EKSPOS POLICY PAPER 112 DIGELAR SECARA DARING, BAWASLU LAMPUNG TENGAH IKUTI KEGIATAN NASIONAL

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lampung Tengah mengikuti kegiatan Zoom Meeting Ekspos Policy Paper dengan tema “Analisis Kebijakan (Policy Paper) Optimalisasi Layanan Hotline Kedaruratan 112 di Indonesia”, yang diselenggarakan pada Selasa, 26 Mei 2026, pukul 08.00 – 11.00 WIB.

Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber dari Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI) dan Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (Kemenkomdigi RI), serta diikuti oleh berbagai instansi pemerintah pusat dan daerah sebagai bentuk penguatan kapasitas kelembagaan dalam mendukung kebijakan pelayanan publik berbasis kedaruratan nasional.

Dari unsur Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah, keikutsertaan dalam kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen lembaga dalam meningkatkan wawasan, pemahaman kebijakan publik, serta memperkuat sinergi antarinstansi dalam mendukung sistem pelayanan publik yang cepat, responsif, dan terintegrasi.

Kegiatan diawali dengan Keynote Speech oleh Dr. Agus Sudrajat, S.Sos., M.A, selaku Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara. Dalam sambutannya, beliau menekankan pentingnya penguatan kebijakan publik yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya dalam layanan kedaruratan yang membutuhkan respons cepat dan terintegrasi.

Ia menyampaikan bahwa layanan hotline 112 merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem pelayanan publik modern yang harus terus dioptimalkan agar mampu menjawab tantangan kebutuhan masyarakat di era digital.

Sesi materi utama disampaikan oleh Mulyadi, S.T., M.T., selaku Direktur Akselerasi Infrastruktur Digital, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komunikasi dan Digital RI. Dalam pemaparannya, ia menjelaskan pentingnya penguatan infrastruktur digital sebagai fondasi utama dalam mendukung efektivitas layanan hotline 112 di seluruh Indonesia.

Ia menekankan bahwa integrasi teknologi, peningkatan kualitas jaringan, serta kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam memastikan layanan kedaruratan dapat diakses secara cepat, tepat, dan merata oleh masyarakat di berbagai wilayah, termasuk daerah terpencil.

Menurutnya, transformasi digital dalam layanan publik tidak hanya berkaitan dengan teknologi, tetapi juga mencakup kesiapan sumber daya manusia serta koordinasi antarinstansi dalam merespons setiap laporan kedaruratan secara efektif.

Sementara itu, laporan penyelenggaraan disampaikan oleh Dr. Rahmat, S.Pd., M.A, selaku Kepala Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Pelayanan Publik. Ia menjelaskan bahwa penyusunan policy paper ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan strategis dalam rangka optimalisasi layanan hotline 112 di Indonesia.

Ia menegaskan bahwa hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam memperkuat sistem layanan publik yang responsif terhadap kondisi darurat seperti kebakaran, kecelakaan, bencana alam, maupun situasi kegawatdaruratan lainnya.

Kegiatan ini juga dipandu oleh Lany Erinda Ramdhani, S.Sos., M.A, Pranata Humas Ahli Muda Pusjar SKPP, yang bertindak sebagai moderator. Dalam sesi diskusi, peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan, pertanyaan, serta masukan terkait implementasi layanan hotline 112 di berbagai daerah.

Diskusi berlangsung aktif dan konstruktif, dengan berbagai perspektif yang mengarah pada pentingnya kolaborasi antarinstansi serta penguatan regulasi dan infrastruktur pendukung layanan kedaruratan nasional.

Kehadiran Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah dalam kegiatan ini menjadi bagian dari upaya peningkatan kapasitas kelembagaan, khususnya dalam memahami kebijakan publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat. Meskipun Bawaslu memiliki tugas utama dalam pengawasan pemilu, penguatan wawasan kebijakan publik dinilai penting untuk mendukung tata kelola kelembagaan yang profesional, adaptif, dan responsif terhadap perkembangan zaman.

Selain itu, partisipasi dalam forum-forum strategis seperti ini juga menjadi sarana memperluas wawasan aparatur dalam memahami transformasi digital pemerintahan, termasuk sistem layanan kedaruratan yang berbasis teknologi informasi.

Melalui kegiatan Ekspos Policy Paper ini, diharapkan tercipta sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan layanan hotline 112 yang optimal, terintegrasi, dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Bawaslu Lampung Tengah menyatakan komitmennya untuk terus mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia serta partisipasi aktif dalam berbagai forum kebijakan nasional yang relevan dengan tata kelola pemerintahan modern dan berbasis digital.