MELALUI SAPA ORTALA, BAWASLU KABUPATEN LAMPUNG TENGAH DALAMI TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF DAN AKUNTABEL

Lampung Tengah — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lampung Tengah mengikuti kegiatan SAPA ORTALA (Selasa Pagi Bincang Organisasi dan Tata Laksana) yang diselenggarakan oleh Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pada Selasa, 10 Maret 2026. Kegiatan yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting dan disiarkan secara langsung melalui YouTube ini menjadi forum diskusi strategis bagi berbagai instansi pemerintah dalam memperkuat kelembagaan dan tata kelola pemerintahan.

Kegiatan yang dimulai pada pukul 09.00 WIB tersebut mengangkat tema “Kebermanfaatan Kelembagaan Pemerintah Daerah dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel.” Tema ini menyoroti pentingnya peran kelembagaan pemerintah daerah sebagai fondasi utama dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang profesional, responsif, dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Kegiatan SAPA ORTALA menghadirkan Dian Andy Permana, Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Jenderal Kemendagri, sebagai keynote speaker. Sementara itu, pemaparan materi utama disampaikan oleh Cheka Virgowansyah, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, dengan moderator Puji Wijayanti, Analis SDM Aparatur Ahli Madya.

Dalam sambutannya, Dian Andy Permana menyampaikan bahwa forum SAPA ORTALA merupakan ruang dialog dan pembelajaran bagi para aparatur pemerintah, khususnya yang membidangi organisasi dan tata laksana di berbagai daerah. Ia menegaskan bahwa penguatan kelembagaan menjadi faktor penting dalam menghadapi tantangan birokrasi modern yang menuntut pemerintahan yang lebih adaptif, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Ia juga menyampaikan bahwa transformasi birokrasi yang tengah berlangsung menuntut adanya perubahan pola kerja organisasi pemerintah agar lebih lincah, efisien, serta mampu beradaptasi dengan dinamika kebijakan dan kebutuhan masyarakat.

“Melalui forum ini kita dapat saling bertukar pengalaman, berdiskusi, dan berbagi praktik terbaik terkait penguatan kelembagaan pemerintah daerah sehingga tata kelola pemerintahan dapat berjalan lebih efektif dan akuntabel,” ujarnya.

Pada sesi pemaparan materi, Cheka Virgowansyah menjelaskan bahwa kelembagaan pemerintah daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan. Menurutnya, desain kelembagaan yang tepat akan sangat mempengaruhi kinerja pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pembangunan.

Ia menekankan bahwa kelembagaan yang kuat harus dibangun berdasarkan pembagian urusan pemerintahan yang jelas sebagaimana diatur dalam regulasi nasional. Setiap urusan pemerintahan, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, harus memiliki struktur organisasi yang mampu menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat secara optimal.

“Apabila kelembagaan dirancang dengan tepat, maka sebagian besar persoalan dalam penyelenggaraan pemerintahan sebenarnya sudah dapat diselesaikan sejak awal,” jelasnya.

Dalam paparannya, Cheka juga menyoroti bahwa tujuan utama dari otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperbaiki pelayanan publik, serta meningkatkan daya saing daerah. Oleh karena itu, setiap perangkat daerah harus mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan tersebut.

Ia menambahkan bahwa keberadaan organisasi perangkat daerah (OPD) tidak boleh hanya dilihat dari jumlahnya, tetapi harus dinilai dari sejauh mana lembaga tersebut mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurutnya, banyaknya jumlah OPD tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan kinerja pemerintahan atau pertumbuhan ekonomi daerah. Hal yang lebih penting adalah bagaimana setiap OPD mampu memberikan kontribusi terhadap sektor pembangunan yang menjadi tanggung jawabnya.

“Yang harus kita lihat bukan hanya jumlah perangkat daerahnya, tetapi sejauh mana kontribusinya terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Cheka menjelaskan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan modern, sinergi antar lembaga menjadi faktor yang sangat penting. Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota harus bekerja secara terintegrasi agar tujuan pembangunan dapat tercapai secara optimal.

Ia mencontohkan bahwa dalam upaya mewujudkan swasembada pangan, misalnya, keberhasilan tidak dapat dicapai jika setiap tingkatan pemerintahan bekerja sendiri-sendiri. Pemerintah pusat, provinsi, dan daerah harus menjalankan peran masing-masing secara terkoordinasi agar program pembangunan dapat berjalan secara efektif.

Selain sinergi vertikal antar tingkat pemerintahan, ia juga menekankan pentingnya kolaborasi horizontal antar organisasi perangkat daerah. Setiap OPD tidak boleh bekerja secara terpisah dalam pola silo, melainkan harus saling mendukung untuk mencapai tujuan pembangunan yang sama.

Ia menambahkan bahwa indikator kinerja organisasi perangkat daerah seharusnya dirancang secara tematik dan saling terintegrasi, sehingga seluruh OPD dapat berkontribusi terhadap penyelesaian berbagai isu strategis seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, serta penguatan ekonomi daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Cheka juga menyoroti pentingnya inovasi dalam birokrasi pemerintahan. Menurutnya, perubahan lingkungan sosial, ekonomi, dan teknologi menuntut aparatur pemerintah untuk terus berinovasi dalam menjalankan tugasnya.

Ia mengutip pandangan Albert Einstein yang menyatakan bahwa melakukan hal yang sama berulang kali namun mengharapkan hasil yang berbeda merupakan sebuah kekeliruan. Oleh karena itu, birokrasi pemerintah harus berani melakukan pendekatan baru dan inovatif agar mampu menghasilkan perubahan yang lebih baik.

“Inovasi adalah kunci agar pelayanan publik menjadi lebih cepat, efisien, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.

Kegiatan SAPA ORTALA ini juga diisi dengan sesi diskusi interaktif yang memberikan kesempatan kepada para peserta dari berbagai daerah untuk menyampaikan pertanyaan dan berbagi pengalaman terkait penguatan kelembagaan pemerintahan daerah.

Melalui forum ini, berbagai isu strategis mengenai desain organisasi perangkat daerah, efektivitas kelembagaan, hingga tantangan implementasi kebijakan otonomi daerah dibahas secara komprehensif.

Bagi Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah, partisipasi dalam kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperluas wawasan serta memperkuat pemahaman mengenai tata kelola kelembagaan pemerintahan yang efektif dan akuntabel.

Dengan mengikuti forum diskusi seperti SAPA ORTALA, diharapkan jajaran Bawaslu Lampung Tengah dapat terus meningkatkan kapasitas kelembagaan serta memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Kelembagaan yang kuat, tertata, dan berorientasi pada pelayanan publik diyakini menjadi fondasi utama dalam menciptakan pemerintahan yang transparan, responsif, serta mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan di masa depan.