PERKUAT PENGAWASAN PARTISIPATIF, BAWASLU LAMPUNG TENGAH HADIRI NGABUBURIT PENGAWASAN BAWASLU RI

Lampung Tengah — Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat pengawasan demokrasi dan meningkatkan kesadaran publik terhadap pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pemilu. Komitmen tersebut diwujudkan melalui keikutsertaan dalam kegiatan Ngabuburit Pengawasan 2026 edisi ke-13 yang diselenggarakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia pada Kamis, 12 Maret 2026 pukul 16.00 WIB.

Kegiatan yang dilaksanakan secara daring melalui platform Zoom Meeting dan disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube resmi Bawaslu RI tersebut menjadi ruang diskusi sekaligus refleksi bagi jajaran pengawas pemilu di seluruh Indonesia dalam memperkuat nilai-nilai demokrasi yang berintegritas, khususnya di momentum bulan suci Ramadan.

Dalam kegiatan Ngabuburit Pengawasan edisi kali ini, peserta mendapatkan siraman rohani melalui kuliah tujuh menit (kultum) yang disampaikan oleh pemerhati hukum pemilu Masruchah dengan mengangkat tema “Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu.” Tema tersebut dinilai sangat relevan dengan upaya membangun demokrasi yang sehat dan berkeadilan, di mana keterlibatan masyarakat menjadi salah satu kunci utama dalam menjaga integritas proses pemilu.

Partisipasi jajaran Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah dalam kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan sekaligus memperluas pemahaman mengenai pentingnya pengawasan partisipatif sebagai fondasi dalam sistem demokrasi yang transparan dan akuntabel.

Dalam pemaparannya, Masruchah menekankan bahwa demokrasi tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga penyelenggara pemilu semata, tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. Ia menjelaskan bahwa pemilu yang berintegritas hanya dapat terwujud apabila masyarakat memiliki kesadaran untuk terlibat aktif dalam setiap proses demokrasi.

Menurutnya, partisipasi masyarakat tidak hanya diwujudkan melalui penggunaan hak pilih pada hari pemungutan suara, tetapi juga melalui keterlibatan dalam mengawasi jalannya setiap tahapan pemilu, mulai dari proses kampanye hingga penghitungan suara.

“Partisipasi masyarakat merupakan pilar penting dalam menjaga kualitas demokrasi. Ketika masyarakat aktif mengawasi, melaporkan pelanggaran, dan ikut menjaga lingkungan yang netral, maka potensi terjadinya kecurangan dalam pemilu dapat diminimalisir,” ungkap Masruchah dalam kultumnya.

Ia juga menegaskan bahwa pengawasan partisipatif menjadi bentuk nyata dari tanggung jawab warga negara dalam menjaga amanah demokrasi. Dengan adanya keterlibatan masyarakat, proses pemilu tidak hanya diawasi oleh lembaga resmi, tetapi juga oleh kesadaran kolektif masyarakat.

Lebih lanjut, Masruchah menyampaikan bahwa nilai-nilai yang diajarkan dalam bulan Ramadan, seperti kejujuran, keikhlasan, dan tanggung jawab, sangat relevan untuk diterapkan dalam kehidupan demokrasi. Ramadan mengajarkan umat untuk tetap menjaga integritas meskipun tidak ada yang melihat, sebuah prinsip yang sangat penting dalam menjaga proses pemilu yang jujur dan adil.

Ia juga mengingatkan bahwa masyarakat memiliki peran strategis dalam mencegah berbagai potensi pelanggaran pemilu, seperti praktik politik uang, penyebaran informasi yang menyesatkan, serta bentuk-bentuk pelanggaran lainnya yang dapat merusak kualitas demokrasi.

Menurutnya, penguatan partisipasi masyarakat harus terus didorong melalui berbagai pendekatan, salah satunya melalui pendidikan politik yang berkelanjutan serta peningkatan literasi demokrasi di tengah masyarakat.

“Ketika masyarakat memiliki pemahaman yang baik tentang demokrasi dan hukum pemilu, maka mereka akan lebih berani bersuara, lebih peduli terhadap proses pemilu, serta lebih aktif dalam menjaga integritas demokrasi,” jelasnya.

Kegiatan Ngabuburit Pengawasan sendiri merupakan salah satu program yang secara rutin diselenggarakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia selama bulan Ramadan. Program ini bertujuan untuk menggabungkan nilai-nilai spiritual dengan penguatan wawasan demokrasi, sehingga para pengawas pemilu tidak hanya memperkuat kapasitas kelembagaan, tetapi juga memperdalam nilai-nilai moral dan integritas dalam menjalankan tugas pengawasan.

Melalui kegiatan ini, jajaran Bawaslu di seluruh Indonesia diharapkan dapat terus meningkatkan komitmen dalam menjaga proses demokrasi yang jujur, adil, dan transparan.

Keikutsertaan Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah dalam Ngabuburit Pengawasan edisi ke-13 ini juga menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antar lembaga pengawas pemilu serta memperkaya perspektif dalam membangun sistem pengawasan yang lebih efektif dan partisipatif.

Selain itu, kegiatan ini juga menjadi wadah refleksi bersama mengenai pentingnya menjaga integritas dalam setiap proses demokrasi, terutama di tengah berbagai tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemilu di era modern.

Semangat pengawasan partisipatif yang diangkat dalam kegiatan ini sejalan dengan upaya Bawaslu dalam membangun kesadaran publik bahwa menjaga demokrasi bukan hanya tugas lembaga negara, tetapi juga tanggung jawab bersama seluruh masyarakat.

Melalui penguatan partisipasi masyarakat, diharapkan kualitas demokrasi di Indonesia akan semakin meningkat, serta mampu menghasilkan proses pemilu yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga memiliki legitimasi kuat di mata publik.

Menutup kegiatan tersebut, seluruh peserta yang mengikuti Ngabuburit Pengawasan diajak untuk terus memperkuat peran masing-masing dalam menjaga demokrasi agar tetap berjalan secara jujur, adil, dan berintegritas.

Dengan semangat Ramadan yang penuh nilai kejujuran dan pengendalian diri, masyarakat diharapkan dapat semakin aktif mengambil bagian dalam pengawasan demokrasi, sehingga pemilu benar-benar menjadi sarana kedaulatan rakyat yang bersih dan bermartabat.

Melalui partisipasi masyarakat yang kuat dan pengawasan yang berintegritas, demokrasi Indonesia diharapkan dapat terus tumbuh dan berkembang menjadi sistem yang semakin matang, transparan, serta mampu mencerminkan aspirasi rakyat secara adil dan bertanggung jawab.