DIRGAHAYU KE-14 DKPP, IMAM NUROHIM DORONG PENGUATAN INTEGRITAS DALAM PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU

Lampung Tengah – Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah, Imam Nurohim, menyampaikan ucapan selamat Hari Ulang Tahun (HUT) ke-14 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang diperingati pada 12 Juni 2026. Pada peringatan tahun ini, DKPP mengusung tema “Benteng Integritas Penyelenggara Pemilu”, sebuah tema yang menegaskan pentingnya menjaga etika, profesionalisme, dan integritas dalam seluruh proses penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

Imam Nurohim menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan kontribusi DKPP selama 14 tahun dalam menjaga kehormatan penyelenggara pemilu melalui penegakan kode etik yang konsisten dan berkeadilan. Menurutnya, keberadaan DKPP memiliki peran yang sangat penting dalam memperkuat kualitas demokrasi Indonesia, khususnya dalam menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara pemilu.

“Atas nama pribadi dan keluarga besar Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah, saya mengucapkan Selamat Hari Ulang Tahun ke-14 kepada DKPP Republik Indonesia. Semoga DKPP terus menjadi lembaga yang kuat, independen, dan berintegritas dalam menjalankan tugas menjaga kehormatan penyelenggara pemilu. Tema ‘Benteng Integritas Penyelenggara Pemilu’ merupakan tema yang sangat relevan dengan kebutuhan demokrasi saat ini,” ujar Imam Nurohim.

Menurutnya, integritas merupakan fondasi utama yang harus dimiliki oleh setiap penyelenggara pemilu dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Integritas tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga menyangkut komitmen moral untuk bekerja secara jujur, adil, profesional, dan bertanggung jawab.

Imam Nurohim menjelaskan bahwa tema yang diusung DKPP tahun ini memberikan pesan kuat bahwa seluruh penyelenggara pemilu harus menjadi penjaga utama nilai-nilai demokrasi. Sebagai benteng integritas, penyelenggara pemilu dituntut untuk mampu menjaga independensi, menghindari konflik kepentingan, dan memastikan setiap keputusan diambil berdasarkan aturan serta prinsip keadilan.

“Integritas adalah modal utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Ketika penyelenggara pemilu bekerja dengan integritas yang tinggi, maka seluruh proses demokrasi akan berjalan dengan baik dan mendapatkan legitimasi yang kuat dari publik. Oleh karena itu, tema yang diangkat DKPP pada HUT ke-14 ini memiliki makna yang sangat strategis,” jelasnya.

Sebagai Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi, Imam Nurohim menegaskan bahwa integritas memiliki peran yang sangat penting dalam proses penanganan pelanggaran pemilu. Menurutnya, setiap laporan dan temuan dugaan pelanggaran harus diproses secara profesional, objektif, dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Ia menilai bahwa keberhasilan penanganan pelanggaran pemilu tidak hanya diukur dari aspek prosedural, tetapi juga dari sejauh mana proses tersebut mampu menghadirkan rasa keadilan bagi masyarakat. Oleh karena itu, integritas aparatur pengawas pemilu menjadi faktor yang sangat menentukan dalam menjaga kualitas penegakan hukum pemilu.

“Dalam penanganan pelanggaran, integritas menjadi prinsip yang tidak bisa ditawar. Setiap proses harus dilakukan secara transparan, objektif, dan bebas dari intervensi pihak mana pun. Dengan demikian, hasil penanganan pelanggaran dapat memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengawas pemilu,” tegasnya.

Selain itu, Imam Nurohim juga menyoroti pentingnya pengelolaan data dan informasi yang akurat, transparan, dan akuntabel dalam mendukung penyelenggaraan pemilu yang berintegritas. Menurutnya, di era digital saat ini, data dan informasi memiliki peran strategis dalam membangun kepercayaan publik serta mendukung pengambilan keputusan yang tepat.

Ia menyampaikan bahwa keterbukaan informasi dan pengelolaan data yang baik merupakan bagian dari implementasi integritas kelembagaan. Oleh karena itu, seluruh penyelenggara pemilu harus mampu menjaga kualitas data dan informasi yang disampaikan kepada masyarakat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun disinformasi.

“Data dan informasi yang akurat merupakan bagian dari integritas kelembagaan. Transparansi dalam penyampaian informasi akan memperkuat kepercayaan publik serta menciptakan proses demokrasi yang lebih terbuka dan akuntabel,” katanya.

Imam Nurohim juga mengapresiasi berbagai langkah yang telah dilakukan DKPP dalam memperkuat budaya etika di lingkungan penyelenggara pemilu. Menurutnya, berbagai putusan etik yang dihasilkan DKPP selama ini tidak hanya menjadi instrumen penegakan kode etik, tetapi juga menjadi sarana edukasi bagi seluruh penyelenggara pemilu agar senantiasa menjaga profesionalisme dan integritas dalam bekerja.

Lebih lanjut, ia menilai bahwa tantangan demokrasi ke depan akan semakin kompleks. Perkembangan teknologi informasi, meningkatnya partisipasi masyarakat, serta dinamika politik yang terus berkembang menuntut penyelenggara pemilu untuk memiliki kapasitas yang baik sekaligus integritas yang kuat.

Dalam situasi tersebut, keberadaan DKPP sebagai lembaga penegak kode etik menjadi semakin penting dalam memastikan bahwa seluruh penyelenggara pemilu tetap berpegang pada prinsip-prinsip etika dan profesionalisme.

“Benteng integritas berarti kemampuan untuk tetap teguh menjaga nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan profesionalisme dalam situasi apa pun. Integritas harus menjadi pedoman utama dalam setiap langkah penyelenggara pemilu agar demokrasi dapat berjalan secara sehat dan bermartabat,” ungkapnya.

Imam Nurohim juga mengajak seluruh jajaran Bawaslu Lampung Tengah untuk menjadikan momentum HUT ke-14 DKPP sebagai sarana refleksi dan penguatan komitmen dalam menjalankan tugas pengawasan pemilu. Menurutnya, setiap insan pengawas pemilu harus terus meningkatkan kualitas diri, menjaga etika, dan memperkuat integritas sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat dan negara.

“Momentum HUT DKPP ini harus menjadi pengingat bagi kita semua bahwa menjaga integritas adalah bagian dari amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Dengan integritas yang kuat, kita dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan menjaga kualitas demokrasi Indonesia,” ujarnya.

Di akhir pernyataannya, Imam Nurohim menyampaikan harapan agar DKPP terus menjadi lembaga yang kuat, profesional, independen, dan dipercaya publik dalam menjalankan tugas penegakan kode etik penyelenggara pemilu.

“Selamat Hari Ulang Tahun ke-14 DKPP Republik Indonesia. Semoga DKPP terus menjadi benteng integritas penyelenggara pemilu, menjaga kehormatan lembaga, memperkuat kepercayaan masyarakat, serta terus berkontribusi dalam mewujudkan pemilu yang jujur, adil, transparan, dan demokratis. Mari bersama-sama menjaga integritas demi masa depan demokrasi Indonesia yang lebih baik,” tutup Imam Nurohim.

Peringatan HUT ke-14 DKPP pada 12 Juni 2026 menjadi momentum penting bagi seluruh penyelenggara pemilu untuk memperkuat komitmen terhadap etika, profesionalisme, dan integritas. Dengan mengusung tema “Benteng Integritas Penyelenggara Pemilu”, diharapkan seluruh elemen penyelenggara pemilu semakin kokoh dalam menjaga kualitas demokrasi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pemilu di Indonesia.