KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU LAMPUNG TENGAH IKUTI ZOOM RAPAT PEMBINAAN DAN EVALUASI BAWASLU/PANWASLIH SE-INDONESIA

Lampung Tengah – Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah, Lukito Hadi Sumarto, mengikuti kegiatan rapat bulanan bertajuk “Pembinaan dan Evaluasi Bawaslu/Panwaslih Provinsi dan Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota” yang diselenggarakan secara daring melalui Zoom Meeting pada Senin, 22 Juni 2026.

Kegiatan tersebut semula dijadwalkan berlangsung pada Senin, 15 Juni 2026. Namun, pelaksanaannya diundur menjadi 22 Juni 2026 sehubungan dengan adanya agenda Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang melibatkan sejumlah lembaga terkait, termasuk Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia.

Rapat pembinaan dan evaluasi ini menjadi forum koordinasi rutin yang diselenggarakan untuk memperkuat komunikasi, sinkronisasi kebijakan, serta evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi kesekretariatan maupun kelembagaan Bawaslu di seluruh Indonesia. Kegiatan tersebut diikuti oleh jajaran Sekretariat Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, serta Panwaslih dari berbagai daerah.

Pelaksanaan rapat dimulai pada pukul 10.00 WIB dengan sambutan dan arahan pembuka yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Bawaslu Republik Indonesia. Dalam arahannya, Sekretaris Jenderal menekankan pentingnya penguatan koordinasi internal, peningkatan kualitas tata kelola administrasi, serta optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Bawaslu.

Setelah sesi pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan paparan dan tanggapan dari beberapa biro di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu RI. Biro Sumber Daya Manusia dan Umum menyampaikan berbagai perkembangan terkait pengelolaan sumber daya manusia, administrasi kepegawaian, serta penguatan kapasitas aparatur di lingkungan Bawaslu.

Selanjutnya, Biro Perencanaan dan Organisasi memaparkan berbagai hal yang berkaitan dengan perencanaan program kerja, penguatan organisasi, serta langkah-langkah strategis dalam mendukung efektivitas pelaksanaan tugas kelembagaan. Paparan ini menjadi penting sebagai bagian dari upaya menjaga kesinambungan program dan memastikan setiap kegiatan berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Pada sesi berikutnya, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) menyampaikan perkembangan terkait pengelolaan anggaran, pelaksanaan kegiatan, serta pengelolaan aset negara di lingkungan Bawaslu. Pembahasan tersebut menjadi perhatian penting mengingat pengelolaan keuangan yang baik merupakan salah satu indikator utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Kemudian, Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat (Humas) menyampaikan berbagai informasi terkait perkembangan regulasi, penguatan dokumentasi hukum, serta strategi komunikasi publik yang dilakukan oleh Bawaslu dalam mendukung keterbukaan informasi dan peningkatan kepercayaan publik terhadap lembaga pengawas pemilu.

Kegiatan ditutup dengan arahan dari Deputi Bidang Administrasi yang memberikan berbagai penekanan terkait pelaksanaan tugas kesekretariatan, peningkatan koordinasi lintas unit kerja, serta pentingnya menjaga profesionalisme dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kelembagaan.

Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah, Lukito Hadi Sumarto, menyampaikan bahwa kegiatan pembinaan dan evaluasi tersebut merupakan forum yang sangat penting bagi jajaran sekretariat untuk memperoleh informasi terkini mengenai kebijakan kelembagaan serta perkembangan administrasi di lingkungan Bawaslu.

Menurutnya, melalui kegiatan tersebut, jajaran sekretariat dapat memahami berbagai kebijakan strategis yang sedang dan akan dilaksanakan oleh Bawaslu RI sehingga pelaksanaannya di tingkat daerah dapat berjalan secara selaras dan terkoordinasi.

“Rapat pembinaan dan evaluasi ini menjadi sarana yang sangat penting untuk memperkuat koordinasi antara Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Melalui forum ini, kami memperoleh berbagai informasi, arahan, serta evaluasi yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas kesekretariatan di daerah,” ujar Lukito Hadi Sumarto.

Ia menjelaskan bahwa berbagai materi yang disampaikan oleh masing-masing biro memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi kelembagaan Bawaslu saat ini. Selain itu, forum tersebut juga menjadi ruang untuk menyampaikan berbagai kendala maupun masukan yang dihadapi daerah dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Lukito menilai bahwa penguatan kapasitas sumber daya manusia, tata kelola keuangan yang akuntabel, perencanaan yang matang, serta dukungan hukum dan kehumasan yang baik merupakan faktor penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas pengawasan pemilu dan pemilihan.

Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya sinergi antara aspek teknis pengawasan dan dukungan administrasi kelembagaan. Menurutnya, keberhasilan pelaksanaan tugas pengawasan tidak terlepas dari dukungan sekretariat yang profesional, responsif, dan mampu menjalankan fungsi pelayanan secara optimal.

Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan informasi mengenai agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI yang berlangsung pada hari yang sama. Pada pukul 10.00 WIB, Komisi II DPR RI melaksanakan RDP bersama Kepala Badan Keahlian DPR RI dengan agenda presentasi terkait Rancangan Undang-Undang Administrasi Kependudukan (RUU Adminduk).

Selanjutnya pada pukul 13.00 WIB, Komisi II DPR RI menggelar RDP bersama Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Ketua Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia. Agenda utama dalam rapat tersebut adalah pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027.

Menurut Lukito Hadi Sumarto, informasi mengenai perkembangan kebijakan nasional tersebut penting untuk diketahui oleh jajaran Bawaslu di daerah karena memiliki keterkaitan dengan arah kebijakan kelembagaan dan pelaksanaan tugas Bawaslu ke depan.

Melalui keikutsertaan dalam rapat pembinaan dan evaluasi ini, Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan administrasi, memperkuat tata kelola kelembagaan, serta mendukung pelaksanaan tugas pengawasan yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Kegiatan ini diharapkan dapat semakin memperkuat koordinasi antara Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam mewujudkan lembaga pengawas pemilu yang modern, efektif, dan berintegritas dalam mendukung demokrasi yang berkualitas di Indonesia.