KOORDINATOR DIVISI HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA BAWASLU LAMPUNG TENGAH WAHID TEDI KRISTIANDI UCAPKAN SELAMAT HARI OEANG REPUBLIK INDONESIA 2026

Lampung Tengah — Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lampung Tengah, Wahid Tedi Kristiandi, menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Oeang Republik Indonesia (ORI) yang diperingati setiap tanggal 30 Oktober. Peringatan Hari Oeang Republik Indonesia tahun 2026 mengusung tema “Indonesia Berdaulat, APBN Kuat”, sebagai momentum untuk memperkuat semangat kemandirian ekonomi bangsa, meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya pengelolaan keuangan negara, serta mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.

Peringatan Hari Oeang Republik Indonesia merupakan salah satu momentum bersejarah bagi bangsa Indonesia dalam mengenang perjalanan perjuangan mempertahankan kedaulatan setelah kemerdekaan. Pada 30 Oktober 1946, pemerintah Indonesia secara resmi memberlakukan Oeang Republik Indonesia (ORI) sebagai mata uang pertama Republik Indonesia. Kehadiran ORI menjadi tonggak penting dalam sejarah bangsa, sekaligus menjadi simbol kemandirian ekonomi dan identitas negara yang merdeka serta berdaulat.

Bagi Wahid Tedi Kristiandi, peringatan Hari Oeang Republik Indonesia tidak hanya menjadi sarana mengenang sejarah perjuangan bangsa, tetapi juga menjadi momentum refleksi mengenai pentingnya menjaga kedaulatan ekonomi melalui pengelolaan keuangan negara yang baik. Menurutnya, kekuatan ekonomi merupakan salah satu fondasi utama dalam membangun negara yang mandiri, stabil, dan mampu menghadapi berbagai tantangan pembangunan.

Ia menyampaikan bahwa tema “Indonesia Berdaulat, APBN Kuat” mengandung pesan penting tentang hubungan antara kedaulatan negara dan kekuatan pengelolaan anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan nasional, serta berbagai program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Selamat memperingati Hari Oeang Republik Indonesia 30 Oktober 2026. Semoga momentum ini semakin memperkuat semangat kita dalam menjaga kedaulatan bangsa dan mendukung terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang kuat, transparan, serta akuntabel. Tema ‘Indonesia Berdaulat, APBN Kuat’ menjadi pengingat bahwa kemajuan bangsa membutuhkan komitmen, integritas, dan tanggung jawab dari seluruh elemen negara,” ujar Wahid Tedi Kristiandi.

Menurutnya, APBN bukan sekadar instrumen pembiayaan kegiatan pemerintahan, melainkan juga merupakan salah satu bentuk amanah negara yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab. Setiap anggaran yang bersumber dari keuangan negara harus digunakan sesuai peraturan perundang-undangan, mengutamakan kepentingan masyarakat, serta dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun substantif.

Ia menilai bahwa prinsip transparansi dan akuntabilitas harus menjadi landasan utama dalam setiap proses pengelolaan keuangan negara. Dengan pengelolaan yang baik, anggaran negara dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien untuk mendukung pembangunan, memperkuat pelayanan publik, serta menciptakan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Lebih lanjut, Wahid menegaskan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam peringatan Hari Oeang Republik Indonesia juga memiliki keterkaitan erat dengan pentingnya kepastian hukum dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pelaksanaan tugas kelembagaan, setiap kebijakan dan tindakan harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Sebagai Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah, Wahid Tedi Kristiandi memandang bahwa kepastian hukum merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Hukum menjadi pedoman dalam menjalankan kewenangan, menjaga ketertiban, serta memastikan setiap proses penyelenggaraan negara berlangsung sesuai dengan prinsip keadilan.

Menurutnya, integritas dan kepatuhan terhadap hukum tidak hanya dibutuhkan dalam pengelolaan keuangan negara, tetapi juga dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan demokrasi. Setiap aparatur negara harus memiliki kesadaran bahwa kewenangan yang dimiliki merupakan amanah yang harus dijalankan secara profesional dan tidak boleh disalahgunakan.

“Pengelolaan keuangan negara maupun pelaksanaan tugas kelembagaan harus selalu berpedoman pada aturan yang berlaku. Transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum merupakan prinsip yang harus dijaga bersama. Dengan menjunjung tinggi hukum dan integritas, kita dapat membangun kepercayaan masyarakat serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik,” ungkapnya.

Ia juga menjelaskan bahwa dalam konteks pengawasan pemilu, kepastian hukum menjadi salah satu aspek fundamental untuk menjamin terselenggaranya proses demokrasi yang jujur, adil, transparan, dan berintegritas. Bawaslu memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh tahapan pemilu dan pemilihan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melalui fungsi pengawasan, pencegahan, penanganan pelanggaran, serta penyelesaian sengketa proses pemilu, Bawaslu berupaya menjaga agar hak-hak peserta pemilu maupun masyarakat tetap terlindungi. Setiap persoalan yang muncul dalam penyelenggaraan pemilu harus ditangani berdasarkan mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku, dengan mengedepankan prinsip keadilan, profesionalitas, dan objektivitas.

Wahid menambahkan bahwa kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh terselenggaranya pemungutan suara, tetapi juga oleh adanya kepastian hukum, kesetaraan perlakuan, serta kepercayaan masyarakat terhadap seluruh proses penyelenggaraan pemilu. Oleh sebab itu, penguatan pemahaman hukum kepemiluan dan peningkatan kesadaran masyarakat menjadi bagian penting dalam membangun demokrasi yang berkualitas.

“Demokrasi yang kuat membutuhkan kepastian hukum dan lembaga yang berintegritas. Bawaslu memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap proses pengawasan dan penyelesaian sengketa dilaksanakan secara profesional, objektif, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, keadilan pemilu dapat terus dijaga dan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi semakin meningkat,” tambah Wahid.

Lebih jauh, ia menyampaikan bahwa semangat Hari Oeang Republik Indonesia dapat menjadi inspirasi bagi seluruh aparatur negara untuk terus memperkuat komitmen dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Kemandirian bangsa harus didukung oleh sistem pemerintahan yang kuat, kepastian hukum yang terjamin, serta sumber daya manusia yang memiliki integritas dan kesadaran terhadap tanggung jawab publik.

Ia juga mengajak seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah untuk menjadikan momentum peringatan ini sebagai pengingat pentingnya bekerja sesuai aturan, menjaga profesionalitas, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dalam setiap pelaksanaan tugas.

Menurutnya, penguatan kedaulatan ekonomi dan pembangunan demokrasi merupakan dua hal yang saling mendukung dalam mewujudkan Indonesia yang maju. Negara yang memiliki sistem ekonomi kuat membutuhkan tata kelola pemerintahan yang baik, sementara demokrasi yang berkualitas membutuhkan lembaga negara yang profesional, transparan, dan bertanggung jawab.

Wahid berharap peringatan Hari Oeang Republik Indonesia tahun 2026 dapat meningkatkan kesadaran seluruh elemen masyarakat mengenai pentingnya menjaga kedaulatan bangsa, menghormati hukum, serta mendukung pengelolaan keuangan negara yang sehat dan bertanggung jawab.

“Harapan kita bersama, Indonesia semakin kuat, mandiri, dan berdaulat. Mari kita jadikan momentum Hari Oeang Republik Indonesia ini untuk memperkuat integritas, meningkatkan kepatuhan terhadap hukum, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara sesuai dengan bidang tugas masing-masing,” tutupnya.

Melalui peringatan Hari Oeang Republik Indonesia 30 Oktober 2026, Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah mengajak seluruh Sahabat Bawaslu untuk terus menumbuhkan semangat nasionalisme, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, memperkuat kesadaran hukum, serta berpartisipasi dalam mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis dan berintegritas.

Momentum ini diharapkan tidak hanya menjadi pengingat terhadap sejarah perjuangan ekonomi bangsa, tetapi juga menjadi penyemangat untuk terus membangun Indonesia melalui pengelolaan keuangan negara yang akuntabel, penegakan hukum yang berkeadilan, serta penguatan demokrasi yang berkualitas.