pemilu tingkat kabupaten/kota. Kegiatan yang dilaksanakan secara daring ini diikuti oleh berbagai unsur kehumasan Bawaslu daerah dengan tujuan meningkatkan kualitas penyampaian informasi kepada publik secara transparan, akurat, dan berkelanjutan.

Dalam arahannya, Anggota Bawaslu Provinsi Lampung, Ahmad Qohar, menegaskan bahwa evaluasi berkala merupakan kunci utama dalam menjaga kualitas kinerja kehumasan. Ia menyampaikan bahwa di tengah derasnya arus informasi digital, lembaga pengawas pemilu dituntut tidak hanya responsif, tetapi juga adaptif terhadap perkembangan media dan kebutuhan masyarakat akan informasi yang cepat dan terpercaya.

Menurut Qohar, kehumasan tidak lagi sekadar menjadi pelengkap, melainkan bagian strategis dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga. Oleh karena itu, pengelolaan media sosial dan pemberitaan harus dilakukan secara terencana, terukur, dan berorientasi pada kepentingan publik. Ia juga menyoroti pentingnya konsistensi dalam menyampaikan informasi pengawasan pemilu agar masyarakat dapat memahami peran dan fungsi Bawaslu secara utuh.

“Evaluasi berkala menjadi instrumen penting untuk melihat sejauh mana efektivitas komunikasi yang telah dibangun. Dari situ kita bisa mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, sekaligus peluang perbaikan ke depan,” ujar Qohar dalam paparannya.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa keterbukaan informasi publik bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga bentuk komitmen moral lembaga dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dalam konteks ini, Bawaslu di semua tingkatan diharapkan mampu menghadirkan informasi yang mudah diakses, jelas, dan tidak menimbulkan multitafsir di tengah masyarakat.

Kegiatan evaluasi ini juga menjadi forum refleksi bersama bagi jajaran kehumasan Bawaslu kabupaten/kota untuk saling berbagi pengalaman, tantangan, serta praktik baik dalam mengelola komunikasi publik. Dengan adanya forum seperti ini, diharapkan terjadi peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya dalam menghadapi dinamika komunikasi digital yang terus berkembang.

Selain itu, diskusi yang berlangsung turut membahas strategi optimalisasi media sosial sebagai sarana edukasi publik terkait pengawasan pemilu. Para peserta didorong untuk lebih kreatif dalam menyajikan konten, tanpa mengurangi substansi informasi yang disampaikan. Pendekatan yang humanis dan komunikatif dinilai menjadi salah satu kunci agar pesan-pesan pengawasan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat luas.

Menutup arahannya, Qohar berharap hasil dari evaluasi ini tidak berhenti pada tataran diskusi, melainkan dapat diimplementasikan secara nyata dalam kerja-kerja kehumasan di daerah. Ia menegaskan bahwa penguatan kehumasan dan keterbukaan informasi publik merupakan investasi jangka panjang dalam membangun demokrasi yang sehat dan berintegritas di Provinsi Lampung.

Dengan adanya komitmen bersama untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan, Bawaslu Provinsi Lampung optimistis dapat meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses pengawasan pemilu yang transparan dan profesional.