ALIANSI BEM PRINGSEWU HADIRKAN BEHASAN DEMOKRASI EPISODE 1 UNTUK PERKUAT LITERASI POLITIK GENERASI MUDA
|
Lampung Tengah – Ahmad Mustafa dari Aliansi BEM Pringsewu selaku Ketua Pelaksana kegiatan Behasan Demokrasi Episode 1 menyampaikan sambutan dalam kegiatan diskusi demokrasi bertema “Gen Z dan Politik Uang: Masihkah Suara Rakyat Bisa Dibeli?” yang diselenggarakan secara daring melalui Zoom Meeting pada Kamis, 15 Oktober 2026, mulai pukul 09.00 WIB hingga selesai. Kegiatan ini menjadi ruang dialog dan edukasi bagi generasi muda untuk memperluas pemahaman mengenai tantangan demokrasi, bahaya politik uang, serta pentingnya menjaga kebebasan dan integritas dalam menentukan pilihan politik.
Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Pelaksana, Ahmad Mustafa memiliki peran penting dalam mendukung terselenggaranya kegiatan yang mengangkat persoalan mendasar dalam kehidupan demokrasi tersebut. Melalui sambutan yang disampaikannya, forum Behasan Demokrasi Episode 1 menjadi momentum untuk mendorong perhatian generasi muda terhadap persoalan politik uang yang masih menjadi tantangan dalam mewujudkan proses demokrasi yang jujur, adil, dan berintegritas.
Pengangkatan tema “Gen Z dan Politik Uang: Masihkah Suara Rakyat Bisa Dibeli?” menunjukkan pentingnya menghadirkan ruang diskusi yang dekat dengan kehidupan generasi muda. Generasi Z, termasuk mahasiswa yang tergabung dalam berbagai organisasi kemahasiswaan, memiliki posisi strategis dalam membangun budaya demokrasi yang sehat. Mereka bukan hanya bagian dari kelompok pemilih, tetapi juga memiliki potensi menjadi penggerak perubahan sosial, penyebar informasi, serta pengawal nilai-nilai demokrasi di lingkungan masyarakat.
Kegiatan Behasan Demokrasi Episode 1 diselenggarakan sebagai ruang untuk membahas bagaimana praktik politik uang dapat memengaruhi kualitas demokrasi dan bagaimana generasi muda dapat mengambil peran dalam mencegahnya. Melalui forum diskusi tersebut, peserta diharapkan mampu melihat politik uang bukan sekadar persoalan pemberian uang atau barang menjelang pemilihan, melainkan persoalan yang berkaitan dengan kebebasan memilih, integritas penyelenggaraan Pemilu, dan masa depan kepemimpinan bangsa.
Sambutan Ahmad Mustafa sebagai Ketua Pelaksana menjadi bagian penting dalam mengawali rangkaian kegiatan. Dalam penyelenggaraan forum edukasi demokrasi, sambutan pembuka memiliki fungsi untuk menjelaskan pentingnya kegiatan, mengarahkan perhatian peserta terhadap isu yang dibahas, serta membangun suasana diskusi yang terbuka dan konstruktif. Melalui penyelenggaraan Behasan Demokrasi, ruang dialog diharapkan dapat mempertemukan gagasan, memperluas wawasan, dan meningkatkan kepedulian generasi muda terhadap berbagai persoalan demokrasi.
Sebagai bagian dari Aliansi BEM Pringsewu, keterlibatan Ahmad Mustafa dalam kegiatan ini juga menegaskan pentingnya peran organisasi kemahasiswaan dalam mendorong pendidikan politik yang kritis dan bertanggung jawab. Mahasiswa memiliki ruang yang luas untuk mengembangkan tradisi berpikir kritis, menyampaikan aspirasi, serta mengkaji berbagai persoalan publik berdasarkan pengetahuan dan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Perguruan tinggi dan organisasi kemahasiswaan tidak hanya menjadi tempat pengembangan kemampuan akademik, tetapi juga dapat berperan sebagai ruang pembentukan kesadaran kewargaan. Melalui diskusi, kajian, seminar, dan kegiatan pendidikan demokrasi, mahasiswa dapat meningkatkan pemahaman mengenai sistem politik, hak-hak warga negara, prinsip demokrasi, serta pentingnya partisipasi masyarakat dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan.
Dalam konteks kepemiluan, mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk ikut membangun lingkungan demokrasi yang menjunjung tinggi kejujuran dan penghormatan terhadap pilihan setiap warga negara. Tanggung jawab tersebut dapat diwujudkan melalui penyebarluasan informasi yang benar, penolakan terhadap praktik politik uang, penguatan literasi politik, serta partisipasi dalam berbagai kegiatan pengawasan demokrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Politik uang merupakan salah satu persoalan yang berpotensi merusak kualitas proses demokrasi. Praktik ini dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti pemberian uang, barang, fasilitas, atau keuntungan tertentu yang dimaksudkan untuk memengaruhi pilihan politik seseorang. Dalam konteks Pemilu, dugaan tindakan yang mengarah pada pelanggaran harus dinilai berdasarkan unsur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dampak politik uang tidak berhenti pada proses pemberian dan penerimaan materi. Praktik tersebut juga dapat memengaruhi kebebasan pemilih dalam menentukan pilihan berdasarkan pertimbangan yang rasional. Ketika keuntungan sesaat dijadikan dasar untuk menentukan pilihan politik, perhatian masyarakat terhadap rekam jejak, integritas, kapasitas, visi, dan program calon pemimpin berpotensi teralihkan.
Demokrasi seharusnya memberikan ruang bagi setiap warga negara untuk menentukan pilihan secara bebas tanpa tekanan, intimidasi, atau pengaruh transaksional yang merusak kemandirian pemilih. Setiap suara memiliki arti penting karena menjadi bagian dari proses penentuan arah kepemimpinan dan kebijakan publik. Oleh sebab itu, suara rakyat harus dihormati sebagai hak politik yang tidak sepatutnya diperlakukan sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan.
Tema yang diangkat dalam Behasan Demokrasi Episode 1 mengajak generasi muda untuk merenungkan kembali nilai dan tanggung jawab yang melekat pada hak pilih. Pertanyaan mengenai apakah suara rakyat masih dapat dibeli bukan hanya menjadi bahan diskusi, melainkan juga dorongan untuk membangun kesadaran bahwa integritas demokrasi harus dijaga oleh seluruh elemen masyarakat.
Masyarakat perlu memahami bahwa keuntungan materi yang diterima dalam jangka pendek tidak sebanding dengan dampak jangka panjang ketika proses demokrasi kehilangan integritasnya. Pilihan politik memiliki konsekuensi terhadap kehidupan bersama, termasuk arah pembangunan, kualitas pelayanan publik, dan kebijakan yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Karena itu, pemilih perlu mempertimbangkan pilihan secara matang dan tidak mudah terpengaruh oleh iming-iming yang dapat mengurangi kebebasan menentukan sikap politik.
Generasi Z memiliki karakteristik yang erat dengan perkembangan teknologi digital dan penggunaan media sosial. Kondisi tersebut membuka peluang bagi generasi muda untuk memperoleh informasi, membangun jejaring, menyampaikan gagasan, dan mengembangkan gerakan edukasi secara lebih luas. Apabila dimanfaatkan secara positif, ruang digital dapat menjadi sarana strategis untuk meningkatkan literasi politik dan memperkuat kesadaran masyarakat mengenai bahaya politik uang.
Namun, akses terhadap informasi yang luas juga harus diimbangi dengan kemampuan memilah informasi secara kritis. Generasi muda perlu memastikan bahwa informasi politik yang diterima maupun dibagikan bersumber dari kanal yang dapat dipercaya. Sikap kritis diperlukan untuk membedakan fakta dan opini, mengenali informasi yang menyesatkan, serta menghindari penyebaran hoaks atau tuduhan yang tidak didukung bukti.
Dalam menghadapi tantangan politik uang, Gen Z dapat mengambil langkah nyata melalui lingkungan terdekat. Sikap menolak pemberian yang dimaksudkan untuk memengaruhi pilihan politik, mengajak teman sebaya memahami pentingnya integritas Pemilu, serta menyebarkan edukasi demokrasi merupakan bentuk partisipasi yang dapat dilakukan secara berkelanjutan.
Generasi muda juga dapat menggunakan kreativitas dalam menyampaikan pesan ant politik uang melalui konten digital, diskusi komunitas, forum mahasiswa, dan kegiatan sosial. Pendekatan yang komunikatif dan sesuai dengan karakteristik audiens dapat membantu pesan demokrasi menjangkau masyarakat yang lebih luas. Dengan demikian, pendidikan politik tidak hanya berlangsung dalam forum formal, tetapi juga dapat hadir dalam kehidupan sehari-hari.
Peran tersebut menjadi semakin penting karena budaya politik terbentuk melalui kebiasaan dan sikap yang berkembang di masyarakat. Apabila praktik politik uang terus dianggap sebagai sesuatu yang lumrah, upaya membangun demokrasi yang berintegritas akan menghadapi tantangan yang lebih besar. Sebaliknya, apabila masyarakat memiliki kesadaran bersama untuk menolak politik uang, ruang bagi tumbuhnya praktik politik yang lebih sehat akan semakin terbuka.
Mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan dapat berkontribusi dengan membangun tradisi diskusi yang terbuka, mengedepankan argumentasi berbasis data, dan mendorong partisipasi warga secara bertanggung jawab. Melalui kegiatan edukatif yang konsisten, generasi muda diharapkan dapat menjadi teladan dalam menempatkan integritas, kejujuran, dan kepentingan publik di atas keuntungan pribadi.
Pencegahan politik uang membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Pengawasan Pemilu tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga pengawas, tetapi juga memerlukan dukungan masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap kualitas demokrasi. Dalam hal ini, pengawasan partisipatif menjadi salah satu pendekatan penting untuk meningkatkan keterlibatan warga dalam mencegah pelanggaran dan menjaga integritas proses Pemilu.
Masyarakat dapat mengambil peran melalui peningkatan pemahaman terhadap aturan kepemiluan, penyebarluasan informasi yang benar, serta kepedulian terhadap potensi pelanggaran di lingkungan masing-masing. Apabila menemukan indikasi praktik politik uang, masyarakat dapat menyampaikan informasi kepada Bawaslu melalui kanal resmi dengan memperhatikan prosedur yang berlaku dan menyertakan informasi atau bukti yang relevan sesuai ketentuan.
Keterlibatan masyarakat harus dilaksanakan secara bertanggung jawab, dengan mengutamakan keselamatan, ketepatan informasi, dan penghormatan terhadap proses hukum. Sikap tersebut penting agar upaya pengawasan tidak berkembang menjadi penyebaran tuduhan tanpa dasar, melainkan menjadi kontribusi yang mendukung pencegahan dan penanganan dugaan pelanggaran secara tepat.
Forum seperti Behasan Demokrasi Episode 1 dapat menjadi bagian dari penguatan kesadaran tersebut. Diskusi yang membahas persoalan demokrasi secara terbuka memberikan kesempatan bagi peserta untuk memperluas pemahaman mengenai bentuk tantangan yang dihadapi serta langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasinya.
Melalui kegiatan edukasi, generasi muda diharapkan tidak hanya memahami bahaya politik uang secara konseptual, tetapi juga mengetahui pentingnya menjaga pilihan politik yang mandiri dan memahami peran yang dapat mereka lakukan dalam pengawasan partisipatif. Dengan demikian, keterlibatan pemuda dapat berkembang dari sekadar perhatian terhadap isu politik menjadi kontribusi nyata dalam menjaga kualitas demokrasi.
Penyelenggaraan Behasan Demokrasi Episode 1 juga menegaskan pentingnya kolaborasi dalam membangun kesadaran demokrasi. Persoalan politik uang tidak dapat diselesaikan hanya melalui penyampaian larangan atau sosialisasi sesaat. Diperlukan pendidikan yang berkelanjutan, penguatan literasi politik, keterbukaan informasi, dan keterlibatan berbagai kelompok masyarakat agar penolakan terhadap politik uang menjadi bagian dari budaya demokrasi.
Organisasi kemahasiswaan dapat menjadi mitra strategis dalam menyebarkan nilai-nilai demokrasi kepada generasi muda. Melalui jaringan mahasiswa, gagasan mengenai integritas Pemilu dapat diperluas ke berbagai komunitas dan lingkungan sosial. Diskusi yang dilakukan secara berkala juga dapat membantu peserta memahami persoalan kepemiluan dari berbagai perspektif, sekaligus mengembangkan kemampuan berpikir kritis terhadap isu-isu publik.
Di sisi lain, lembaga pengawas Pemilu memiliki peran dalam memberikan edukasi mengenai peraturan, pencegahan pelanggaran, dan mekanisme pengawasan yang dapat diakses masyarakat. Sinergi antara lembaga pengawas, organisasi mahasiswa, komunitas pemuda, dan masyarakat diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi demokrasi secara sehat.
Pendidikan demokrasi juga perlu terus dilakukan pada masa non-tahapan Pemilu. Kesadaran mengenai integritas, kebebasan memilih, bahaya politik uang, dan pentingnya partisipasi warga tidak seharusnya hanya dibangun ketika tahapan pemilihan berlangsung. Pembelajaran yang berkesinambungan dapat membantu membentuk sikap politik yang lebih matang sebelum masyarakat kembali menggunakan hak pilihnya.
Dalam konteks tersebut, Behasan Demokrasi menjadi salah satu bentuk ruang dialog yang mengangkat isu penting bagi kehidupan demokrasi. Melalui tema yang dekat dengan tantangan generasi muda, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong peserta untuk terus mengikuti perkembangan isu kepemiluan, meningkatkan pemahaman terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta berkontribusi dalam membangun budaya politik yang lebih berintegritas.
Ahmad Mustafa selaku Ketua Pelaksana, bersama unsur penyelenggara kegiatan, menempatkan forum ini sebagai bagian dari upaya menghadirkan ruang pembelajaran demokrasi yang relevan dengan kebutuhan generasi muda. Melalui pembahasan mengenai Gen Z dan politik uang, isu integritas Pemilu diharapkan semakin mendapat perhatian dan menjadi bahan refleksi bagi mahasiswa maupun masyarakat luas.
Kegiatan yang diselenggarakan secara daring melalui Zoom Meeting juga memberikan kesempatan bagi peserta untuk mengikuti forum tanpa harus berada di lokasi yang sama. Pemanfaatan teknologi digital dalam kegiatan edukasi demokrasi dapat memperluas akses terhadap diskusi dan membuka peluang bagi pertukaran gagasan antarpeserta dari berbagai latar belakang.
Ke depan, semangat yang dibangun melalui kegiatan ini diharapkan dapat diteruskan melalui berbagai inisiatif pendidikan politik, diskusi mahasiswa, kampanye ant politik uang, dan penguatan pengawasan partisipatif. Upaya tersebut perlu dilaksanakan dengan pendekatan yang inklusif, berbasis informasi yang benar, dan berorientasi pada peningkatan kesadaran masyarakat.
Pada akhirnya, kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh aturan dan mekanisme pemilihan, tetapi juga oleh sikap masyarakat dalam menjaga nilai-nilai yang mendasarinya. Suara rakyat merupakan wujud kedaulatan yang harus dihormati. Menjaganya berarti memastikan setiap warga negara memiliki ruang untuk menentukan pilihan secara bebas, tanpa tekanan dan tanpa pengaruh praktik transaksional yang mencederai integritas demokrasi.
Melalui Behasan Demokrasi Episode 1 bertema “Gen Z dan Politik Uang: Masihkah Suara Rakyat Bisa Dibeli?”, generasi muda diajak untuk memperkuat komitmen dalam menolak politik uang, meningkatkan literasi politik, dan mengambil bagian dalam pengawasan demokrasi. Sambutan Ahmad Mustafa selaku Ketua Pelaksana menjadi bagian dari rangkaian kegiatan yang menghadirkan ruang dialog mengenai pentingnya peran pemuda dalam menjaga kualitas demokrasi.
Dengan semangat kolaborasi dan kepedulian terhadap masa depan bangsa, generasi muda diharapkan mampu menjadi pelopor budaya politik yang bersih, kritis, dan bertanggung jawab. Sebab, demokrasi yang berintegritas tidak dibangun melalui transaksi sesaat, melainkan melalui kesadaran warga, penghormatan terhadap hak pilih, dan komitmen bersama untuk menempatkan kepentingan rakyat sebagai landasan utama kehidupan berbangsa dan bernegara.
Foto: Humas Bawaslu Lampung Tengah
Penulis dan Editor: 1T